Tak Serius Jalankan PPKM Mikro, Kuwu Desa Bogor Diberhentikan Sementara Pemkab Indramayu menyerahkan surat SK pemberhentian sementara untuk Kuwu Bogor, Eni Suprapti. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Kuwu Desa Bogor, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Eni Suprapti diberhentikan sementara karena dinilai lamban dan tak serius dalam melaksanakan PPKM Mikro Desa.

Bupati Indramayu, Nina Agustina mengatakan, pihaknya sudah menandatangani surat SK pemberhentian sementara untuk Eni Suprapti pada tanggal 28 Juni 2021 berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah yang diduga tidak serius dalam melaksanakan program PPKM Mikro Desa.

Baca Juga

Pejabat Tak Dukung PPKM Darurat Dinilai Bentuk Pembangkangan terhadap Undang-undang

Menurutnya, PPKM Mikro Desa saat ini harus dilaksanakan oleh seluruh Pemdes yang sudah didanai oleh Dana Desa sebesar 8 persen. Tetapi pada prakteknya, berdasarkan laporan dari warga dan sudah ditindaklanjuti oleh pengawas internal bahwa Kuwu Bogor dinyatakan tidak serius dalam melaksanakan program untuk penanganan dan penanggulangan COVID-19 di wilayahnya.

"Kepala DPMD Indramayu sudah saya perintahkan untuk menyerahkan SK pemberhentian sementara kepada yang bersangkutan," tuturnya, Rabu, (7/7).

Para persoalan penanganan pandemi COVID-19 ini, seluruh kepala daerah harus serius dan fokus pada penanganan, apalagi keselamatan rakyat adalah yang paling utama dari segalanya dan berdampak pada sanksi dirinya dari Mendagri RI jika dianggap tidak serius dalam melakukan penanganan dan pencegahan wabah Corona termasuk pelaksanaan PPKM Darurat.

"Mendagri bisa ko memberhentikan Bupati/Wali Kota yang dianggap tidak serius, begitupun sebaliknya, bagi Kuwu (kepada desa red) yang tidak serius maka akan diberikan sanksi tegas," tandas Sekjen IKFA ini.

Senada, Plt Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Indramayu, Jajang Sudrajat, membenarkan, jika pihaknya sudah melakukan pemeriksaan intensif terhadap Kuwu Bogor Eni Suprapti guna menindaklanjuti laporan dari warga masyarakat.

Atas kesimpulan pemeriksaan yang dilakukan, pihaknya menemukan bukti jika pelaksanaan PPKM Mikro di Desa Bogor tidak serius dilaksanakan oleh Kuwu sehingga dari hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Bupati Indramayu dipilihkan keputusan sanksi terhadap yang bersangkutan dengan pemberhentian sementara selama tiga bulan.

"Jadi argumentasi SK pemberhentian sementara terhadap Kuwu Bogor sudah sesuai ketentuan dan tindak lanjut dari pengaduan masyarakat," tuturnya saat dihubungi.

Bupati Indramayu, Nina Agustina. Foto: Disdukcakpil Indramayu

Sementara itu, Kuwu Bogor, Eni Suprapti, membenarkan jika surat pemberhentian sementara dari Bupati Indramayu sudah diterima melalui Camat Sukra kemarin. Namun dari tuduhan pokok masalah yang diarahkan bahwa ia tidak serius dalam menangani urusan PPKM Mikro Desa menjadi tanda tanya besar.

Pasalnya, selama anggaran PPKM Mikro Desa tersebut diterima, pihaknya dianggap tidak pernah melakukan kegiatan apapun, padahal anggaran yang 8 persen tersebut beberapa kegiatan sudah dilaksanakan termasuk pembelian masker untuk warga masyarakat yang dilakukan sejak sebelum lebaran Idul Fitri 1442 Hijriyah kemarin.

"Setiap kegiatan PPKM Mikro selalu dikirimkan dengan dokumentasi kepada Pak Camat, tapi tidak tau ko gak kelihatan, padahal ruang isolasi ada, buku kegiatan ada, saya juga bingung, setiap ada orang yang isoman saya memberikan vitamin C, dikasih buah," tuturnya saat dikonfirmasi.

