Tak Proporsional BIN Disalahkan Gegara Djoko Tjandra Keluar Masuk Indonesia Djoko Tjandra. Foto: ANTARA

Merahputih.com - Anggota Komisi I DPR Fraksi PKB, Abdul Kadir Karding menilai tidak proporsional ketika ada pihak yang meminta kinerja Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dievaluasi terkait kasus buronan Djoko Tjandra yang bebas keluar masuk ke Indonesia.

"Pernyataan temen-temen ICW yang meminta Presiden Jokowi mengevaluasi terhadap kinerja Badan Intelijen Negara terutama terkait kasus Djoko Tjandra, menurut saya tidak proporsional dan tidak pada tempatnya," ujar Karding di Jakarta, Rabu (29/7).

Baca Juga

Djoko Tjandra Kabur, ICW Desak Jokowi Evaluasi Kinerja Intelijen

Hal itu dikatakan Karding terkait pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa kasus Djoko Tjandra menunjukkan BIN tidak memiliki kemampuan dalam melacak keberadaan koruptor kelas kakap tersebut. Mulai dari masuk ke yurisdiksi Indonesia, mendapatkan paspor, membuat KTP elektronik, hingga mendaftarkan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membuktikan bahwa instrumen intelijen tidak bekerja secara optimal.

Karding menilai kewenangan penegakan hukum termasuk penangkapan, dimiliki oleh penegak hukum dalam hal ini Polisi interpol dan juga Kejaksaan ataupun KPK. Sehingga, terlalu jauh kalau tiba-tiba "mengalamatkan" kesalahan itu kepada BIN.

"Karena kalau melihat cerita dan kasusnya, banyak pihak oknum yang sudah diproses secara hukum misalnya dari Kepolisian Brigjen Prasetyo sudah tersangka kemudian sedang ada penyelidikan terhadap imigrasi kemudian kejaksaan atau pun juga aparat kelurahan yang mengurusi soal semua proses administrasi Djoko Tjandra," jelas dia.

Kepala BIN Budi Gunawan
Kepala BIN Budi Gunawan dalam rapat dengar pendapat dengan DPR di Jakarta (Foto: antaranews)

Karena itu dia menilai dalam langkah-langkah proses hukum tersebut ada persekongkolan oknum yang dilakukan tetapi bukan oleh satu institusi seperti BIN. Dalam langkah tersebut, hal yang perlu digarisbawahi adalah polisi sudah melakukan tindakan atau langkah-langkah hukum terhadap oknum tersebut.

Dari sisi kewenangan, sebagaimana dikutip Antara, BIN lebih banyak kepada penyediaan informasi kepada Presiden apalagi dengan Keputusan Presiden (Keppres) yang baru, tugas lembaga tersebut terkait dengan hal-hal besar seperti keamanan nasional.

Baca Juga:

Wahyu Eks KPU Akui Pernah Komunikasi dengan Advokat PDIP Donny

"Kalau ada pihak yang ingin disalahkan, tentu kita pada proses hukum saja kalau sudah diproses ya sudah kita tunggu dan kita desak atau kita pantau proses hukum berjalan seperti apa," katanya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Teliti Berkas Kasus Pengancaman yang Seret Nama Jerinx
Indonesia
Polisi Teliti Berkas Kasus Pengancaman yang Seret Nama Jerinx

Apakah memenuhi unsur-unsur di pasal tersebut atau tidak baru nanti kita lihat

BPIP Minta Anies Siapkan Solusi Atasi Banjir di Jakarta
Indonesia
BPIP Minta Anies Siapkan Solusi Atasi Banjir di Jakarta

Menurut Benny, seharusnya Gubernur DKI, Anies Baswedan bisa memprediksi dan menyiapkan solusi untuk mengatasi masalah banjir ini.

Pemerintah Dinilai Masih Gagap Tangani COVID-19
Indonesia
Pemerintah Dinilai Masih Gagap Tangani COVID-19

"Bisa dikatakan pemerintah masih gagap karena masih belum tau bagaimana cara untuk menangani COVID-19 ," kata Fernando

Pimpinan MPR: Ekonomi Warga Tambah Lesu Jika PPKM Level 4 Diperpanjang
Indonesia
Pimpinan MPR: Ekonomi Warga Tambah Lesu Jika PPKM Level 4 Diperpanjang

"Kalau diperpanjang lagi tentu aktivitas ekonomi warga tambah lesu. Silakan diperpanjang sekiranya pemerintah dapat membantu sektor usaha dan kebutuhan dasar masyarakat selama PPKM," tutur Gus Jazil.

Gaet Pemilih, KPU Harus Gencarkan Sosialisasi Pilkada
Indonesia
Gaet Pemilih, KPU Harus Gencarkan Sosialisasi Pilkada

Paling tidak dari 19 Kabupaten/kota di Jawa Timur yang menggelar Pilkada, tingkat partisipasi pemilih Surabaya berada di angka 67 persen.

Kementan Revisi Aturan Ganja Masuk Tanaman Binaan
Indonesia
Kementan Revisi Aturan Ganja Masuk Tanaman Binaan

Penetapan ganja, sudah ada dalam Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 511 Tahun 2006.

Wapres Ungkap Subsidi LPG 65 Persen Dinikmati Masyarakat Mampu
Indonesia
Wapres Ungkap Subsidi LPG 65 Persen Dinikmati Masyarakat Mampu

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyayangkan adanya ketimpangan sasaran penerima manfaat subsidi gas minyak cair atau liquified petroleum gas (LPG).

Saat Pilkada Serentak, Warga Positif Corona Bertambah 6 Ribu
Indonesia
Saat Pilkada Serentak, Warga Positif Corona Bertambah 6 Ribu

Kasus konfirmasi positif COVID-19 hari ini, Rabu (9/12), bertambah sebanyak 6.058.

Gedung Kimia Farma dan Asrama Universitas Telkom Bandung Jadi RS Darurat
Indonesia
Gedung Kimia Farma dan Asrama Universitas Telkom Bandung Jadi RS Darurat

Fasilitas di Kimia Farma akan lebih dulu selesai karena keadaan infrastruktur gedung dan ruangan dalam keadaan sudah memadai.

ICW: KPK Era Firli Bahuri Sejak Awal Tak Mau Ringkus Harun Masiku
Indonesia
ICW: KPK Era Firli Bahuri Sejak Awal Tak Mau Ringkus Harun Masiku

“Sejak awal ICW sudah memiliki keyakinan bahwa KPK bukan tidak mampu untuk meringkus mantan calon legislatif asal PDIP, Harun Masiku, akan tetapi memang tidak mau,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana