Tak Punya Undangan, Jangan Harap Bisa Saksikan Langsung Pelantikan Anggota DPR

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 28 September 2024
Tak Punya Undangan, Jangan Harap Bisa Saksikan Langsung Pelantikan Anggota DPR

DPR RI. (Foto: MP/Dicki Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mematangkan persiapan Sidang Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPR/DPD/MPR Periode masa keanggotaan tahun 2024-2029 pada 1 Oktober mendatang.

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar memastikan petugas protokol yang akan bertugas telah dipilih secara selektif.

Hal itu lantaran mereka akan berhadapan langsung dengan orang-orang penting di negeri ini maupun tamu undangan dari negara sahabat.

"Petugas protokol yang akan melancarkan proses pelantikan tersebut dan nantinya untuk memberikan layanan kepada tamu undangan, VVIP yang juga merupakan pejabat negara di Republik Indonesia," ujarnya di Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Jumat (27/9).

Baca juga:

Komisi VIII DPR RI Sebut Menteri Agama Yaqut Tak Patuhi UU

Untuk kelancaran acara, hanya orang-orang yang memiliki undangan resmi yang dapat mengakses ruang pelantikan. “Tamu-tamu yang hadir didalam ruangan itu semua yang hadir itu berdasarkan undangan yang ada di luar itu tentu tidak bisa,” kata Indra

Hal-hal terkait keprotokolan hingga hal teknis, seperti alur kendaraan, pun tak luput dari perhatian. Indra sempat mengungkapkan beberapa potensi permasalahan yang mungkin akan dihadapi pada hari pelaksanaan pelantikan. Di antaranya adalah permintaan penambahan jumlah pendamping yang diperbolehkan menghadiri acara tersebut.

Saat ini, jumlah pendamping yang diperbolehkan untuk menghadiri rangkaian pelantikan adalah satu orang untuk masing-masing anggota. Adapun pendamping akan ditempatkan di ruangan terpisah dengan anggota yang dilantik.

“Kalau ada tamu undangan yang di luar aturan kita tetap akan kita tolak karena itu akan nanti menyulitkan kegiatan-kegiatan lainnya ” tegasnya.

Hal teknis lainnya, seperti alur kendaraan dan kantong parkir pun tak luput dari perhatian. Indra menyampaikan dengan banyaknya anggota dewan ditambah dengan tamu undangan yang akan hadir, maka diperlukan kantong parkir yang lebih banyak.

Ia lantas menyampaikan, selain menggunakan lahan di komplek parlemen, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan sejumlah tempat di kawasan senayan untuk mengantisipasi membludaknya jumlah kendaraan.

“Kami juga bekerja sama dengan lingkungan di seputar Senayan ini untuk menjadi kantong-kantong parkir supaya pergerakan yang ada di kompleks parlemen ini tidak terhambat dengan jumlah (kendaraan) yang ada,” ujarnya.

Baca juga:

Pertemuan Ketua DPR Puan Maharani dengan Parlemen Papua Nugini

Sebagai informasi, rangkaian pelantikan untuk 580 orang Anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 dan 152 orang Anggota DPD terpilih Periode 2024-2029 akan dimulai tepat pada pukul 10.00 WIB. Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPR/DPD/MPR akan dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.

Sedangkan urutan Sidang Pelantikan Anggota dimulai dari Sidang Pelantikan Anggota DPR, yang dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPR, Sidang pelantikan Anggota DPD dipimpin oleh Pimpinan

Sementara DPD dan diakhiri sidang pelantikan Anggota MPR dipimpin oleh Pimpinan Sementara MPR. Adapun sebagai Pimpinan Sementara adalah Anggota Tertua dan Termuda. (Knu)

#DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Bagikan