Ia menegaskan, jika anggaran untuk PPKM Mikro tersebut untuk kegiatan dalam satu tahun dan masih ada anggaran untuk kegiatan lainnya yang belum diserap mengingat proses anggaran masih berjalan beberapa bulan ke depan.

Bahkan belum lama ini juga pihak Inspektorat sudah melakukan pemeriksaan, kendati dari hasil pemeriksaan tersebut ia mengaku tidak diperlihatkan bentuk kesalahan yang jelas, hanya ia membenarkan telah menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh tim pemeriksa.

Ia mengaku, karena dalam situasi isolasi mandiri (isoman) bersama suami, ia tidak dapat berbuat banyak pasca menerima SK Pemberhentian. Namun, ia sudah berkoordinasi dengan pengurus Aksi Kecamatan Sukra dan Kabupaten untuk menanyakan kepada pihak Inspektorat langkah apa yang akan dilakukan.

"Kami belum akan melakukan upaya perlawanan hukum, masih koordinasi dan koperatif dengan Inspektorat untuk tindak lanjutnya," pungkasnya. (Mauritz/Cirebon)

Baca Juga

Mobilitas Warga Saat PPKM Darurat Masih Tinggi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Putra-Putri Korban Penembakan Bripka CS Bakal Diberikan Beasiswa
Indonesia
Putra-Putri Korban Penembakan Bripka CS Bakal Diberikan Beasiswa

Kapolresta Tangerang Selatan AKBP Iman Imanudin menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada keluarga anggota TNI yang menjadi korban penembakan oknum polisi di RM Cafe.

Ini Rincian Vaksin Yang Bakal Dibeli dan Dibutuhkan Indonesia
Indonesia
Ini Rincian Vaksin Yang Bakal Dibeli dan Dibutuhkan Indonesia

Untuk memastikan resiliensi atau keterjaminan tersedianya vaksin, pemerintah akan mendatangkan ratusan juta dosis vaksin tersebut dari setidaknya lima sumber.

Alat Isap dan Sabu 0,78 Gram Ditemukan di Rumah Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie
Indonesia
Alat Isap dan Sabu 0,78 Gram Ditemukan di Rumah Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie

Artis Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakrie ditangkap polisi karena diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu.

Pemkot Bandung Lelang Pengelolaan Stadion GBLA
Indonesia
Pemkot Bandung Lelang Pengelolaan Stadion GBLA

Pemkot melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) tengah melengkapi kebutuhan persyaratan administrasi lelang.

PSI Sebut Kebijakan Lintasan Road Bike Anies Diskriminatif
Indonesia
PSI Sebut Kebijakan Lintasan Road Bike Anies Diskriminatif

Fraksi PSI DPRD DKI meminta Gubernur Anies Baswedan untuk segera menghentikan kebijakan penyediaan jalur road bike.

Wagub DKI Ajak Pemuda Bantu Pemerintah Perangi COVID-19
Indonesia
Wagub DKI Ajak Pemuda Bantu Pemerintah Perangi COVID-19

Pemda DKI sangat membutuhkan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat, terlebih orang dewasa agar wabah virus corona ini segera hilang.

Sreg Pilkada 2024, PDIP Sebut Bukan Upaya Jegal Anies
Indonesia
Sreg Pilkada 2024, PDIP Sebut Bukan Upaya Jegal Anies

DPD PDIP DKI Jakarta lebih sreg pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah DKI digelar serentak dengan pileg dan pilpres pada tahun 2024.

319 Nakes Kota Bandung Terpapar COVID-19
Indonesia
319 Nakes Kota Bandung Terpapar COVID-19

Sebanyak 319 tenaga kesehatan (nakes) ASN dan non-ASN di Kota Bandung terpapar COVID-19.

Mantan Anggota FPI Diduga Terlibat Penganiayaan Muhammad Kece
Indonesia
Mantan Anggota FPI Diduga Terlibat Penganiayaan Muhammad Kece

Irjen Napoleon Bonaparte diduga menganiaya tersangka kasus dugaan ujaran kebencian Muhammad Kece.

Kapolri Akui Operasi Ketupat Digelar untuk Menghambat Pergerakan Warga
Indonesia
Kapolri Akui Operasi Ketupat Digelar untuk Menghambat Pergerakan Warga

Penyekatan dilakukan juga di hotel dan tempat wisata agar tidak menyebar COVID-19