Tak Penuhi Syarat, Pelonggaran PPKM Bisa Dibatalkan Penyekatan PPKM Darurat di Jakarta. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah berencana untuk melakukan pelonggaran terkait dengan aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 dengan sejumlah syarat mulai 26 Juli 2021 nanti.

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito menyebut, adanya pelonggaran tidak turut serta menghapus pembatasan yang selama ini telah diterapkan.

Menurut dia, untuk melakukan relaksasi bukan berati pembatasan akan dihapus seperti kembali ke masa awal sebelum pandemi COVID-19. Tapi harus secara bertahap dan hati-hati untuk menuju kehidupan yang normal.

Baca Juga:

SMK Butuh Tatap Muka, Disdik Jatim Rumuskan PTM Terbatas Pasca-PPKM

"Sekaligus bersiap jika pengetatan harus dilakukan kembali," ujar Wiku dalam siaran pers yang dikutip, Jumat (23/7).

Wiku menjelaskan, terdapat empat indikator yang harus diperhatikan pemerintah saat menentukan pelonggaran PPKM.

Pertama, perhitungan kasus aktif dan keterisian tempat tidur pasien COVID-19 yang terus menurun. Indikator kedua, melihat manajemen sistem kesehatan yang meliputi penguatan fasilitas kesehatan milik pemerintah dan swasta. Ketiga, aspirasi dan perilaku masyarakat, seperti penurunan mobilitas selama PPKM.

"Kemudian, dampak sosial ekonomi bagi masyarakat yang berpendapatan rendah juga usaha mikro," lanjutnya.

Wiku menyebut, keputusan evaluasi pelonggaran PPKM dapat dilihat selama 10-14 hari usai PPKM Level 4 selesai. Namun, jika hasil evaluasi memburuk, bukan tidak mungkin akan kembali dilakukan pengetatan.

Diketahui sebelumnya, pemerintah telah memberlakukan PPKM Level 4 mulai 21-25 Juli 2021. Pemberlakuan tersebut merupakan perpanjangan dari PPKM Darurat yang dimulai 3-20 Juli 2021 lalu.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Kedeputian Penanganan Darurat dan Kedeputian Logistik dan Peralatan kembali mendistribusikan masker ke tiga titik lokasi di Jakarta.

Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Letjen Ganip Warsito mengatakan tiga titik lokasi pendistribusian tersebut meliputi Kecamatan Sawah Besar, Kecamatan Gambir dan Kecamatan Tanah Abang.

"Kami di sini sesuai arahan Presiden telah mendorong pendistribusian masker demi menjaga agar diri kita tetap sehat," ujar Ganip.

Penyekatan PPKM Darurat. (Foto: Kanugrahan)
Penyekatan PPKM Darurat. (Foto: Kanugrahan)

Menurut Ganip, pada pendistribusian di tiga wilayah ini pihaknya menyediakan 30 ribu masker untuk tiga wilayah. Tiap-tiap wilayah menerima 3 ribu lembar masker kain INA, 6 ribu lembar masker medis dan seribu masker KF49.

Apabila terjadi kekurangan masker, lanjut Ganip, masyarakat bisa menghubungi Babinsa maupun Bhabinkabtibmas setempat. Pasalnya, dalam pendistribusian masker melibatkan tim dari unsur Koramil maupun Polsek.

"Bagi yang butuh, silakan menghubungi Babinsa atau Bhabinkamtibmas," ucapnya.

Sebagai informasi, selama pandemi COVID-19 BNPB telah mendistribusikan lebih dari 50 juta lembar masker dalam rangka percepatan penanganan kepada seluruh pemerintah daerah di Tanah Air. (Knu)

Baca Juga:

Sebelum Turunkan Level PPKM, Pemda Wajib Perbaiki Indikator Penanganan COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anggaran Bantuan Sosial Rp 2,7 Triliun Masih Tertahan di Bank Himbara
Indonesia
Anggaran Bantuan Sosial Rp 2,7 Triliun Masih Tertahan di Bank Himbara

Risma mengajak anggota DPR untuk turun langsung ke daerah pemilihan untuk menyalurkan bansos yang masih tertahan.

Inflasi Melonjak, Suku Bunga Pinjaman Bank Besar Naik Tajam
Dunia
Inflasi Melonjak, Suku Bunga Pinjaman Bank Besar Naik Tajam

Pelemahan ekonomi global dan domestik menjadi tantangan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur.

Kemendagri Harus Coret Usulan Pj Kepala Daerah Yang Dinilai Tidak Layak
Indonesia
Kemendagri Harus Coret Usulan Pj Kepala Daerah Yang Dinilai Tidak Layak

Jika ada calon Pj bupati atau calon Pj walikota dinilai tidak layak, maka Kemendagri mengembalikan calon tersebut kepada gubernur untuk mengajukan calon lainnya.

 Riza Patria Lantik Anies Baswedan Jadi Anggota Kehormatan Komnas Menwa
Indonesia
Riza Patria Lantik Anies Baswedan Jadi Anggota Kehormatan Komnas Menwa

Dalam menjalankan amanat di Jakarta, kami bisa saling support dan topang

Baru 600 Ribu Penyandang Disabilitas Terlayani Adminduk
Indonesia
Baru 600 Ribu Penyandang Disabilitas Terlayani Adminduk

Program penerbitan dokumen kependudukan seperti biodata, KTP-el, dan KIA bagi penyandang disabilitas sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pemilu 2024.

 ITB Terima 2.085 Calon Mahasiswa Jalur SNMPTN
Indonesia
ITB Terima 2.085 Calon Mahasiswa Jalur SNMPTN

Sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT), para siswa yang dinyatakan tidak lulus SNMPTN 2022, masih mendapatkan kesempatan mengikuti SBMPTN 2022.

2 Layanan Bus Gratis TransJakarta Kembali Beroperasi, Berikut Rutenya
Indonesia
2 Layanan Bus Gratis TransJakarta Kembali Beroperasi, Berikut Rutenya

PT Transportasi Jakarta (TransjJakarta) melakukan kembali mengaktifkan dua layanan bus gratis yakni rute Taman Intan-Museum Bahari (GR4) dan rute Kota Tua Explorer (GR5).

Luhut Berani Pastikan Stok Minyak Goreng Melimpah dan Harga Stabil
Indonesia
Luhut Berani Pastikan Stok Minyak Goreng Melimpah dan Harga Stabil

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan berharap, pasokan dan harga minyak goreng membaik dalam dua hingga tiga minggu ke depan.

Omicron Melonjak, Ridwan Kamil Perintahkan Random Sampling Pengetesan Wisatawan
Indonesia
Omicron Melonjak, Ridwan Kamil Perintahkan Random Sampling Pengetesan Wisatawan

Bagi masyarakat yang positif COVID-19 dan tidak memiliki gejala atau gejala ringan, diimbau supaya melakukan isolasi mandiri (isoman) dan tidak ke rumah sakit.

Krisis Minyak Goreng, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Pusat Temukan Solusi Konkret
Indonesia
Krisis Minyak Goreng, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Pusat Temukan Solusi Konkret

Pemerintah daerah akan mencari cara untuk mengatasi gejolak harga minyak goreng di masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.