Tak Pernah Bikin Masalah, FPI Heran Baru Sekarang Perizinan Dipersoalkan Ketua Umum FPI Sobri Lubis (Foto: ummatpos)

MerahPutih.Com - Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis menilai, pengurusan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI seharusnya tak menjadi masalah. Bahkan, sejak awal FPI berdiri hingga kini tak pernah ada masalah.

Sobri mengatakan surat rekomendasi dari Kementerian Agama juga sudah dipenuhi.

Baca Juga:

Hasil Survei: Mayoritas Publik Tak Peduli dan Bosan dengan Isu Kepulangan Rizieq Shihab

"Jadi ini proses semua sudah kita jalankan dan FPI ini untuk urusan SKT-SKT-an ini bukan baru, sudah 20 tahun. Jadi kami berurusan untuk SKT sudah 20 tahun, tidak ada masalah baik dari Kemendagri tidak ada masalah," ujar Sobri kepada wartawan di Dewan Dakwah Islam Indonesia, Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).

Massa Front Pembela Islam (FPI)
Massa Ftont Pembela Islam (FPI) dalam sebuah aksi di Jakarta (MP/Rizki Fitrianto)

Kemenag menurut Sobri juga sudah meneliti anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) FPI sebelum mengeluarkan rekomendasi tersebut.

"Ini sudah standar, jadi kita ikutin. Sehingga dari Kementerian Agama sudah melakukan penelitian, pembahasan dan penelitian mendalam tentang oramas FPI. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga sudah diteliti, tentang khilafah Islamiyah yang ada di FPI sudah diteliti secara mendalam oleh pakar yang mengerti di bidangnya," kata dia.

Ia menjelaskan, selama ini tak ada kegiatan FPI yang menyimpang.

"Kemudian tentang jihad, tentang Taqbih Syariah yang di AD/ART sudah diterangkan secara gamblang, diteluti oleh pakarnya sehingga FPI ada standar. Dia sangat NKRI, Pancasilais, sudah selesai. Akhirnya keluar rekomendasi dari Kementerian Agama," lanjutnya.

Sobri juga menyebut permasalahan khilafah dan jihad pun sudah ada penjelasannya.

Ia menjelaskan, resolusi Jihad ulama mengusir habis penjajahan, dan itulah hasil karya jihad untuk bangsa ini.

" Itu yang dijaga oleh FPI. Negeri ini wajib tegak, kalau tanpa jihad apa pegangan kita," kata dia.

Ia pun menyesalkan adanya stigma negatif terhadap FPI.

"Apa pemahaman dengan Kementerian Agama ada yang berbeda? Apa lebih paham urusan khilafah, urusan syariah, Kementerian Agama apa kementerian dalam negeri? Siapa yang lebih paham urusan agama," ujarnya.

Baca Juga:

Upaya Pemerintah Perpanjang Izin FPI Dianggap Hanya Pancing Keributan

Perpanjangan SKT FPI sebagai ormas masih belum bisa dipastikan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian belum mau memperpanjang karena visi dan misi FPI tertulis penerapan Islam secara kaffah di bawah naungan khilafah islamiyah melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hisbah, dan pengawalan jihad.

Mendagri Tito menyatakan kalimat yang menyebutkan penerapan Islam kafah bagus secara teori teologi. Namun, menurutnya, beberapa waktu lalu sempat muncul istilah yang disampaikan oleh FPI sendiri yang menyatakan NKRI bersyariah.(Knu)

Baca Juga:

Selain Setia Kepada Pancasila, Menag: FPI Janji Tak Langgar Hukum Lagi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tak Patuhi Larangan Pemkot Solo, Orang Tua Tetap Nekat Ajak Anaknya ke Pasar
Indonesia
Tak Patuhi Larangan Pemkot Solo, Orang Tua Tetap Nekat Ajak Anaknya ke Pasar

"Saya sarankan Pemkot Solo agar melakukan sosialisasi dulu pada masyarakat sebelum memberlakukan Perwali di lapangan," tutup dia.

Hari Ini Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Djoko Tjandra ke Kejagung
Indonesia
Hari Ini Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Djoko Tjandra ke Kejagung

Polisi menangani dua kasus yang melibatkan Djoko Tjandra

Jelang Idul Adha, DKP Kota Tangerang Periksa Kesehatan Hewan Kurban
Foto
Jelang Idul Adha, DKP Kota Tangerang Periksa Kesehatan Hewan Kurban

Petugas Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Tangerang memeriksa kesehatan hewan kurban di lapak penjual hewan kurban di jalan Lapas Pemuda, Kota Tangerang, Banten

Fatwa MUI Terbaru soal Pelaksanaan Salat Jumat di Masa PSBB Transisi
Indonesia
Fatwa MUI Terbaru soal Pelaksanaan Salat Jumat di Masa PSBB Transisi

Fatwa tersebut tertuang dalam Fatwa No. 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Jumat dan Jemaah untuk Mencegah Penularan Wabah Covid-19.

JHL Group Kembali Berikan Bantuan ke Pemakaman Khusus COVID-19 dan Perkampungan Warga
Indonesia
JHL Group Kembali Berikan Bantuan ke Pemakaman Khusus COVID-19 dan Perkampungan Warga

Berbagai bantuan disalurkan oleh JHL Group melalui posko Merah Putih Kasih Peduli

Kemenlu Rilis Jumlah WNI yang Positif COVID-19 di Luar Negeri
Indonesia
Kemenlu Rilis Jumlah WNI yang Positif COVID-19 di Luar Negeri

Kasus terbanyak terjadi pada anak buah kapal (ABK) asal Indonesia

Dua OTT KPK di Awal Tahun Jawab Keraguan Masyarakat Terhadap Firli Cs
Indonesia
Dua OTT KPK di Awal Tahun Jawab Keraguan Masyarakat Terhadap Firli Cs

Komisi III DPR sejak kepemimpinan KPK periode lalu, selalu menanyakan kelanjutan kasus Bank Century

Anies Diminta Berani Bongkar Dugaan Korupsi Pembangunan RSUD Cengkareng
Indonesia
Anies Diminta Berani Bongkar Dugaan Korupsi Pembangunan RSUD Cengkareng

Selain itu, kata Happy, gubernur juga wajib melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi RSUD Cengkareng sebagai wujud dari menjalankan pemerintahan yang berani, jujur, adil, makmur

Inspeksi Stadion Manahan, Komisi X DPR: Solo Siap Sambut Piala Dunia U-20
Indonesia
Inspeksi Stadion Manahan, Komisi X DPR: Solo Siap Sambut Piala Dunia U-20

Komisi X DPR melakukan inspeksi di Stadion Manahan untuk memastikan kesiapan stadion menjadi venue Piala Dunia U-20 pada 2021.