Tak Semua Pegawai AGD Dinkes DKI Satu Suara Terkait Pelaporan Pejabat ke Anies Forum Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Ambulans Gawat Darurat (AGD) Dinkes DKI. Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - Forum Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Ambulans Gawat Darurat (AGD) Dinkes DKI mengaku bingung dengan tindakan rekannya yang melaporkan lima pejabat Pemprov DKI kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Dalam laporan itu, mereka menolak adanya larangan pembentukan serikat pekerja dan pembentukan perjanjian kerja bersama di internal AGD Dinkes DKI. Mereka pun meminta bantuan kepada Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia).

Baca Juga

Dipolisikan Diduga Sebar Hoaks, Anji: Maksud Baik Malah Dianggap Jelek

"Kami tidak terlibat dalam pelaporan tersebut. Sebagai pegawai kami mengikuti aturan yang berlaku di AGD Dinkes," ucap Ketua forum pegawai BLUD AGD Dinkes DKI, Dedi Warman di kantornya, Potojo, Jakarta Pusat, Selasa (4/8).

Pelaporan 5 pejabat DKI itu, kata Dedi, mempengaruhi kestabilan, yang berimbas pelayanan AGD Dinkes DKI menjadi terganggu.

"Ini ada pelaporan itu jadi terganggu karyawan kami jadi resah," keluhnya.

Forum Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Ambulans Gawat Darurat (AGD) Dinkes DKI
Forum Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Ambulans Gawat Darurat (AGD) Dinkes DKI. Foto: MP/Asropih

Dedi menuturkan, dari 754 pegawai AGD Dinkes DKI, jumlah pegawai yang melaporkan lima pejabat ke Anies tak sampai 200 orang. Sementara sisanya, kata Dedi, mengikuti aturan yang berlaku.

Berdasarkan Keputusan Kepala Unit AGD Dinkes Nomor 16 Tahun 2020, tentang pedoman pelaksanaan peraturan kepegawaian untuk pegawai pola pengelolaan keuangan BLUD AGD Dinkes DKI.

Dedi menuturkan, pegawai harus mematuhi aturan tersebut karena kini AGD tak lagi berbentuk yayasan dan sudah diakuisisi oleh Pemprov DKI. Itu artinya, pegawai Pemprov tak bisa seenaknya membuat serikat pekerja sendiri dan membuat kerja sama.

"AGD Dinkes ini instansi pemerintah, beda dengan instansi milik pemerintah. Kalau instansi milik pemerintah itu seperti BUMD, masih bisa melakukan hal itu (kerja sama dan serikat pekerja)," jelas dia.

Seperti diketahui, Aspek Indonesia melaporkan lima pejabat di lingkungan Pemprov DKI lantaran menganggap ada bentuk menghalang-halangi pekerja untuk membentuk dan menjalankan kegiatan serikat pekerja.

Baca Juga

Kejagung Usut Tindak Pidana Jaksa Pinangki di Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Pejabat yang dilaporkan ialah Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan DKI, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan Unit Pelayanan AGD Dinkes DKI, dan Koordinator Kepegawaian Unit Pelayanan AGD Dinkes DKI. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pandemi, Resesi dan UU Cipta Kerja di Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf
Indonesia
Pandemi, Resesi dan UU Cipta Kerja di Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf

"Sumber kegaduhan antara lain tak adanya naskah asli UU OBL yang telah ditandatangani DPR dan Pemerintah, aneka versi yang beredar semakin memperburuk suasana," ujar Waketum MUI Muhyiddin Junaidi.

Pemerintah Diminta Lanjutkan Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Papua
Indonesia
Pemerintah Diminta Lanjutkan Program Pembangunan Rumah Layak Huni di Papua

Pembangunan rumah layak huni merupakan satu paket dengan program padat karya dan juga proyek infrastruktur lain

KPAI Apresiasi SKB 3 Menteri tentang Seragam dan Atribut Sekolah
Indonesia
KPAI Apresiasi SKB 3 Menteri tentang Seragam dan Atribut Sekolah

KPAI mengapresiasi terbitnya SKB 3 menteri yang ditandatangani oleh Mendikbud Nadiem Makarim, Mendagri Tito Karnavian, dan Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Wapres Klaim Penundaan Pembahasan RUU HIP Didukung Mayoritas Ormas Islam
Indonesia
Wapres Klaim Penundaan Pembahasan RUU HIP Didukung Mayoritas Ormas Islam

Keputusan itu diambil setelah pemerintah membahas, dan memperhatikan berbagai tanggapan terhadap RUU HIP

3.625 Warga Berhasil Sembuh dari COVID-19
Indonesia
3.625 Warga Berhasil Sembuh dari COVID-19

Terjadi penambahan jumlah kasus virus corona di Indonesia per Jumat (4/12).

Perkuat Keamanan Laut, TNI AL Tambah 2 Kapal Perang
Indonesia
Perkuat Keamanan Laut, TNI AL Tambah 2 Kapal Perang

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Yudo Margono menjelaskan, pembangunan dua unit Kapal Angkatan Laut (KAL) 28 meter merupakan bagian integral dari pembangunan kekuatan TNI AL.

BMKG Keluarkan Peringatan Gelombang Tinggi di Sejumlah Perairan
Indonesia
BMKG Keluarkan Peringatan Gelombang Tinggi di Sejumlah Perairan

BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi untuk dua hari ini, Kamis (18/2) dan Jumat (19/2), yang akan terjadi di sejumlah wilayah perairan Indonesia.

Tanggulangi COVID-19, Pemprov DKI Permudah Perizinan Usaha Kesehatan
Indonesia
Tanggulangi COVID-19, Pemprov DKI Permudah Perizinan Usaha Kesehatan

Pihaknya memahami prioritas para Penanggung Jawab fasilitas Kesehatan, Tenaga Kesehatan dan Asisten Tenaga Kesehatan.

Penerima Bansos Dihadirkan dalam Sidang, Ini Kesaksiannya
Indonesia
Penerima Bansos Dihadirkan dalam Sidang, Ini Kesaksiannya

Tanda tangan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) itu sulit didapatkan

Diduga Aniaya Warga, Anggota Bawaslu Bolaang Mongondow Diperiksa DKPP
Indonesia
Diduga Aniaya Warga, Anggota Bawaslu Bolaang Mongondow Diperiksa DKPP

Jerry diadukan oleh tiga orang, yaitu Oslan Laures, Ofriyanto Laures, dan Idil Adha Mamonto.