Tak Perlu Firli Bahuri, KPK Tegaskan Cukup Nurul Ghufron Temui Komnas HAM Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). ANTARA/Muhammad Zulfikar

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan cukup satu pimpinan saja yakni Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang menemui pihak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Diketahui, Ghufron telah memberikan klarifikasi perihal dugaan pelanggaran HAM pada pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) kepada Komnas HAM pada Kamis (17/6) kemarin.

Untuk itu, menurut Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, keempat pimpinan KPK lainnya yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nawawi Pamolango dan Lili Pantauli Sirrgar tidak perlu lagi mendatangi Komnas HAM.

Baca Juga:

KPK Mentahkan Pernyataan Komisioner Komnas HAM Soal Penggagas Ide TWK

"Kami sudah jelaskan bahwa KPK ini kolektif kolegial. Artinya cukup dengan satu (Nurul Ghufron) itu saya kira cukup untuk kebutuhan informasi dan data yang dibutuhkan oleh Komnas HAM," kata Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (18/6).

Ali mengatakan, penjelasan Ghufron kepada Komnas HAM sudah cukup untuk menambah informasi terkait dugaan pelanggaran HAM TWK. Apalagi, lanjut dia, KPK juga sudah memberikan penjelasan secara tertulis kepada Komnas HAM.

"Kami juga memberikan penjelasan secara tertulis dan rinci, lengkap. Saya kira kami berharap Komnas HAM juga mempelajari secara lengkap apa yang telah kami sampaikan secara tertulis itu dulu," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron. ANTARA/Muhammad Zulfikar
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron. ANTARA/Muhammad Zulfikar

Tak hanya itu, Ali menjelaskan bahwa sebelumnya Kepala Biro Hukum KPK juga sudah berkomunikasi langsung dengan Komnas HAM. Untuk itu, dia berharap Komnas HAM bisa mempelajari secara lengkap seluruh informasi yang diberikan KPK.

"Saya kira itu, nanti kami tunggu kembali, tapi kami sekali lagi berharap tentu dari penjelasan hari ini dan secara tertulis sudah cukup dan bisa dilakukan analisis lebih lanjut oleh Komnas HAM," kata Ali.

Sebelumnya, komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyatakan, pihaknya masih memberikan kesempatan terhadap empat pimpinan KPK yakni Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, dan Alexander Marwata, serta Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa guna memenuhi undangan klarifikasi soal polemik TWK.

"Oleh karenanya kami memberikan kesempatan kepada pimpinan yang lain untuk datang ke Komnas HAM untuk memberikan klarifikasi," kata komisioner Komnas HAM Choirul Anam di kantornya, Kamis (17/6).

Baca Juga:

Komnas HAM Sebut Ada Keterangan Berbeda Antara Pimpinan KPK dan BKN

Anam mengatakan, undangan permintaan klarifikasi sebelumnya dilayangkan Komnas HAM yang ditujukan kepada lima pimpinan dan Sekjen KPK.

Ia mengatakan, Ghufron memenuhi undangan Komnas HAM sebagai perwakilan para pihak tersebut lantaran keputusan lembaga antirasuah bersifat kolektif kolegial antarpimpinan.

Namun begitu, kata Anam, terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan guna mendalami kontribusi individu tiap pimpinan dalam keputusan pelaksanaan TWK. Sehingga, terdapat beberapa pertanyaan yang tidak dapat dijawab Ghufron.

"Tapi memang ada beberapa konstruksi pertanyaan yang bukan wilayah kolektif kolegial, tapi wilayah yang sifatnya kontribusi para pimpinan per individu. Sehingga tadi ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Pak Ghufron karena itu pimpinan yang lain," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Komnas HAM Beri Kesempatan Pimpinan KPK Lain untuk Klarifikasi TWK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Karantina di Hotel Dihentikan, Pusat Bakal Bantu Pengadaan Fasilitas Isolasi di Daerah
Indonesia
Karantina di Hotel Dihentikan, Pusat Bakal Bantu Pengadaan Fasilitas Isolasi di Daerah

Pemerintah pusat siap membantu pemerintah daerah yang mengalami kendala, khususnya dalam pengadaan fasilitas isolasi maupun karantina mandiri.

Ini Tanggapan DKI Soal Keputusan Pusat Larang Mudik
Indonesia
Ini Tanggapan DKI Soal Keputusan Pusat Larang Mudik

Ahmad Riza Patria menyambut baik keputusan pemerintah pusat yang melarang masyarakat untuk mudik saat Lebaran Idulfitri 2021.

PKS Apresiasi Gerak Cepat Pemerintah Evakuasi 26 WNI dari Afghanistan
Indonesia
PKS Apresiasi Gerak Cepat Pemerintah Evakuasi 26 WNI dari Afghanistan

Gerak cepat pemerintah mengevakuasi 26 Warga Negara Indonesia (WNI) yang sedang berada di Afganistan mendapatkan apresiasi.

[Hoaks atau Fakta]: Radiasi Wifi Sebabkan Kanker Pada Anak
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Radiasi Wifi Sebabkan Kanker Pada Anak

Setelah ditelusuri Tim Mafindo, Radiasi Wi-Fi tidak memicu kanker, baik bagi orang dewasa maupun anak-anak.

Ribuan Buruh Bakal Kepung Gedung DPR
Indonesia
Ribuan Buruh Bakal Kepung Gedung DPR

Rencananya, aksi dilakukan pada saat Rapat Paripurna pembukaan masa sidang DPR yang diagendakan pada awal November.

Penumpang Sriwijaya Air SJ 182 Pasang Status Tiket Pesawat Sebelum Terbang
Indonesia
Penumpang Sriwijaya Air SJ 182 Pasang Status Tiket Pesawat Sebelum Terbang

Kedua keluarga penumpang pesawat tersebut saat ini menuju ke Jakarta untuk menanyakan kabar terbaru terkait nasib penumpang itu.

Sepanjang 2020, Belasan Anggota Polda Jateng Diberhentikan Tidak Hormat
Indonesia
Sepanjang 2020, Belasan Anggota Polda Jateng Diberhentikan Tidak Hormat

Polda Jawa Tengah telah menghentikan tidak hormat sebanyak 18 anggota sepanjang 2020.

Wagub Tanggapi Unjuk Rasa HMI Terkait Korupsi di DKI
Indonesia
Wagub Tanggapi Unjuk Rasa HMI Terkait Korupsi di DKI

Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria memastikan pemerintahannya bebas dari tindak pidana korupsi terkait unjuk rasa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

[Hoaks atau Fakta]: Sinar X TV Tabung Bisa Membunuh Virus
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Sinar X TV Tabung Bisa Membunuh Virus

Sinar X sendiri dihasilkan melalui suatu tabung yang memiliki mekanisme bertemunya elektron dan anoda. Elektron sendiri dihasilkan melalui katoda yang dipanaskan.

Penanganan Kasus Korupsi Mandek Akibat Penonaktifan 75 Pegawai KPK
Indonesia
Penanganan Kasus Korupsi Mandek Akibat Penonaktifan 75 Pegawai KPK

"Ini publik juga dirugikan. Karena apa, dengan dinonaktifkan 75 pegawai maka kasus-kasus yang ditangani semuanya mandek,"kata Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko,