Tak Puas UU Cipta Kerja, Begini Step Tempuh Judicial Review ke MK Gedung Mahkamah Konstitusi (Foto/Mahkamahkonstitusi.go.id)

MerahPutih.com - Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan DPR dan pemerintah pusat menuai polemik di tengah masyarakat.

UU Cipta Kerja juga mendorong sebagian masyarakat berdemonstrasi. Sayangnya, beberapa aksi demo menolak UU Cipta Kerja berakhir dengan kericuhan dan perusakan fasilitas umum.

Menurut Presiden Jokowi, bila tak puas dengan UU Cipta Kerja produk DPR dan pemerintah pusat, bisa mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga:

Demo Tolak UU Cipta Kerja Ricuh, Muhadjir: Tak Puas Silahkan Ajukan Judicial Review

Untuk mengajukan judicial review, ada beberapa tahapan yang mesti ditempuh masyarakat. Dimulai pendaftaran melalui halaman resmi yang dimiliki Mahkamah Konstitusi.

"Laman MK, mkri.id klik fitur Peraturan. Cari Peraturan MK, temukan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005," ujar Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono Suroso saat dikonfirmasi Merahputih.com, Rabu (14/10).

Dilansir dalam laman resmi MK, ada dua cara untuk mengajukan judicial review, yaitu online dan offline atau permohonan langsung.

Untuk alur offline atau datang langsung. Pemohon datang menghadap Pranata Peradilan Registrasi Perkara untuk mendaftarkan permohonan.

Pranata Peradilan Registrasi Perkara menerima dan mencatat pihak yang mengajukan permohonan dalam buku penerimaan permohonan. Kemudian pemohon menyerahkan berkas permohonan sebanyak 12 rangkap.

Selanjutnya, Pranata Peradilan Perkara memeriksa kelengkapan berkas permohonan sesuai dengan ketentuan pasal 29 dan 31 UU Nomor 8 Tahun 2011. Lalu hasilnya dituangkan dalam formulir ceklis. Pranata Peradilan Perkara langsung membuat lembar disposisi yang selanjutnya disampaikan kepada Panitera Muda. Berkas diproses oleh internal MK.

Pranata Peradilan Perkara menerima berkas permohonan yang telah lengkap dan memenuhi syarat. Selanjutnya mencatatnya dalam BRPK dan membuat tanda terima permohonan untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon.

Pemohon telah selesai melakukan pendaftaran permohonan.

Pengunjuk rasa membawa poster saat bentrokan antara demonstran dengan polisi saat aksi unjuk rasa menentang UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10/2020). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)
Pengunjuk rasa membawa poster saat bentrokan antara demonstran dengan polisi saat aksi unjuk rasa menentang UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10/2020). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Sedangkan pengajuan uji materi secara online, pemohon mengunjungi laman Mahkamah Konstitusi https://mkri.id/.

Pemohon atau kuasanya melakukan registrasi secara online untuk mendapatkan nama identifikasi (username) dan kode akses (password) untuk mengakses https://simpel.mkri.id/.

Pemohon meng-upload softcopy permohonan (syarat permohonan online diatur dalam pasal 8 PMK nomor 18 tahun 2009) ke dalam Sistem Informasi Manajemen Penerimaan Permohonan Perkara (SIMPEL).

Mencetak atau mem-print tanda terima pengajuan permohonan online yang telah tersedia dalam SIMPEL. Permohonan online l diterima dalam SIMPEL MK.

Baca Juga:

Ketua PBNU Serukan UU Cipta Kerja Dilakukan Judicial Review

Pranata Peradilan Registrasi Perkara menerima dan menyampaikan konfirmasi kepada Pemohon dalam waktu 1 hari setelah dokumen masuk dalam SIMPEL MK.

Pemohon harus menjawab konfirmasi dengan menyampaikan secara tertulis kepada Kepaniteraan MK dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 hari sejak permohonan diterima oleh MK dengan disertai penyerahan 12 rangkap dokumen asli permohonan.

