Tak Pernah Bikin Masalah, FPI Heran Baru Sekarang Perizinan Dipersoalkan Ketua Umum FPI Sobri Lubis (Foto: ummatpos)

MerahPutih.Com - Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis menilai, pengurusan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI seharusnya tak menjadi masalah. Bahkan, sejak awal FPI berdiri hingga kini tak pernah ada masalah.

Sobri mengatakan surat rekomendasi dari Kementerian Agama juga sudah dipenuhi.

Baca Juga:

Hasil Survei: Mayoritas Publik Tak Peduli dan Bosan dengan Isu Kepulangan Rizieq Shihab

"Jadi ini proses semua sudah kita jalankan dan FPI ini untuk urusan SKT-SKT-an ini bukan baru, sudah 20 tahun. Jadi kami berurusan untuk SKT sudah 20 tahun, tidak ada masalah baik dari Kemendagri tidak ada masalah," ujar Sobri kepada wartawan di Dewan Dakwah Islam Indonesia, Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).

Massa Front Pembela Islam (FPI)
Massa Ftont Pembela Islam (FPI) dalam sebuah aksi di Jakarta (MP/Rizki Fitrianto)

Kemenag menurut Sobri juga sudah meneliti anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) FPI sebelum mengeluarkan rekomendasi tersebut.

"Ini sudah standar, jadi kita ikutin. Sehingga dari Kementerian Agama sudah melakukan penelitian, pembahasan dan penelitian mendalam tentang oramas FPI. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga sudah diteliti, tentang khilafah Islamiyah yang ada di FPI sudah diteliti secara mendalam oleh pakar yang mengerti di bidangnya," kata dia.

Ia menjelaskan, selama ini tak ada kegiatan FPI yang menyimpang.

"Kemudian tentang jihad, tentang Taqbih Syariah yang di AD/ART sudah diterangkan secara gamblang, diteluti oleh pakarnya sehingga FPI ada standar. Dia sangat NKRI, Pancasilais, sudah selesai. Akhirnya keluar rekomendasi dari Kementerian Agama," lanjutnya.

Sobri juga menyebut permasalahan khilafah dan jihad pun sudah ada penjelasannya.

Ia menjelaskan, resolusi Jihad ulama mengusir habis penjajahan, dan itulah hasil karya jihad untuk bangsa ini.

" Itu yang dijaga oleh FPI. Negeri ini wajib tegak, kalau tanpa jihad apa pegangan kita," kata dia.

Ia pun menyesalkan adanya stigma negatif terhadap FPI.

"Apa pemahaman dengan Kementerian Agama ada yang berbeda? Apa lebih paham urusan khilafah, urusan syariah, Kementerian Agama apa kementerian dalam negeri? Siapa yang lebih paham urusan agama," ujarnya.

Baca Juga:

Upaya Pemerintah Perpanjang Izin FPI Dianggap Hanya Pancing Keributan

Perpanjangan SKT FPI sebagai ormas masih belum bisa dipastikan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian belum mau memperpanjang karena visi dan misi FPI tertulis penerapan Islam secara kaffah di bawah naungan khilafah islamiyah melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hisbah, dan pengawalan jihad.

Mendagri Tito menyatakan kalimat yang menyebutkan penerapan Islam kafah bagus secara teori teologi. Namun, menurutnya, beberapa waktu lalu sempat muncul istilah yang disampaikan oleh FPI sendiri yang menyatakan NKRI bersyariah.(Knu)

Baca Juga:

Selain Setia Kepada Pancasila, Menag: FPI Janji Tak Langgar Hukum Lagi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Solo Tampung OTG COVID-19 di RSUD Bung Karno
Indonesia
Solo Tampung OTG COVID-19 di RSUD Bung Karno

Warga yang tidak punya tempat isolasi mandiri bisa langsung menghubungi petugas Puskesmas atau Gugus Tugas untuk dijemput.

Polres Metro Jakarta Pusat Bentuk Relawan RT Awasi Pelanggar Protokol Kesehatan
Indonesia
Polres Metro Jakarta Pusat Bentuk Relawan RT Awasi Pelanggar Protokol Kesehatan

Polisi, Satpol PP dan TNI yang sudah ada bakal diperkuat

Muhammadiyah Minta SOP Polisi Dievaluasi
Indonesia
Muhammadiyah Minta SOP Polisi Dievaluasi

Polisi juga sebaiknya memberikan seluruh dokumen ihwal penembakan pengawal Imam Besar FPI tersebut kepada Komnas HAM

PDIP Sebut Anies Belum Punya Program Atasi Angka Kemiskinan
Indonesia
PDIP Sebut Anies Belum Punya Program Atasi Angka Kemiskinan

Anies Baswedan yang hingga kini belum membuat program terobosan dalam mengatasi kemiskinan yang kini angkanya bertambah akibat COVID-19.

Posko Pemantauan PPMK Terlalu Fokus di Jawa dan Bali
Indonesia
Posko Pemantauan PPMK Terlalu Fokus di Jawa dan Bali

Satgas COVID-19 juga menerima laporan kinerja yang diterima setiap harinya dari seluruh provinsi

Jika Operasi Yustisi Tak Efektif, Polisi Siap Ganjar Pelanggar Protokol Kesehatan Pakai UU
Indonesia
Jika Operasi Yustisi Tak Efektif, Polisi Siap Ganjar Pelanggar Protokol Kesehatan Pakai UU

Ada beberapa UU yang bisa digunakan bagi warga yang tidak disiplin protokol COVID-19

Djoko Tjandra Ngaku Sempat Diajak Rahmat Bertemu Ma'ruf Amin
Indonesia
Djoko Tjandra Ngaku Sempat Diajak Rahmat Bertemu Ma'ruf Amin

Berita Terkini, Indonesia Banget, Berita Terbaru, Berita Hari ini, Berita Terkini hari ini, Berita Online, Kabar Terkini, Info Terkini, Berita Hangat, Berita Hari ini Terbaru, Berita Nasional, Berita Internasional

Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Eks Politikus Nasdem Andi Irfan Jaya
Indonesia
Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Eks Politikus Nasdem Andi Irfan Jaya

Jaksa menjelaskan alasan meminta hakim menolak eksepsi Andi Irfan Jaya

Misa Natal di Katedral Jakarta Hanya Diikuti Jemaah Yang Miliki QR Code
Indonesia
Misa Natal di Katedral Jakarta Hanya Diikuti Jemaah Yang Miliki QR Code

Misa Natal tatap muka hanya boleh diikuti oleh anggota keluarga Paroki Gereja Katedral Jakarta yang berusia 18 tahun hingga 59 tahun dan telah mendaftar secara daring sebelumnya.

Pusdiklat Kemenhan Jadi RS Satelit COVID-19, Siswa Beralih Kursus Online
Indonesia
Pusdiklat Kemenhan Jadi RS Satelit COVID-19, Siswa Beralih Kursus Online

Total, Kemenhan menyiapkan 1.650 tempat tidur untuk menampung lonjakan kasus COVID-19 di Jabodetabek.