Headline
Tak Soalkan Dana Parpol, PSI Pungut Iuran Anggota Anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI, Idris Ahmad (MP/Asropih)

MerahPutih.com - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta mengusulkan dana bantuan keuangan partai politik dalam pembahasan Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Sementara (KUAPPAS) 2020 Rp2.400 per suara.

Angka itu sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik. Sesuai dengan aturan itu juga dana parpol bisa dinaikkan hingga 100 persen.

Baca Juga:

Tolak Pin Emas, PSI Jual Pin Dengan Bahan Kuningan untuk Semua Anggota Legislatif

Anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI, Idris Ahmad mengatakan pihaknya tak mempersoalkan dana bantuan partai politik. Sebab fraksinya di DPRD tak hanya mengandalkan uang dari dana parpol itu.

"Kami di PSI sudah membangun budaya kan sumber pembiayaan politik menurut Undang-undang tidak hanya dari dana bantuan partai politik tapi boleh partisipasi masyarakat," kata Idris di ruang kerjanya gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (3/9).

Mantan staf Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok itu mengaku, Fraksinya di DPRD DKI ihwal pendanaan partai politik bakal mengikuti sesuai aturan yang ada.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI, Idris Ahmad (MP/Asropih)

PSI memiliki strategi guna pendanaan parpol. PSI pun melakukan pengumpulan dana partai dari iuran anggota dan menghimpun dana dari publik.

"Kita ikut aturan yang ada sehingga tidak terlalu membebani negara karena harus dihitung mendalam nih. Tapi kami secara paralel sudah menghimpun pendanaan publik, ke depan kami juga mau iuran anggota," tuturnya.

Baca Juga:

PSI dan Gerindra Saling Sindir Pengadaan Pin Emas DPRD DKI

Idris menegaskan partainya tak khawatir mengumpulkan dana partai dari iuran kader. Yang terpenting anggota DPRD dari PSI bekerja melayani aspirasi warga DKI.

"Kami sih gak khawatir dengan beban dan sebagainya karena kami mau nunjukin kerja dulu sih," tutupnya. (Asp)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ajari Ma'ruf Amin Tipu Rakyat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ajari Ma'ruf Amin Tipu Rakyat

Foto Wapres Ma’ruf tersebut adalah karya dari Jurnalis CNN Indonesia

Perusakan Petilasan Sultan Matangaji, Keraton Kasepuhan Surati Wali Kota Cirebon
Indonesia
Perusakan Petilasan Sultan Matangaji, Keraton Kasepuhan Surati Wali Kota Cirebon

Petilasan Sultan Matangaji merupakan peninggalan bersejarah di Cirebon.

Polisi Periksa Saksi Ahli Cari Tersangka Dugaan Pelanggaran Prokes Hajatan Rizieq Shihab
Indonesia
Polisi Periksa Saksi Ahli Cari Tersangka Dugaan Pelanggaran Prokes Hajatan Rizieq Shihab

"Kami akan panggil beberapa saksi ahli lagi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus

Ketua DPR Minta Komjen Listyo Benahi Total Institusi Polri
Indonesia
Ketua DPR Minta Komjen Listyo Benahi Total Institusi Polri

Tiga pekerjaan rumah itu adalah terkait penegakan hukum, pelayanan publik, dan reformasi internal

 Antisipasi Panic Buying, Polresta Surakarta Awasi Pusat Perbelanjaan
Indonesia
Antisipasi Panic Buying, Polresta Surakarta Awasi Pusat Perbelanjaan

Andy mengatakan Polresta Surakarta bekerjasama dengan Disdag Solo dalam mengawasi pasar tradisional dan pusat perbelanjaan.

Anies Jawab Puluhan Pertanyaan Penyidik Tanpa Ada yang Dikurangi
Indonesia
Anies Jawab Puluhan Pertanyaan Penyidik Tanpa Ada yang Dikurangi

Anies bersama sejumlah orang diperiksa di Polda Metro Jaya mulai pukul 09.43 WIB

 Tanpa Kehadiran Ibunda, AHY Akui Berat Jalani Lebaran Kali ini
Indonesia
Tanpa Kehadiran Ibunda, AHY Akui Berat Jalani Lebaran Kali ini

"Idulfitri kali ini masih berat bagi keluarga kami. Ibu Ani berpulang tanggal 27 Ramadhan tahun lalu. Artinya, tahun ini adalah tahun kedua Idulfitri tanpa Ibu," tutur AHY.

Bantuan Bagi Pekerja Bergaji Rp5 Juta Langsung Ditransfer ke Rekening
Indonesia
Bantuan Bagi Pekerja Bergaji Rp5 Juta Langsung Ditransfer ke Rekening

Saat ini pemerintah sedang mencari cara mengumpulkan data terkait calon penerimanya dengan efisien dan dipastikan data lengkap.

Demokrat Ingin Kasus Jiwasraya Diselesaikan Secara Politik
Indonesia
Demokrat Ingin Kasus Jiwasraya Diselesaikan Secara Politik

Hak Angket dapat menyelidiki permasalahan Jiwasraya secara transparan dan akuntabel

Penanganan COVID-19 Terhambat Ego Sektoral dan Regulasi
Indonesia
Penanganan COVID-19 Terhambat Ego Sektoral dan Regulasi

Wapres juga menyoroti persoalan data yang harus dibenahi bersama di birokrasi. Sampai saat ini, pengelolaan data di instansi pemerintahan belum optimal.