Tak Proporsional BIN Disalahkan Gegara Djoko Tjandra Keluar Masuk Indonesia Djoko Tjandra. Foto: ANTARA

Merahputih.com - Anggota Komisi I DPR Fraksi PKB, Abdul Kadir Karding menilai tidak proporsional ketika ada pihak yang meminta kinerja Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dievaluasi terkait kasus buronan Djoko Tjandra yang bebas keluar masuk ke Indonesia.

"Pernyataan temen-temen ICW yang meminta Presiden Jokowi mengevaluasi terhadap kinerja Badan Intelijen Negara terutama terkait kasus Djoko Tjandra, menurut saya tidak proporsional dan tidak pada tempatnya," ujar Karding di Jakarta, Rabu (29/7).

Baca Juga

Djoko Tjandra Kabur, ICW Desak Jokowi Evaluasi Kinerja Intelijen

Hal itu dikatakan Karding terkait pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa kasus Djoko Tjandra menunjukkan BIN tidak memiliki kemampuan dalam melacak keberadaan koruptor kelas kakap tersebut. Mulai dari masuk ke yurisdiksi Indonesia, mendapatkan paspor, membuat KTP elektronik, hingga mendaftarkan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membuktikan bahwa instrumen intelijen tidak bekerja secara optimal.

Karding menilai kewenangan penegakan hukum termasuk penangkapan, dimiliki oleh penegak hukum dalam hal ini Polisi interpol dan juga Kejaksaan ataupun KPK. Sehingga, terlalu jauh kalau tiba-tiba "mengalamatkan" kesalahan itu kepada BIN.

"Karena kalau melihat cerita dan kasusnya, banyak pihak oknum yang sudah diproses secara hukum misalnya dari Kepolisian Brigjen Prasetyo sudah tersangka kemudian sedang ada penyelidikan terhadap imigrasi kemudian kejaksaan atau pun juga aparat kelurahan yang mengurusi soal semua proses administrasi Djoko Tjandra," jelas dia.

Kepala BIN Budi Gunawan
Kepala BIN Budi Gunawan dalam rapat dengar pendapat dengan DPR di Jakarta (Foto: antaranews)

Karena itu dia menilai dalam langkah-langkah proses hukum tersebut ada persekongkolan oknum yang dilakukan tetapi bukan oleh satu institusi seperti BIN. Dalam langkah tersebut, hal yang perlu digarisbawahi adalah polisi sudah melakukan tindakan atau langkah-langkah hukum terhadap oknum tersebut.

Dari sisi kewenangan, sebagaimana dikutip Antara, BIN lebih banyak kepada penyediaan informasi kepada Presiden apalagi dengan Keputusan Presiden (Keppres) yang baru, tugas lembaga tersebut terkait dengan hal-hal besar seperti keamanan nasional.

Baca Juga:

Wahyu Eks KPU Akui Pernah Komunikasi dengan Advokat PDIP Donny

"Kalau ada pihak yang ingin disalahkan, tentu kita pada proses hukum saja kalau sudah diproses ya sudah kita tunggu dan kita desak atau kita pantau proses hukum berjalan seperti apa," katanya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Keluarga Anggota DPRD DKI Jakarta Dipastikan Terima Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Keluarga Anggota DPRD DKI Jakarta Dipastikan Terima Vaksinasi COVID-19

Keluarga anggota DPRD DKI Jakarta dipastikan akan menerima vaksinasi COVID-19.

Imbas Kerumunan Petamburan, Anies Diminta Lebih Tegas Tindak Pelanggar Prokes
Indonesia
Imbas Kerumunan Petamburan, Anies Diminta Lebih Tegas Tindak Pelanggar Prokes

Karena itu Pemprov DKI memang seharusnya tegas tanpa tebang pilih menghadapi sejumlah agenda publik yang menimbulkan kerumunan," ujar Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi

Ini Dia Alat yang Dibawa Pasukan Elite TNI-AL Cari CVR Sriwijaya Air
Indonesia
Ini Dia Alat yang Dibawa Pasukan Elite TNI-AL Cari CVR Sriwijaya Air

Terdapat tiga buat alat berwarna kuning seukuran botol minum 750 mililiter

DKI Anggarkan Rp5 Triliun untuk Pembebasan Lahan Ciliwung
Indonesia
DKI Anggarkan Rp5 Triliun untuk Pembebasan Lahan Ciliwung

DKI Jakarta akan gencar melaksanakan pembebasan lahan dalam program normalisasi sungai sebagai upaya mengatasi banjir yang terus terulang tiap tahun.

Kebijakan Pelarangan Orang Keluar-Masuk Jabodetabek Picu Kontroversi
Indonesia
Kebijakan Pelarangan Orang Keluar-Masuk Jabodetabek Picu Kontroversi

Jumlah kasus positif COVID-19 di Jakarta terus meningkat.

Jadi Buron, Pelaku Tabrak Lari Pesepeda di Bundaran HI Diminta Serahkan Diri
Indonesia
Jadi Buron, Pelaku Tabrak Lari Pesepeda di Bundaran HI Diminta Serahkan Diri

Kepolisian sudah mengantongi identitas pengemudi mobil jenis Mercy series C300 penabrak pesepeda di kawasan Bundaran HI pagi tadi.

Pasien COVID-19 di Indonesia Tembus 500 Ribu
Indonesia
Pasien COVID-19 di Indonesia Tembus 500 Ribu

Maka total kasus COVID-19 di Indonesia menjadi 502.110.

Dilaporkan ke Bawaslu, Bajo Sebut Ada Pihak yang Tidak Senang
Indonesia
Dilaporkan ke Bawaslu, Bajo Sebut Ada Pihak yang Tidak Senang

"Kami sudah mendengar kabar tersebut. Kami siap jika Gakkumdu dan Bawaslu mengundang Bajo untuk diklarifiksi," ujar Yuwono

Pelesetkan Marga 'Latuconsina', Andre Taulany dan Rina Nose Dipolisikan Pakai UU ITE
Indonesia
Pelesetkan Marga 'Latuconsina', Andre Taulany dan Rina Nose Dipolisikan Pakai UU ITE

Sekarang laporannya sudah diterima di Polda Metro Jaya

6 Perjalanan Kereta Api dari Stasiun Gambir Dialihkan ke Stasiun Jatinegara
Indonesia
6 Perjalanan Kereta Api dari Stasiun Gambir Dialihkan ke Stasiun Jatinegara

Kahumas Daop 1 KAI Eva Chairunisaa menuturkan, pengaturan pola operasi tersebut dilakukan untuk enam perjalanan KA keberangkatan Stasiun Gambir yang akan berhenti secara khusus di Stasiun Jatinegara.