Tak Puas UU Cipta Kerja, Begini Step Tempuh Judicial Review ke MK Gedung Mahkamah Konstitusi (Foto/Mahkamahkonstitusi.go.id)

MerahPutih.com - Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan DPR dan pemerintah pusat menuai polemik di tengah masyarakat.

UU Cipta Kerja juga mendorong sebagian masyarakat berdemonstrasi. Sayangnya, beberapa aksi demo menolak UU Cipta Kerja berakhir dengan kericuhan dan perusakan fasilitas umum.

Menurut Presiden Jokowi, bila tak puas dengan UU Cipta Kerja produk DPR dan pemerintah pusat, bisa mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga:

Demo Tolak UU Cipta Kerja Ricuh, Muhadjir: Tak Puas Silahkan Ajukan Judicial Review

Untuk mengajukan judicial review, ada beberapa tahapan yang mesti ditempuh masyarakat. Dimulai pendaftaran melalui halaman resmi yang dimiliki Mahkamah Konstitusi.

"Laman MK, mkri.id klik fitur Peraturan. Cari Peraturan MK, temukan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005," ujar Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono Suroso saat dikonfirmasi Merahputih.com, Rabu (14/10).

Dilansir dalam laman resmi MK, ada dua cara untuk mengajukan judicial review, yaitu online dan offline atau permohonan langsung.

Untuk alur offline atau datang langsung. Pemohon datang menghadap Pranata Peradilan Registrasi Perkara untuk mendaftarkan permohonan.

Pranata Peradilan Registrasi Perkara menerima dan mencatat pihak yang mengajukan permohonan dalam buku penerimaan permohonan. Kemudian pemohon menyerahkan berkas permohonan sebanyak 12 rangkap.

Selanjutnya, Pranata Peradilan Perkara memeriksa kelengkapan berkas permohonan sesuai dengan ketentuan pasal 29 dan 31 UU Nomor 8 Tahun 2011. Lalu hasilnya dituangkan dalam formulir ceklis. Pranata Peradilan Perkara langsung membuat lembar disposisi yang selanjutnya disampaikan kepada Panitera Muda. Berkas diproses oleh internal MK.

Pranata Peradilan Perkara menerima berkas permohonan yang telah lengkap dan memenuhi syarat. Selanjutnya mencatatnya dalam BRPK dan membuat tanda terima permohonan untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon.

Pemohon telah selesai melakukan pendaftaran permohonan.

Pengunjuk rasa membawa poster saat bentrokan antara demonstran dengan polisi saat aksi unjuk rasa menentang UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10/2020). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)
Pengunjuk rasa membawa poster saat bentrokan antara demonstran dengan polisi saat aksi unjuk rasa menentang UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10/2020). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Sedangkan pengajuan uji materi secara online, pemohon mengunjungi laman Mahkamah Konstitusi https://mkri.id/.

Pemohon atau kuasanya melakukan registrasi secara online untuk mendapatkan nama identifikasi (username) dan kode akses (password) untuk mengakses https://simpel.mkri.id/.

Pemohon meng-upload softcopy permohonan (syarat permohonan online diatur dalam pasal 8 PMK nomor 18 tahun 2009) ke dalam Sistem Informasi Manajemen Penerimaan Permohonan Perkara (SIMPEL).

Mencetak atau mem-print tanda terima pengajuan permohonan online yang telah tersedia dalam SIMPEL. Permohonan online l diterima dalam SIMPEL MK.

Baca Juga:

Ketua PBNU Serukan UU Cipta Kerja Dilakukan Judicial Review

Pranata Peradilan Registrasi Perkara menerima dan menyampaikan konfirmasi kepada Pemohon dalam waktu 1 hari setelah dokumen masuk dalam SIMPEL MK.

Pemohon harus menjawab konfirmasi dengan menyampaikan secara tertulis kepada Kepaniteraan MK dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 hari sejak permohonan diterima oleh MK dengan disertai penyerahan 12 rangkap dokumen asli permohonan.

Adapun seseorang yang bisa mengajukan uji materi UU Cipta Kerja yakni perorangan warga negara Indonesia (WNI), kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; Kemudian badan hukum publik atau privat; atau Lembaga negara. (Asp)

Baca Juga:

Uji Materi UU Terorisme Ditolak Mahkamah Konstitusi

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Tangkap Admin Facebook Grup STM se-Jakarta Hasut Berbuat Anarkis saat Demo UU Ciptaker
Indonesia
Polisi Tangkap Admin Facebook Grup STM se-Jakarta Hasut Berbuat Anarkis saat Demo UU Ciptaker

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangkapi sejumlah admin facebook grup STM se-Jakarta.

Risma Ajak Warga Datang ke TPS
Indonesia
Risma Ajak Warga Datang ke TPS

"Karena akan menentukan bagaimana Surabaya lima tahun ke depan. Kalau sampai tidak memilih (golput) maka warga juga akan rugi. Jadi ayo datang ke TPS," ucapnya

Pembubaran FPI Langgar Hak Berserikat dan Gerus Kebebasan Sipil
Indonesia
Pembubaran FPI Langgar Hak Berserikat dan Gerus Kebebasan Sipil

"Sehingga semakin menggerus kebebasan sipil di Indonesia," kata Usman

Lahan Makam Jenazah COVID-19 Penuh, BPIP Minta Warga Taat Prokes
Indonesia
Lahan Makam Jenazah COVID-19 Penuh, BPIP Minta Warga Taat Prokes

Benny meminta masyarakat tidak takut berlebihan dan paling penting mentaati semua protokol kesehatan.

WHO: Pencabutan Dini Pembatasan COVID-19 Sebabkan Kebangkitan yang Mematikan
Indonesia
WHO: Pencabutan Dini Pembatasan COVID-19 Sebabkan Kebangkitan yang Mematikan

Beberapa kota di dunia mulai melonggarkan karantina wilayah

Aceh Masuk Lima Besar Penambahan COVID-19 Tertinggi
Indonesia
Aceh Masuk Lima Besar Penambahan COVID-19 Tertinggi

Penularan COVID-19 secara keseluruhan hingga saat ini terjadi di 480 kabupaten/kota yang berada di 34 provinsi.

PLN Siap Gratiskan Listrik dan Beri Diskon di Masa Sulit COVID-19
Indonesia
PLN Siap Gratiskan Listrik dan Beri Diskon di Masa Sulit COVID-19

PLN juga bakal memberikan diskon 50 persen bagi 7 juta pelanggan dengan daya 900 VA bersubsidi.

Enam Anak Buah Anies Terpapar Corona, Ketua DPRD: Buka Saja Ini Bukan Aib
Indonesia
Enam Anak Buah Anies Terpapar Corona, Ketua DPRD: Buka Saja Ini Bukan Aib

Enam pejabat tersebut sejauh ini yang diketahui terjangkit corona ialah, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Suzi Marsitawati dan Direktur Utama PD Pasar Jaya Arief Nasruddin.

Operator Terminal Pulogebang Ingin Punya Alat Pendeteksi COVID-19 Karya Anak Bangsa
Indonesia
Operator Terminal Pulogebang Ingin Punya Alat Pendeteksi COVID-19 Karya Anak Bangsa

Jumlah alat deteksi dini COVID-19 itu akan disesuaikan permintaannya berdasarkan tingkat kemampuan pemakaian