Tak Patuh Protokol Kesehatan, Hak Pilih di Pilkada Bisa Hilang? Ilustrasi. (MP/Dery Ridwansah)

MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berharap sanksi yang akan diberikan KPU kepada pemilih yang melanggar protokol kesehatan tidak sampai menghilangkan hak pilih masyarakat.

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, pemilih yang telah tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan memiliki KTP elektronik merupakan syarat untuk menggunakan hak pilih.

Baca Juga:

Banyak Calon Tunggal di Pilkada Bukti Kemerosotan Demokrasi

"Kalau ada yang tidak mau pakai atau tidak bawa masker bagaimana? Padahal telah melengkapi persyaratan. Ini harus ada aturan yang tegas," ungkapnya dalam diskusi yang dikutip di Jakarta, Minggu (16/8).

Pria yang berlatar belakang sebagai advokat ini meminta partisipasi masyarakat untuk saling mengingatkan jika ada pemilih yang tidak mematuhi aturan protokol kesehatan ketika di TPS.

Demikian pula dengan penyelenggara pemilu. Harus menjamin ketersediaan alat pelindung diri (APD) bagi petugas dan para pemilih di TPS.

"Penyelenggara dan masyarakat harus kerja sama dengan baik. Supaya proses pemungutan sampai penghitungan suara berjalan dengan baik dan menekan penyebaran COVID-19," terang Abhan.

Ilustrasi - Pemilih hendak memasukkan kertas suara di kotak suara saat Pemilu 2019 lalu. (Dok ANTARA Foto)
Ilustrasi - Pemilih hendak memasukkan kertas suara di kotak suara saat Pemilu 2019 lalu. (Dok ANTARA Foto)

Dikatakan Abhan, ada empat asas yang menjadi landasan Bawaslu dalam upaya menjaga agar hak-hak pemilih dan peserta dapat terpenuhi. Pertama Asas salus populi suprema lex esto (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi). Kedua asas vox populi vox dei (suara rakyat adalah suara Tuhan).

Ketiga, lanjutnya, asas democracy is goverment of the people, by the people, and for the people (demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat) dan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil).

"Pandemi COVID-19 tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi sprit mengawasi pilkada pada masa tatanan baru. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku," ungkapnya.

Baca Juga:

Isu SARA dan Politik Uang Masih Jadi Ancaman Serius di Pilkada 2020

Perlu diketahui, sanksi ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan Pilkada tertuang dalam Pasal 11 PKPU 6/2020 tentang Pilkada dalam Kondisi Bencana Nonalam COVID-19.

Pasal 11 Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap penyelenggara pemilihan, pasangan calon, tim kampanye, penghubung pasangan calon, dan seluruh para pihak yang terlibat di pilkada wajib menerapkan protokol kesehatan paling kurang berupa penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.

Kemudian Ayat (2) mengatakan, dalam hal terdapat pihak yang melanggar kewajiban, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, panitia pemilihan kecematan (PPK), atau panitia pemungutan suara (PPS) memberikan teguran kepada pihak tersebut untuk mematuhi protokol kesehatan.

Sementara Ayat (3) berbunyi, dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan teguran tetap tidak melaksanakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, atau PPS berkoordinasi dengan Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, atau Panwaslu kelurahan/desa untuk mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Knu)

Baca Juga:

KPU Sulut Siap Gelar Pilkada Serentak 2020

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Cek Ya, Hari Ini Pengumuman Hasil SNMPTN Jam 15.00 WIB
Indonesia
Cek Ya, Hari Ini Pengumuman Hasil SNMPTN Jam 15.00 WIB

Peserta SNMPTN 2021 dapat mendaftar UTBK-SBMPTN 2021 setelah pengumuman SNMPTN 2021.

Lebih Lama, Gibran Keluarkan Aturan Larangan Mudik Per 1 Mei 2021
Indonesia
Lebih Lama, Gibran Keluarkan Aturan Larangan Mudik Per 1 Mei 2021

Warga perantauan asal Solo yang nekat mudik terpaksa dilakukan katantina selama lima hari di Solo Techno Park (STP).

Pagi Ini, Gang Masuk ke Markas FPI Sepi, ke Mana Laskar?
Indonesia
Pagi Ini, Gang Masuk ke Markas FPI Sepi, ke Mana Laskar?

Sekitar pukul 10.35 WIB sejumlah laskar FPI yang menggunakan baju didominasi warna putih dan loreng putih abu-abu mulai berdatangan masuk ke Markas FPI

Anies Izinkan Bioskop di DKI Kembali Dibuka
Indonesia
Anies Izinkan Bioskop di DKI Kembali Dibuka

"Dalam waktu dekat ini kegiatan bioskop akan kembali dibuka," kata Anies

Kunker ke Sulsel, Kapolri Sidak Kampung Tangguh Balla Ewako
Indonesia
Kunker ke Sulsel, Kapolri Sidak Kampung Tangguh Balla Ewako

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Sulawesi Selatan (Sulsel) terkait penanganan Pandemi COVID-19.

Pemerintah Diminta Lakukan Pendekatan Militer Tumpas KKB
Indonesia
Pemerintah Diminta Lakukan Pendekatan Militer Tumpas KKB

"Kepada kombatannya memang tegas, military approach (pendekatan militer) dibutuhkan," katany

 3 Kali Sejak Subuh, Awan Panas Merapi Meluncur Sampai 1,5 KM
Indonesia
3 Kali Sejak Subuh, Awan Panas Merapi Meluncur Sampai 1,5 KM

Pertama kali terjadi Selasa (20/4) pagi pukul 04.11 WIB.

[Hoaks atau Fakta]: Vaksinasi COVID-19 Lemahkan Prajurit TNI
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Vaksinasi COVID-19 Lemahkan Prajurit TNI

WHO melalui situs resminya juga menyatakan bahwa vaksin sangat penting bagi kesehatan masyarakat dan berhasil menyelamatkan nyawa hampir 3 juta orang di dunia tiap tahunnya.

Komite Penanganan COVID-19 Segera Produksi Obat COVID-19 Unair
Indonesia
Komite Penanganan COVID-19 Segera Produksi Obat COVID-19 Unair

Obat Covid-19 tersebut usai diuji klinis sejak Maret 2020 sebelum diberikan kepada komite. Tim dari Universitas Airlangga telah menguji coba lima kombinasi obat penawar COVID-19 kepada sebanyak 700 pasien.

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Bakal Jual Gedung Pemerintah Pusat jika Ibu Kota Pindah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Bakal Jual Gedung Pemerintah Pusat jika Ibu Kota Pindah

Hasil penelusuran Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), klaim bahwa Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akan menjual gedung pemerintah pusat jika Ibu Kota pindah adalah klaim yang salah.