Tak Seperti Anies, Ganjar Belum Berminat Tarik Rem Darurat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengecek jalur evakausi di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten Jawa Tengah, Rabu (8/7). (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo belum tertarik melakukan tindakan tarik rem darurat dengan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Namun demikian, jika kasus COVID-19 sudah masuk parah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah akan mengambil tindakan lebih tidak sekedar PSBB.

"Jawa Tengah masih terkendali (COVID-19). Saya belum akan mengambil status khusus (PSBB) perihal penyebaran virus Corona," ujar Ganjar, Jumat (11/9).

Baca Juga

Mahfud MD Heran Djoko Tjandra Punya KTP Padahal Miliki Paspor Negara Lain

Pemprov Jawa Tengah tidak menutup kemungkinan mengambil langkah ekstrem jika ada peningkatan jumlah kasus karena ketidakdisiplinan masyarakat. Tindakan ekstrem tersebut tidak seperti PSBB yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta.

"Kami akan mengambil tindakan lebih dari itu (PSBB) jika jumlah kasus COVID-19 tidak terkendali," tutur dia.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meninjau proyek PLTS di Solo, Jawa Tengah. (MP/Ismail)

Di Jawa Tengah, dari 35 kabupaten/kota saat ini hanya Kota Semarang yang masih berstatus zona merah. Namun demikian, masyarakat diminta untuk tidak abai dan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam beraktivitas di luar rumah.

"Catatan kami yang masih zona merah di Jawa Tengah hanya Semarang. Lainnya masih aman terkendali, tetapi tetap harus patuhi protokol kesehatan," papar dia.

Baca Juga

Dituding Nepotisme Benih Lobster, Edhy Prabowo Siap Diaudit

Politikus PDIP ini meminta pada Dinas Kesehatan (Dinkes) dan kepala daerah untuk terus melakukan deteksi kasus COVID-19 dengan melakukan tracking dan tes swab. Hal itu sangat penting mengingat banyak warga orang terpapar Corona tanpa gejala.

"Harus hati-hati dengan orang terpapar Corona tanpa gejala. Ini yang kerap menimbulkan jumlah kasus COVID-19 banyak dalam waktu singkat," tutup Ganjar. (Ismail/Jawa Tengah)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Janji Bangun Krematorium Jenazah COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Janji Bangun Krematorium Jenazah COVID-19

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berjanji akan membuat krematorium di ibu kota untuk prosesi kremasi jenazah warga yang terpapar COVID-19 yang beragama non muslim.

Rektor Unpad: Kesehatan Terjamin Akan Mendukung Pemulihan Ekonomi
Indonesia
Rektor Unpad: Kesehatan Terjamin Akan Mendukung Pemulihan Ekonomi

Rektor Universitas Padjadjaran Rina Indiastuti menjadi pembicara kunci pada Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2021-2026 Kabupaden Bandung secara virtual.

Penyekatan Urungkan 2,1 Juta Warga Yang Tadinya Masih Ingin Ngotot Mudik
Indonesia
Penyekatan Urungkan 2,1 Juta Warga Yang Tadinya Masih Ingin Ngotot Mudik

Provinsi DKI Jakarta tetap akan melakukan pengetatan dua lapis untuk mengantisipasi arus mudik dan balik yang terjadi hingga akhir bulan.

Hakim Ungkap Pinangki Biasa Urus Perkara, Salah Satunya Grasi Eks Gubernur Riau
Indonesia
Hakim Ungkap Pinangki Biasa Urus Perkara, Salah Satunya Grasi Eks Gubernur Riau

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut jaksa Pinangki Sirna Malasari dan advokat Anita Kolopaking biasa mengurus perkara yang berhubungan dengan Mahkamah Agung (MA) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Divonis 3 Tahun 6 Bulan Penjara, Karir Brigjen Prasetijo di Polri Terancam Tamat
Indonesia
Divonis 3 Tahun 6 Bulan Penjara, Karir Brigjen Prasetijo di Polri Terancam Tamat

Menanggapi vonis Prasetijo, Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo menyebut, proses pemecatan yang bersangkutan masih menunggu putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

NU Minta Pemerintah Utamakan Kehalalan Vaksin COVID-19
Indonesia
NU Minta Pemerintah Utamakan Kehalalan Vaksin COVID-19

Biasanya vaksin yang digunakan melawan virus dalam tubuh manusia dibuat dari bahan-bahan untuk menonaktifkan virus

KPK Beberkan Potensi Kerugian Negara dan Benturan Kepentingan di Proyek Vaksin
Indonesia
KPK Beberkan Potensi Kerugian Negara dan Benturan Kepentingan di Proyek Vaksin

Komisi Pemberantasan Korupsi membeberkan adanya potensi kerugian negara dalam program pengadaan vaksin COVID-19.

Alasan Mabes Polri Pelaku Penembakan Laskar FPI Tak Kunjung Diadili
Indonesia
Alasan Mabes Polri Pelaku Penembakan Laskar FPI Tak Kunjung Diadili

Bareskrim Polri angkat suara soal belum dilimpahkannya dua oknum anggota polisi soal kasus unlawfull killing terhadap anggota Laskar FPI di KM 50 ke kejaksaan.

WNA Baru Tiba di Indonesia Bakal Divaksin
Indonesia
WNA Baru Tiba di Indonesia Bakal Divaksin

Program vaksinasi ini juga diperuntukan bagi WNA yang baru saja tiba di Indonesia. Khususnya bagi mereka yang memiliki izin tinggal diplomatik, pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), serta WNA yang berusia 12-17 tahun.

Libur Nataru, Pemudi Masuk Solo Tanpa Surat Hasil Swab Bakal Dikarantina
Indonesia
Libur Nataru, Pemudi Masuk Solo Tanpa Surat Hasil Swab Bakal Dikarantina

Warga dilarang melakukan kerumunan lebih dari lima orang di tempat umum atau di lingkungan rumah tinggal.