Tak Setuju PSBL, DPRD Minta Anies Sulap Toa Banjir Sosialisasikan New Normal Ilustrasi (Pixabay)

Merahputih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Jhonny Simanjuntak tak setuju pencegahan COVID-19 di ibu kota diberlakukan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) di Rukun Warga (RW) yang masuk dalam zona merah setelah PSBB.

"Substansi pencegahan terhadap penularan COVID-19 itu kurang relevan kalau hanya 62 RW yang katanya zona merah itu. Karena menurut saya, pola penularannya itu kan hampir di semua RW," kata Jhonny di Jakarta, Selasa (2/6).

Baca Juga

New Normal di Sektor Pariwisata, Pelanggaran Protokol Kesehatan Disanksi Tegas

Karena, inti dari penanggulangan penularan corona ialah masyarakat harus menjalankan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, jaga jarak, sering mencuci tangan dengan sabun, dan paling penting hindari kerumunan. Bukan memberlakukan kebijakan PSBL di wilayah yang masuk zona merah COVID.

"Tapi kan tidak hanya di situ (RW wilayah yang zona merah penularan corona). Di di tempat kerumunan yang potensial akan kerumunan itu di pasar, di kantor, di pabrik, yang sebenarnya Pemprov harus perhatikan ke sana," jelas dia.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak (Foto: beritajakarta.go.id)

Ia pun menyarankan, Pemprov DKI untuk melakukan sosialisasi atau himbauan kepada warga pentingnya menjalankan protokol kesehatan saat new normal dengan memanfaatkan alat yang ada yakni pengeras suara atau toa yang dianggarkan sebesar Rp4 miliar untuk banjir kala itu.

Sosialisasi itu, dilakukan di tempat ibadah seperti Masjid ataupun Gereja.

"Ini loh kita sudah masuk kepada new normal atau pelonggaran PSBB. Kemudian juga sosialisasi intensif. Kan kemarin ada pengadaan toa tuh ya buat banjir, itu saja digunakan buat himbauan," terangnya.

Baca Juga

Update COVID-19 Senin (1/6): 26.940 Positif, 7.637 Sembuh

Sebab, bila Pemda DKI masih ngotot melakukan PSBL tak berjalan efektif guna menekan penularan COVID-19 di Jakarta. Untuk itu ia minta Pemprov DKI galakan sosialisasi pentingnya menjalankan protokol kesehatan dalam new normal.

"Masyarakat memang sudah paham tapi kita jangan anggap enteng. Penegakan terhadap peraturan itu memang harus lebih ketat karena selama ini menurut pengamatan saya ketika psbb dibuat, penegakannya ngga tegas," tutup dia. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Eks Kapolsek Astana Anyar Terjerat Narkoba, Komisi III: Tidak Perlu Dihukum Mati
Indonesia
Eks Kapolsek Astana Anyar Terjerat Narkoba, Komisi III: Tidak Perlu Dihukum Mati

“Nggak lah (hukuman mati) ini kan masalah landasan hukumnya ada, tidak serta merta dikit-dikit hukum mati. Nanti lama-lama motong ayam hukum mati lagi. Jadi tidak demikian landasan hukum yang ada,” kata Sahroni

Pemerintah Telah Gelontorkan Rp3,6 Triliun Buat Subsidi Gaji
Indonesia
Pemerintah Telah Gelontorkan Rp3,6 Triliun Buat Subsidi Gaji

Sebanyak 11,8 juta data penerima manfaat yang telah diberikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk disalurkan bantuan program BSU.

Respon KPK Polisi Hentikan Kasus Rektor UNJ
Indonesia
Respon KPK Polisi Hentikan Kasus Rektor UNJ

Polda Metro Jaya menyerahkan kasus tersebut ke Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud

PAN Minta Pembahasan RUU HIP Dihentikan Permanen
Indonesia
PAN Minta Pembahasan RUU HIP Dihentikan Permanen

Pimpinan DPR diminta untuk mengambil keputusan tersebut

Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Eks Politikus Nasdem Andi Irfan Jaya
Indonesia
Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Eks Politikus Nasdem Andi Irfan Jaya

Jaksa menjelaskan alasan meminta hakim menolak eksepsi Andi Irfan Jaya

Wisatawan di Puncak Bogor Jalani Tes COVID-19
Indonesia
Wisatawan di Puncak Bogor Jalani Tes COVID-19

Sampai Kamis pukul 10.30 WIB, ada 17 wisatawan dari luar Bogor yang menurut hasil pemeriksaan reaktif virus corona.

Anies Sebut Rt Kasus Corona di Jakarta Naik Jadi 1,5
Indonesia
Anies Sebut Rt Kasus Corona di Jakarta Naik Jadi 1,5

Rt 1 artinya 1 orang positif menularkan ke 1 orang lain.

SMF Telah Biayai 1,08 Juta Debitur KPR
KPR
SMF Telah Biayai 1,08 Juta Debitur KPR

pencapaian kinerja ditopang dari kegiatan sekuritisasi sebesar Rp631 miliar, penyaluran pinjaman sebesar Rp6,43 Triliun, serta penerbitan surat utang sebesar Rp7,27 triliun.

Rumah Hantu Sragen Diaktifkan Kembali untuk Karantina Pemudik
Indonesia
Rumah Hantu Sragen Diaktifkan Kembali untuk Karantina Pemudik

Rumah tersebut sudah 11 tahun ini tak ditempati oleh pemiliknya

Anita Kolopaking Dipersilakan Gugat Penyidik ke Pengadilan
Indonesia
Anita Kolopaking Dipersilakan Gugat Penyidik ke Pengadilan

Keputusan ditahan atau tidaknya seorang tersangka itu merupakan kewenangan penyidik