Tak Sepakat BPN, Perludem Sebut Pemilu Kali Ini Jauh dari Kata Buruk Direktur Perludem Titi Anggraeni. (MP/Ponco)

MerahPutih.com - Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini tak sepakat jika pemilu serentak 2019 dikatakan sebagai pemilu terburuk selama reformasi. Ia justru menilai asas transparansi dan keterbukaan lebih dirasakan pada Pemilu 2019.

"Ada kekurangan yang memang harus disempurnakan, seperti profesionalisme penyelenggara. Tapi parameter kita tidak utuh jika ingin membandingkan dengan pemilu sebelumnya,” katanya di diskusi MNC Trijaya, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/5).

Titi mengatakan, setiap pemilu memiliki tantangan tersendiri yang dipenuhi oleh berbagai instrumen, mulai dari regulasi, penyelenggara, tata kelola, penegakan hukum, termasuk pemilih. Maka itu, ia menyebut terlalu dini jika Pemilu 2019 dikatakan terburuk.

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini. (Foto: MP/Asropih)
Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini. (Foto: MP/Asropih)

Baca Juga: Perludem: Sejak 2004, Gugatan Permohonan di MK Soal Pilpres Selalu Ditolak

"Apakah praktik kecurangan pemilu sebelumnya tidak dijumpai, tidak bisa dikatakan tidak karena di pemilu ini masyarakat mendapatkan privilege untuk mengakses langsung administrasi dan proses pemilu," ujar Titi.

Sayangnya, pada pemilu kali ini tidak banyak pelanggaran yang diproses. Padahal, masyarakat terlihat ikut mengawasi langsung berbagai dugaan pelanggaran. Temuan masyarakat hanya jadi tontonan di media sosial

Sementara, Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Priyo Budo Santoso mengatakan, berbagai persoalan muncul, mulai dugaan keterlibatan ASN, penyalahgunaan APBN dan perangkat negara, politik uang hingga intervensi terhadap penyelenggara pemilu.

"Pemilu ini sangat luar biasa. Bahkan kami merasakan ada penyelenggara di atas penyelenggara pemilu," kata Priyo.

Mantan politikus Partai Golkar ini mengatakan, Pemilu Serentak 2019 adalah pemilu terburuk sepanjang reformasi. Ini karena Pemilu 2019 memiliki banyak masalah dari pemilu sebelumnya.

Meski begitu, kata dia, sulit dibuktikan. Alasannya, hukum dan regulasi yang ada, menyulitkan orang untuk membuktikan kejanggalan dalam proses pemilu.

“Ke depan mungkin kita butuh KPU yang sangat independen dari semua kontestan. Untuk kecurangan Pemilu 2019, kita percayakan saja pada proses di MK nanti,” ujar Priyo. (Knu)

Baca Juga: Perludem: Sulit Buktikan Klaim Kemenangan Prabowo-Sandi


Tags Artikel Ini

Zaimul Haq Elfan Habib

LAINNYA DARI MERAH PUTIH