Tak Sentuh Aspek Pencegahan Penularan, PPKM Tidak Efektif Kendalikan COVID-19 Operasi Protokol Kesehatan. (Foto: TMC Polda)

Merahputih.com - Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Syahrizal Syarif Ph.D menilai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk Pulau Jawa dan Bali tidak menyentuh aspek pencegahan penularan virus. Sehingga, tidak efektif mengendalikan kasus COVID-19.

"Kan sudah jelas, bahkan Pak Jokowi juga mengakui PPKM ini tidak efektif," ujar Syahrizal saat dihubungi, Senin (8/2).

Baca Juga:

Satgas COVID-19 Klaim PPKM Mampu Tekan Angka Penyebaran COVID-19

Bila pemerintah tetap melaksanakan kebijakan PPKM dengan model seperti itu, maka angka penularan COVID-19 akan terus terjadi.

Hal itu dikarenakan kebijakan PPKM Jawa dan Bali periode pertama 11 hingga 25 Januari dan periode kedua 26 Januari hingga 8 Februari tidak tegas. Selain itu, selama pembatasan diterapkan, juga tidak ada kontrol atau pengawasan yang jelas.

Ilustrasi - Tim Satgas COVID-19 Kota Maadiun melakukan sosialisasi disiplin penerapan protokol kesehatan ke warga sebagai upaya menekan penyebaran virus Corona di wilayah setempat, Kamis (4/2/2021). (Antara/Diskominfo Kota Madiun/ Lr)
Ilustrasi - Tim Satgas COVID-19 Kota Maadiun melakukan sosialisasi disiplin penerapan protokol kesehatan ke warga sebagai upaya menekan penyebaran virus corona di wilayah setempat, Kamis (4/2/2021). (Antara/Diskominfo Kota Madiun/ Lr)

Sebagai contoh, tidak tegas dan pengawasan yang kurang tersebut dapat dilihat dari laju kendaraan di jalan raya terutama Jakarta yang sama saja seperti hari-hari biasanya. Tidak hanya laju kendaraan yang terlihat normal seperti hari-hari biasanya, Syahrizal melihat selama kebijakan PPKM orang-orang juga lebih banyak bekerja di kantor.

Padahal, seharusnya penurunan intensitas laju transportasi dan bekerja dari rumah salah satu hal yang mesti dilakukan agar penyebaran virus dapat dikendalikan. Tidak hanya itu, tidak efektifnya PPKM Jawa dan Bali juga disebabkan oleh penelusuran (tracing) kasus COVID-19 di Tanah Air yang belum maksimal.

Seharusnya, ketika diketahui ada satu individu yang terinfeksi COVID-19, maka petugas kesehatan harus bergerak cepat mencari orang-orang yang berhubungan langsung dengannya.

Baca Juga

Laju COVID-19 di Jakarta Harus Direm, Wagub DKI: Bukan Mau Tinggi-tinggian

"Tidak usah 30 orang, 10 saja sudah bagus tapi itu sama sekali tidak lakukan," ujar dia.

Akibatnya, penularan virus dari satu orang ke orang lain terus terjadi di tengah masyarakat. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
12 Ribu Lebih Personel Polri Segera Diberikan Pelatihan Jadi Vaksinator
Indonesia
12 Ribu Lebih Personel Polri Segera Diberikan Pelatihan Jadi Vaksinator

Polri juga menyiapkan 40.336 personel Babinkamtibmas di seluruh daerah untuk bertindak sebagai tracer

Dilaporkan Pegawai KPK, Alexander: Biarin Saja Mereka
Indonesia
Dilaporkan Pegawai KPK, Alexander: Biarin Saja Mereka

Novel bersama 56 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) melaporkan pria yang karib disapa Alex itu lantaran menyebut 51 pegawai KPK tidak lagi bisa dibina.

Pengamat Nilai Peluang Ganjar Jadi Capres Sangat Kecil
Indonesia
Pengamat Nilai Peluang Ganjar Jadi Capres Sangat Kecil

Wajar kalau banyak pihak yang terheran-heran dengan tingginya elektabilitas Ganjar

Tak Ikuti Jejak Anies, Ganjar Tegaskan UMP Jateng Sesuai Peraturan Pemerintah
Indonesia
Tak Ikuti Jejak Anies, Ganjar Tegaskan UMP Jateng Sesuai Peraturan Pemerintah

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan terkait penetapan UMP 2022 Jawa Tengah naik 0,78 persen sudah sesuai dengan peraturan pemerintah.

Ikut Vaksinasi COVID-19 Disebut Bentuk Pengamalan Pancasila
Indonesia
Ikut Vaksinasi COVID-19 Disebut Bentuk Pengamalan Pancasila

Ia mengajak seluruh masyarakat agar memahami, mendukung dan mematuhi semua peraturan

Ketua MUI DKI Komentari Tudingan Pembentukan Pasukan Siber Pakai Dana Hibah
Indonesia
Ketua MUI DKI Komentari Tudingan Pembentukan Pasukan Siber Pakai Dana Hibah

Bahkan, sejumlah pihak menuding pembentukan pasukan pembela ulama dan Anies berasal dari dana hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sebesar Rp 10,6 miliar.

Usai Lahan Dibeli Pertamina, Ratusan Warga Desa di Tuban Beli Mobil
Indonesia
Usai Lahan Dibeli Pertamina, Ratusan Warga Desa di Tuban Beli Mobil

Kilang Tuban ditargetkan selesai dibangun pada 2026. Kilang ini, bakal jadi kilang tercanggih di dunia yang memiliki kapasitas pengolahan sebesar 300 ribu barel per hari.

Korban Banjir Bandang di NTT Dapat Dana Bantuan Rp500 Ribu per Bulan
Indonesia
Korban Banjir Bandang di NTT Dapat Dana Bantuan Rp500 Ribu per Bulan

"Dana bantuan ini dapat digunakan masyarakat yang rumahnya rusak akibat bencana di wilayah NTT untuk menyewa tempat tinggal di rumah sanak kerabatnya sehingga para warga tidak berkumpul dan berkontak langsung dalam tenda pengungsian," lanjut Doni.

Presiden Jokowi Melayat ke Mendiang Artidjo Alkostar
Indonesia
Presiden Jokowi Melayat ke Mendiang Artidjo Alkostar

Mantan Hakim Agung dikenal sangat berintegritas, jujur, dan tak ragu dalam penegakan hukum.

Oknum ASN Terlibat Kecurangan Rekrutmen, Menpan RB: Harus Dipecat
Indonesia
Oknum ASN Terlibat Kecurangan Rekrutmen, Menpan RB: Harus Dipecat

Melihat kecurigaan kecurangan, itu dilakukan secara terorganisir, bukan oleh satu atau dua orang