Tak Pernah Diajak Musyawarah, DPRD DKI Bakal Buat Perda PSBB Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Foto diambil sebelum pandemi COVID-19. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta dalam waktu dekat akan membuat peraturan daerah (perda) mengenai pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sebab saat ini, aturan PSBB jilid II hanya berlandaskan pada peraturan gubernur (pergub).

"Tetapi di luar itu semua dan mengingat aturan di masa PSBB ini sangat penting dengan jangka waktu yang tidak diketahui, DPRD akan membuat perda PSBB melalui jalur inisiatif DPRD DKI Jakarta. Bukan usulan eksekutif," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di Jakarta, Jumat (18/9).

Baca Juga:

Wagub Minta Mal dan Perkantoran Jangan Cuma 3 Hari Taati Aturan PSBB

Prasetyo menuturkan, kebijakan PSBB yang selama ini diterapkan di ibu kota sama sekali tidak pernah melibatkan legislatif dalam hal ini DPRD DKI.

Menurut Prasetyo, pihaknya telah berkali-kali mengingatkan Pemprov DKI bahwa legislatif merupakan mitra eksekutif. Mestinya kebijakan apa pun termasuk mengenai rem darurat dan kembali ke PSBB baiknya dikomunikasikan dengan legislatif.

Penertiban area kantin yang menyediakan makan di tempat di kawasan Cakung, Jakarta, Selasa (15/9/2020). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj.
Penertiban area kantin yang menyediakan makan di tempat di kawasan Cakung, Jakarta, Selasa (15/9/2020). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj.

"Tetapi memang pada nyatanya, DPRD tidak pernah diajak musyawarah untuk membentuk aturan di kebijakan PSBB. Sama seperti di setiap kebijakan sebelumnya," paparnya

Politikus PDI Perjuangan ini menyebut, kebijakan PSBB oleh Gubernur Anies di Jakarta kerap membuat kaget banyak orang. Tak hanya pejabat publik, bahkan masyakarat pada umumnya pun banyak yang mengeluhkan kebijakan itu.

Baca Juga:

Selama PSBB Jilid II Pemprov DKI Tutup 23 Perusahaan

Karenanya ke depan, setelah dibentuk perda PSBB, maka Anies otomatis harus telebih dahulu membahas PSBB dengan pihak legislatif di Kebon Sirih.

"Seluruh syarat pembentukan hingga pembahasan akan dilaksanakan segera Bapemperda," ungkapnya.

"Dalam pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur jelas mengenai pembentukan perda berdasarkan inisiatif di luar propemperda karena keadaan luar biasa atau berstatus darurat," sambungnya. (Asp)

Baca Juga:

Pengamat: Ketidakadilan PSBB akibat Tekanan Pemerintah Pusat ke Anies

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jadi Relawan Vaksin, Ridwan Kamil: Kami Sudah Kelelahan
Indonesia
Jadi Relawan Vaksin, Ridwan Kamil: Kami Sudah Kelelahan

rangkaian relawan uji klinis terdiri dari 5 tahap. Tahap pertama disebut V0 yang kegiatannya terdiri dari pemeriksaan kesehatan dan tes swab.

 Berikut 5 Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif COVID-19 Terbanyak
Indonesia
Berikut 5 Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif COVID-19 Terbanyak

Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah kenaikan pasien positif COVID-19 terbanyak. Dalam sehari terakhir, ada penambahan 244 kasus di wilayah yang dipimpin oleh Khofifah Indar Parawansa ini.

Upaya 'Kudeta' Demokrat, Pengamat: Makar Bisa Berjalan Cepat dan Sistematis
Indonesia
Rapid Test Massal Ojol dan Opang Solo, 8 Orang Reaktif
Indonesia
Rapid Test Massal Ojol dan Opang Solo, 8 Orang Reaktif

Driver ojol dan opang yang reaktif tersebut sudah diberitahu dan sampel untuk tes swab sudah dikirim.

PKS Solo Curiga Ada yang Organisir Pengumpulan KTP untuk Pasangan Bajo
Indonesia
PKS Solo Curiga Ada yang Organisir Pengumpulan KTP untuk Pasangan Bajo

Bajo menjadi penantang utama pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa yang diusung PDIP serta didukung Gerindra, PAN, Golkar, dan PSI.

Ganjil Genap Berlaku Lagi, DKI Jakarta Optimalkan Angkutan Umum
Indonesia
Ganjil Genap Berlaku Lagi, DKI Jakarta Optimalkan Angkutan Umum

Angkutan umum sudah dilakukan simulasi. Contohnya, untuk kapasitas MRT dari arah selatan, rata-rata per sekali jalan rangkaiannya hanya menampung 100 penumpang.

Propam Polri Awasi Pengusutan Kasus Penyerangan Pengawal Rizieq Shihab
Indonesia
Propam Polri Awasi Pengusutan Kasus Penyerangan Pengawal Rizieq Shihab

Ia menyebutkan penyidikan akan dilakukan secara scientific crime investigation berbasis ilmiah berdasarkan barang bukti dengan melibatkan pengawas internal dari Divpropam Polri.

Semburkan Awan Panas 4,5 Kilometer, Status Gunung Semeru Dievaluasi
Indonesia
Semburkan Awan Panas 4,5 Kilometer, Status Gunung Semeru Dievaluasi

Mengenai status gunung, saat ini Gunung Semeru masih berada pada level II atau 'Waspada' dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) sedang melakukan evaluasi lebih lanjut.

Vaksin Khusus Lansia Masuk Surabaya, 98 Kiai Jadi Prioritas
Indonesia
Vaksin Khusus Lansia Masuk Surabaya, 98 Kiai Jadi Prioritas

Sejauh ini proses vaksinasi di Jatim tidak ada kejadian fatal

Tower 5 RSD Wisma Atlet Nyaris Penuh, Tower 4 Siap Digunakan Pekan Depan
Indonesia
Tower 5 RSD Wisma Atlet Nyaris Penuh, Tower 4 Siap Digunakan Pekan Depan

Untuk mengantisipasi adanya lonjakan pasien, Tim Satgas COVID-19 terus melakukan upaya perbaikan