Takut Diributin Jika Rapat di Restoran, DPRD DKI Pilih Rapat di Puncak Rapat DPRD DKI Jakarta. (Foto: DPRD DKI).

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta hari ini menggelar rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 di Cipayung, Puncak, Bogor, Jawa Barat.

Alasan Dewan Parlemen Kebon Sirih melangsungkan pembahasan KUPA APBD di Puncak, lantaran Gedung DPRD tengah dilakukan penutupan guna disterilisasi dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

"Ya di Cipayung (rapat pembahasan KUPA APBD DKI), Puncak. Itu milik DKI. Karena kantor kan ditutup, kalau rapat di Jakarta pakai restoran orang-orang pada ribut. Sementara ini kan harus selesai cepat," papar anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak, Rabu (21/10).

Baca Juga:

BEM Nusantara Minta Penolakan UU Cipta Kerja Lewat Rekomendasi

Meski di tangah pandemi corona, pembelaan Gilbert, Legislatif tetap harus membahas dan merampungkan KUPA APBD untuk kepentingan warga DKI. Karena ini menyangkut uang rakyat Jakarta.

"Kita harus tetap bekerja dalam suasana pandemi," jelas dia.

Gilbert menyampaikan, semua pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab dalam pembahasan KUPA ini turut hadir meskipun di luar kota. Begitu juga anggota DPRD DKI terkait APBD ikut dalam rapat tersebut.

"Dari eksekutif lengkap. Legislatif juga saya lihat lengkap," ungkap Gilbert.

Gilbert mengaku, pejabat penting soal APBD itu Penjabat Sekda DKI, Sri Haryati dan Kepala Bappeda DKI Jakarta Nasruddin Djoko sudah hadir di depan dirinya.

"Ini ada di depanku," anggota Komisi B DPRD DKI. (Asp).

Baca Juga:

Ridwan Kamil Ajukan 3 Juta Warga untuk Disuntik Vaksin, Wilayah Mana Saja?

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Wapres Kiai Ma'ruf Sesalkan Adanya Panic Buying oleh Masyarakat
Indonesia
Wapres Kiai Ma'ruf Sesalkan Adanya Panic Buying oleh Masyarakat

"Sehingga masyarakat tidak perlu panik dan kemudian memborong ini itu," kata Kiai Ma'ruf kepada wartawan di Jakarta, Rabu (4/3).

Puluhan Tenaga Kesehatan Positif COVID-19, RS Provita Jayapura Terpaksa Ditutup
Indonesia
Puluhan Tenaga Kesehatan Positif COVID-19, RS Provita Jayapura Terpaksa Ditutup

Keputusan itu sangat berat namun harus diambil karena selain jumlah tenaga kesehatan yang bertugas berkurang.

Cuaca Ekstrem, Wisatawan Lebak Diimbau Tak Kunjungi Kawasan Rawan Bencana
Indonesia
Cuaca Ekstrem, Wisatawan Lebak Diimbau Tak Kunjungi Kawasan Rawan Bencana

BPBD mengimbau masyarakat tidak mengunjungi lokasi rawan bencana alam untuk merayakan pergantian akhir tahun 2019 ke 2020.

Kemenkeu Siapkan Skema Perpanjang 'Napas' PO yang Sudah di Ujung Tanduk
Indonesia
Kemenkeu Siapkan Skema Perpanjang 'Napas' PO yang Sudah di Ujung Tanduk

Skema kedua, yakni dukungan untuk pembiayaan bank dan nonbank memberikan kredit

Demokrat Tegaskan Tidak Bertanggung Jawab Pada UU Cipta Kerja
Indonesia
Demokrat Tegaskan Tidak Bertanggung Jawab Pada UU Cipta Kerja

Sejak pembahasan di Badan Legeslasi Demokrat menjadi salah satu partai yang menolak RUU Cipta Kerja bersama Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Orator Demo Terus Kecam Presiden Prancis
Indonesia
Orator Demo Terus Kecam Presiden Prancis

Haikal menyinggung sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga mengecam Macron. Dia meminta massa jangan takut dan khawatir untuk juga mengecam Macron.

Alasan Jaga Jarak Aman, PT KCI Tambah Frekuensi Perjalnan KRL
Indonesia
Alasan Jaga Jarak Aman, PT KCI Tambah Frekuensi Perjalnan KRL

PT KCI memberikan apresiasi bagi para pengguna jasa yang telah mengikuti antrean

KPK Patok Target IPK Indonesia Jadi 45 di 2024
Indonesia
KPK Patok Target IPK Indonesia Jadi 45 di 2024

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan upaya itu dilakukan dengan fokus menaikkan salah satu indikator IPK yakni, world justice project yang tahun lalu mendapat nilai 21.

 KPK Dalami Peran Taufik Hidayat Sebagai Perantara Uang Rp1 Miliar Untuk Imam Nahrawi
Indonesia
KPK Dalami Peran Taufik Hidayat Sebagai Perantara Uang Rp1 Miliar Untuk Imam Nahrawi

?"Ya kalau pak Ulum yang ambil, semua orang sudah tahu itu pak Menpora (Imam Nahrawi)," jawab Taufik.

Tolak Tes COVID-19 di DKI Jakarta Siap-Siap Kena Sanksi Rp5 Juta
Indonesia
Tolak Tes COVID-19 di DKI Jakarta Siap-Siap Kena Sanksi Rp5 Juta

Regulasi ini bakal segera disahkan dalam waktu dekat