Adapun seseorang yang bisa mengajukan uji materi UU Cipta Kerja yakni perorangan warga negara Indonesia (WNI), kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; Kemudian badan hukum publik atau privat; atau Lembaga negara. (Asp)

Baca Juga:

Uji Materi UU Terorisme Ditolak Mahkamah Konstitusi

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dua Pekan Ganjil Genap di DKI, Nyaris 5 Ribu Kendaraan Ditilang Polisi
Indonesia
Dua Pekan Ganjil Genap di DKI, Nyaris 5 Ribu Kendaraan Ditilang Polisi

Nantinya tim pengurai ini akan diterjunkan ke titik-titik rawan kemacetan

[HOAKS atau FAKTA]: Menghirup Uap Panci Presto Mampu Sembuhkan COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menghirup Uap Panci Presto Mampu Sembuhkan COVID-19

Pengguna Facebook Harish Nagaraju mengunggah sebuah video yang menunjukkan beberapa orang di India tengah menghisap uap yang berasal dari sebuah panci presto.

Ini Jadwal Sekolah Tatap Muka di Papua
Indonesia
Ini Jadwal Sekolah Tatap Muka di Papua

Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua mengklaim 80 persen SMA, SMK dan sekolah luar biasa (SLB) siap dibuka pada awal 2021.

Wagub DKI: 8 Persen Kasus Corona di Jakarta Menyerang Anak-anak
Indonesia
Wagub DKI: 8 Persen Kasus Corona di Jakarta Menyerang Anak-anak

Delapan persen dari seluruh kasus positif COVID-19 di ibu kota merupakan anak berusia di bawah 19 tahun.

 Sebut Jakarta Genting Corona, Anies Dianggap Bikin Gaduh dan Sebar Ketakutan
Indonesia
Sebut Jakarta Genting Corona, Anies Dianggap Bikin Gaduh dan Sebar Ketakutan

Justru akibat informasi yang diberikan oleh Anies ini membuat masyarakat Jakarta menjadi panik dan ketakutan," imbuh Azas.

 Jelang Kongres, Fadli Zon Yakin Prabowo Kembali Pimpin Gerindra
Indonesia
Jelang Kongres, Fadli Zon Yakin Prabowo Kembali Pimpin Gerindra

"Saya kira sebagian besar semuanya masih berharap Pak Prabowo memimpin Gerindra. Jadi saya yakin, Pak Prabowo akan memimpin Gerindra kembali," kata Fadli

Utang Luar Negeri Indonesia Sudah Capai USD413,4 Miliar
Indonesia
Utang Luar Negeri Indonesia Sudah Capai USD413,4 Miliar

Perkembangan ini terutama didorong oleh penarikan sebagian komitmen pinjaman dari lembaga multilateral yang memberikan dukungan kepada Indonesia untuk menangani pandemi COVID-19.

PVMBG Pastikan Gunung Gede-Pangrango dan Salak Berstatus Normal
Indonesia
PVMBG Pastikan Gunung Gede-Pangrango dan Salak Berstatus Normal

Saat ini, kondisi Gunung Anak Krakatau aman. Aktivitas gunung Anak Krakatau sudah reda sejak Sabtu siang,

Djoko Santoso di Mata Prabowo Subianto
Indonesia
Djoko Santoso di Mata Prabowo Subianto

Menurut Dahnil, almarhum dikenal sebagai sosok yang loyal dan sangat dipercaya oleh Prabowo.

Pengacara Djoko Tjandra Ajukan Praperadilan, Ini Tanggapan Polisi
Indonesia
Pengacara Djoko Tjandra Ajukan Praperadilan, Ini Tanggapan Polisi

Mabes Polri buka suara dengan mempersilakan Anita Kolopaking mengajukan praperadilan jika tidak terima soal penahanan yang dilakukan.