Tak Semua Pegawai AGD Dinkes DKI Satu Suara Terkait Pelaporan Pejabat ke Anies Forum Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Ambulans Gawat Darurat (AGD) Dinkes DKI. Foto: MP/Asropih

MerahPutih.com - Forum Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Ambulans Gawat Darurat (AGD) Dinkes DKI mengaku bingung dengan tindakan rekannya yang melaporkan lima pejabat Pemprov DKI kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Dalam laporan itu, mereka menolak adanya larangan pembentukan serikat pekerja dan pembentukan perjanjian kerja bersama di internal AGD Dinkes DKI. Mereka pun meminta bantuan kepada Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia).

Baca Juga

Dipolisikan Diduga Sebar Hoaks, Anji: Maksud Baik Malah Dianggap Jelek

"Kami tidak terlibat dalam pelaporan tersebut. Sebagai pegawai kami mengikuti aturan yang berlaku di AGD Dinkes," ucap Ketua forum pegawai BLUD AGD Dinkes DKI, Dedi Warman di kantornya, Potojo, Jakarta Pusat, Selasa (4/8).

Pelaporan 5 pejabat DKI itu, kata Dedi, mempengaruhi kestabilan, yang berimbas pelayanan AGD Dinkes DKI menjadi terganggu.

"Ini ada pelaporan itu jadi terganggu karyawan kami jadi resah," keluhnya.

Forum Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Ambulans Gawat Darurat (AGD) Dinkes DKI
Forum Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Ambulans Gawat Darurat (AGD) Dinkes DKI. Foto: MP/Asropih

Dedi menuturkan, dari 754 pegawai AGD Dinkes DKI, jumlah pegawai yang melaporkan lima pejabat ke Anies tak sampai 200 orang. Sementara sisanya, kata Dedi, mengikuti aturan yang berlaku.

Berdasarkan Keputusan Kepala Unit AGD Dinkes Nomor 16 Tahun 2020, tentang pedoman pelaksanaan peraturan kepegawaian untuk pegawai pola pengelolaan keuangan BLUD AGD Dinkes DKI.

Dedi menuturkan, pegawai harus mematuhi aturan tersebut karena kini AGD tak lagi berbentuk yayasan dan sudah diakuisisi oleh Pemprov DKI. Itu artinya, pegawai Pemprov tak bisa seenaknya membuat serikat pekerja sendiri dan membuat kerja sama.

"AGD Dinkes ini instansi pemerintah, beda dengan instansi milik pemerintah. Kalau instansi milik pemerintah itu seperti BUMD, masih bisa melakukan hal itu (kerja sama dan serikat pekerja)," jelas dia.

Seperti diketahui, Aspek Indonesia melaporkan lima pejabat di lingkungan Pemprov DKI lantaran menganggap ada bentuk menghalang-halangi pekerja untuk membentuk dan menjalankan kegiatan serikat pekerja.

Baca Juga

Kejagung Usut Tindak Pidana Jaksa Pinangki di Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Pejabat yang dilaporkan ialah Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan DKI, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan Unit Pelayanan AGD Dinkes DKI, dan Koordinator Kepegawaian Unit Pelayanan AGD Dinkes DKI. (Asp)

Kredit : asropihs

Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH