Tak Patuh Protokol Kesehatan, Hak Pilih di Pilkada Bisa Hilang? Ilustrasi. (MP/Dery Ridwansah)

MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berharap sanksi yang akan diberikan KPU kepada pemilih yang melanggar protokol kesehatan tidak sampai menghilangkan hak pilih masyarakat.

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, pemilih yang telah tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan memiliki KTP elektronik merupakan syarat untuk menggunakan hak pilih.

Baca Juga:

Banyak Calon Tunggal di Pilkada Bukti Kemerosotan Demokrasi

"Kalau ada yang tidak mau pakai atau tidak bawa masker bagaimana? Padahal telah melengkapi persyaratan. Ini harus ada aturan yang tegas," ungkapnya dalam diskusi yang dikutip di Jakarta, Minggu (16/8).

Pria yang berlatar belakang sebagai advokat ini meminta partisipasi masyarakat untuk saling mengingatkan jika ada pemilih yang tidak mematuhi aturan protokol kesehatan ketika di TPS.

Demikian pula dengan penyelenggara pemilu. Harus menjamin ketersediaan alat pelindung diri (APD) bagi petugas dan para pemilih di TPS.

"Penyelenggara dan masyarakat harus kerja sama dengan baik. Supaya proses pemungutan sampai penghitungan suara berjalan dengan baik dan menekan penyebaran COVID-19," terang Abhan.

Ilustrasi - Pemilih hendak memasukkan kertas suara di kotak suara saat Pemilu 2019 lalu. (Dok ANTARA Foto)
Ilustrasi - Pemilih hendak memasukkan kertas suara di kotak suara saat Pemilu 2019 lalu. (Dok ANTARA Foto)

Dikatakan Abhan, ada empat asas yang menjadi landasan Bawaslu dalam upaya menjaga agar hak-hak pemilih dan peserta dapat terpenuhi. Pertama Asas salus populi suprema lex esto (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi). Kedua asas vox populi vox dei (suara rakyat adalah suara Tuhan).

Ketiga, lanjutnya, asas democracy is goverment of the people, by the people, and for the people (demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat) dan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil).

"Pandemi COVID-19 tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi sprit mengawasi pilkada pada masa tatanan baru. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku," ungkapnya.

Baca Juga:

Isu SARA dan Politik Uang Masih Jadi Ancaman Serius di Pilkada 2020

Perlu diketahui, sanksi ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan Pilkada tertuang dalam Pasal 11 PKPU 6/2020 tentang Pilkada dalam Kondisi Bencana Nonalam COVID-19.

Pasal 11 Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap penyelenggara pemilihan, pasangan calon, tim kampanye, penghubung pasangan calon, dan seluruh para pihak yang terlibat di pilkada wajib menerapkan protokol kesehatan paling kurang berupa penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.

Kemudian Ayat (2) mengatakan, dalam hal terdapat pihak yang melanggar kewajiban, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, panitia pemilihan kecematan (PPK), atau panitia pemungutan suara (PPS) memberikan teguran kepada pihak tersebut untuk mematuhi protokol kesehatan.

Sementara Ayat (3) berbunyi, dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan teguran tetap tidak melaksanakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, atau PPS berkoordinasi dengan Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, atau Panwaslu kelurahan/desa untuk mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Knu)

Baca Juga:

KPU Sulut Siap Gelar Pilkada Serentak 2020

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mahfud: Larangan Mudik Berlaku di Seluruh Indonesia
Indonesia
Mahfud: Larangan Mudik Berlaku di Seluruh Indonesia

Mahfud mengatakan seluruh warga Indonesia harus menaati larangan mudik yang diberlakukan pemerintah mulai 24 April 2020

Raja Sapta Oktohari Dilaporkan ke Polisi Atas Kasus Dugaan Penggelapan
Indonesia
Raja Sapta Oktohari Dilaporkan ke Polisi Atas Kasus Dugaan Penggelapan

Kasus ini mengakibatkan reputasi dan nama baik keluarga RSO jadi tercemar

Buntut Spanduk Pelarangan Bioskop, Ketua GOIB Ditetapkan Tersangka
Indonesia
Buntut Spanduk Pelarangan Bioskop, Ketua GOIB Ditetapkan Tersangka

Andy akhirnya ditetapkan jadi tersangka karena terbukti membuat dan merencana pemasangan spanduk itu.

Petinggi Gerindra Ungkap Alasan Prabowo Usung Denny Indrayana di Pilgub Kalsel
Indonesia
Dicokok KPK, Bupati Sidoarjo: Saya Tidak Tahu Kasus Apa
Indonesia
Dicokok KPK, Bupati Sidoarjo: Saya Tidak Tahu Kasus Apa

Bupati Sidoarjo dua periode itu keluar dari ruangan Subdit III Tipikor Polda Jatim sekitar pukul 04.30 WIB dengan memakai jas menuju bus.

PKS Dorong Pemerintah Tingkatkan Kualitas Tenaga Kerja untuk Cegah Pengangguran
Indonesia
PKS Dorong Pemerintah Tingkatkan Kualitas Tenaga Kerja untuk Cegah Pengangguran

Menurut dia, hal itu bisa dicapai melalui program yang bersumber dari APBD atau sinergi dengan program APBN.

Ini Alasan Polri "Bela" Pelaku Terduga Penyerangan Novel
Indonesia
Ini Alasan Polri "Bela" Pelaku Terduga Penyerangan Novel

Argo menyarankan kubu Novel menyampaikan keberatan itu di persidangan.

Prabowo dan Doni Monardo Diminta Pimpin Penanggulangan Corona
Indonesia
Prabowo dan Doni Monardo Diminta Pimpin Penanggulangan Corona

"Saya baru merasa nyaman jika penanganan pertahanan melawan korona ini di bawah Menhan dan Kepala BNPB secara nasional," imbuh Andi

Dampak Kasus Suap Komisioner KPU Terhadap PDIP di Pilkada 2020
Indonesia
Dampak Kasus Suap Komisioner KPU Terhadap PDIP di Pilkada 2020

"PDIP harus meluruskan kasus ini agar tidak menjadi bola liar menjelang pilkada serentak 2020," ujar Ahmad Atang

3 Petinggi Sunda Empire Diganjar 2 Tahun Bui
Indonesia
3 Petinggi Sunda Empire Diganjar 2 Tahun Bui

Vonis yang dijatuhkan tersebut merupakan setengah dan lebih rendah daripada tuntutan yang disampaikan Jaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.