Tak Penuhi Syarat, Pelonggaran PPKM Bisa Dibatalkan Penyekatan PPKM Darurat di Jakarta. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah berencana untuk melakukan pelonggaran terkait dengan aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 dengan sejumlah syarat mulai 26 Juli 2021 nanti.

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito menyebut, adanya pelonggaran tidak turut serta menghapus pembatasan yang selama ini telah diterapkan.

Menurut dia, untuk melakukan relaksasi bukan berati pembatasan akan dihapus seperti kembali ke masa awal sebelum pandemi COVID-19. Tapi harus secara bertahap dan hati-hati untuk menuju kehidupan yang normal.

Baca Juga:

SMK Butuh Tatap Muka, Disdik Jatim Rumuskan PTM Terbatas Pasca-PPKM

"Sekaligus bersiap jika pengetatan harus dilakukan kembali," ujar Wiku dalam siaran pers yang dikutip, Jumat (23/7).

Wiku menjelaskan, terdapat empat indikator yang harus diperhatikan pemerintah saat menentukan pelonggaran PPKM.

Pertama, perhitungan kasus aktif dan keterisian tempat tidur pasien COVID-19 yang terus menurun. Indikator kedua, melihat manajemen sistem kesehatan yang meliputi penguatan fasilitas kesehatan milik pemerintah dan swasta. Ketiga, aspirasi dan perilaku masyarakat, seperti penurunan mobilitas selama PPKM.

"Kemudian, dampak sosial ekonomi bagi masyarakat yang berpendapatan rendah juga usaha mikro," lanjutnya.

Wiku menyebut, keputusan evaluasi pelonggaran PPKM dapat dilihat selama 10-14 hari usai PPKM Level 4 selesai. Namun, jika hasil evaluasi memburuk, bukan tidak mungkin akan kembali dilakukan pengetatan.

Diketahui sebelumnya, pemerintah telah memberlakukan PPKM Level 4 mulai 21-25 Juli 2021. Pemberlakuan tersebut merupakan perpanjangan dari PPKM Darurat yang dimulai 3-20 Juli 2021 lalu.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Kedeputian Penanganan Darurat dan Kedeputian Logistik dan Peralatan kembali mendistribusikan masker ke tiga titik lokasi di Jakarta.

Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Letjen Ganip Warsito mengatakan tiga titik lokasi pendistribusian tersebut meliputi Kecamatan Sawah Besar, Kecamatan Gambir dan Kecamatan Tanah Abang.

"Kami di sini sesuai arahan Presiden telah mendorong pendistribusian masker demi menjaga agar diri kita tetap sehat," ujar Ganip.

Penyekatan PPKM Darurat. (Foto: Kanugrahan)
Penyekatan PPKM Darurat. (Foto: Kanugrahan)

Menurut Ganip, pada pendistribusian di tiga wilayah ini pihaknya menyediakan 30 ribu masker untuk tiga wilayah. Tiap-tiap wilayah menerima 3 ribu lembar masker kain INA, 6 ribu lembar masker medis dan seribu masker KF49.

Apabila terjadi kekurangan masker, lanjut Ganip, masyarakat bisa menghubungi Babinsa maupun Bhabinkabtibmas setempat. Pasalnya, dalam pendistribusian masker melibatkan tim dari unsur Koramil maupun Polsek.

"Bagi yang butuh, silakan menghubungi Babinsa atau Bhabinkamtibmas," ucapnya.

Sebagai informasi, selama pandemi COVID-19 BNPB telah mendistribusikan lebih dari 50 juta lembar masker dalam rangka percepatan penanganan kepada seluruh pemerintah daerah di Tanah Air. (Knu)

Baca Juga:

Sebelum Turunkan Level PPKM, Pemda Wajib Perbaiki Indikator Penanganan COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Diingatkan tak Gegabah Buka Kembali Sekolah
Indonesia
Pemerintah Diingatkan tak Gegabah Buka Kembali Sekolah

Pemerintah pusat mempertimbangkan membuka kembali kegiatan sekolah tatap muka. Padahal, lonjakan kasus COVID-19 belum mampu dikendalikan.

Pemprov DKI Berencana Tingkatkan RS Rujukan COVID-19 Hingga 50 Persen
Indonesia
Pemprov DKI Berencana Tingkatkan RS Rujukan COVID-19 Hingga 50 Persen

Pemprov DKI juga terus berupaya menambahkan fasilitas kesehatan

Angka Kesembuhan COVID-19 di Jakarta Tertinggi di Indonesia
Indonesia
Angka Kesembuhan COVID-19 di Jakarta Tertinggi di Indonesia

Angka kesembuhan pada Minggu (11/7) dengan 20.602 pasien sembuh.

Dalam 6 bulan, Dana FLPP Tersalurkan Rp 10,3 Triliun
KPR
Dalam 6 bulan, Dana FLPP Tersalurkan Rp 10,3 Triliun

"Kondisi pandemi saat ini tidak berpengaruh kepada penyaluran dana FLPP, karena hingga saat ini, minat terhadap rumah FLPP masih tinggi,” ujar Arief.

Polres Jakarta Barat Digeruduk Puluhan Anggota Paspampres
Indonesia
Polres Jakarta Barat Digeruduk Puluhan Anggota Paspampres

Polres Metro Jakarta Barat dikabarkan digeruduk puluhan prajurit Paspampres, Rabu (7/7) malam.

 Pasar Ramadan di Yogyakarta Diminta Terapkan Sistem Drive Thru
Indonesia
Pasar Ramadan di Yogyakarta Diminta Terapkan Sistem Drive Thru

Acuan zona risiko penularan yang akan dijadikan acuan adalah aturan zonasi berdasarkan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro

Profil Bupati Kolaka Timur yang Ditangkap KPK
Indonesia
Profil Bupati Kolaka Timur yang Ditangkap KPK

Andi Merya ditangkap tim penindakan lembaga antirasuah karena diduga terlibat transaksi suap.

KPK Dalami Aliran Uang dari Edhy Prabowo ke Biduan Betty Elista
Indonesia
KPK Dalami Aliran Uang dari Edhy Prabowo ke Biduan Betty Elista

Dalam pemeriksaan ini, tim penyidik mencecar Betty mengenai aliran uang dari Edhy Prabowo lewat Staf Khususnya yang juga tersangka dalam kasus ini, Amiril Mukminin.

Fadli Zon Jawab Tudingan Akun Twitter-nya Like Video Tak Senonoh
Indonesia
Fadli Zon Jawab Tudingan Akun Twitter-nya Like Video Tak Senonoh

Fadli Zon angkat bicara terkait heboh akun Twitter resminya disebut-sebut netizen menyukai (like) unggahan video tak senonoh.

Jadi Perantara Suap Djoko Tjandra, Andi Irfan Jaya Divonis 6 Tahun Penjara
Indonesia
Jadi Perantara Suap Djoko Tjandra, Andi Irfan Jaya Divonis 6 Tahun Penjara

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 4 bulan kurungan terhadap Andi Irfan Jaya.