Tak Pakai Masker, Warga di Gresik Dihukum Gali Kuburan Jenazah COVID-19 Pelanggar protokol kesehatan sedang melakukan doa bersama di makam khusus korban COVID-19, di pemakaman Delta Praloyo, Sidoarjo. (Antara Jatim/Polres Sidoarjo/IS)

MerahPutih.com - Pelanggaran protokol kesehatan di Gresik, Jawa Timur, semakin meningkat setiap harinya. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan sanksi gali kuburan bagi pelanggar.

Penerapan sanksi tersebut dilakukan di Desa Ngabetan, Kecamatan Cerme, Gresik, di mana puluhan warga tersebut digiring ke tempat pemakaman umum (TPU) desa setempat.

Baca Juga

Warga Kupang Lakukan Uji Swab Massal Sehabis Dikunjungi Menteri Edhy

"Yah hari ini kebetulan ada warga setempat yang meninggal karena positif COVID-19. Mereka hanya dihukum menggali saja, tidak ikut mengubur kok sebagai bentuk pelajaran bagi yang melanggar," tutur Camat Cerme Suyono saat dikonfirmasi, Kamis (10/9).

Dok.Pemeriksaan rapid test
Dok.Pemeriksaan rapid test

Ia menegaskan, penerapan kedisplinan terhadap protokol kesehatan dari merebaknya COVID-19 ini terus digelar Muspika Cerme seiring dengan naiknya penyebaran virus tersebut di kawasan tersebut.

"Tentunya pendisiplinan aturan kali ini kami menggandeng TNI-Polri serta trantib yang rutin setiap hari secara berkeliling untuk mengedukasi pentingnya protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini sesuai Perbup 22 tahun 2020," ungkap Suyono.

Baca Juga

Kasus Kematian Global Akibat COVID-19 Capai 900 Ribu Jiwa

Sanksi tersebut diharapkan agar para pelanggar protokol kesehatan di wilayah tersebut terefek jera.

"Pakai masker, cuci tangan dan menjaga jarak, itu vaksin san obat mujarab tekan penyebaran COVID-19," beber Suyono. (Andika Eldon/Jawa Timur)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Jokowi Sebut Indonesia Darurat Narkoba, Polda Metro Gelar Penyuluhan di CFD
Indonesia
Jokowi Sebut Indonesia Darurat Narkoba, Polda Metro Gelar Penyuluhan di CFD

"Makanya pada saat ini kami menyikapi hal ini kami dari kepolisian khususnya Polda Metro Jaya kemudian melakukan upaya pencegahan dan penindakan," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana

Penyebab Banyak Pegawai KPK Mengundurkan Diri Versi Novel Baswedan
Indonesia
Penyebab Banyak Pegawai KPK Mengundurkan Diri Versi Novel Baswedan

36 pegawai telah mengundurkan diri. Alasan pengunduran diri puluhan pegawai itu pun beragam.

PSI Minta Pemprov DKI Awasi Penyaluran Bantuan Sosial Tunai
Indonesia
PSI Minta Pemprov DKI Awasi Penyaluran Bantuan Sosial Tunai

Penyaluran bantuan tunai akan diberikan selama 4 bulan

Silang Pendapat Pimpinan KPK Terkait Pengunduran Diri Febri Diansyah
Indonesia
Silang Pendapat Pimpinan KPK Terkait Pengunduran Diri Febri Diansyah

KPK dengan segala kondisinya saat ini merupakan sebuah ujian. Lembaga antirasuah merupakan candradimuka bagi para pejuang antikorupsi.

 Gara-gara Demo Buruh, Jalanan di Medan Merdeka Macet Total
Indonesia
Gara-gara Demo Buruh, Jalanan di Medan Merdeka Macet Total

"Mereka demo di DPRD, menutup akses jalan semuanya. Nah makannya lalu lintas di alihkan ke arah Thamrin," kata Lilik.

Jumlah Pemudik yang Membandel Capai 566 Kendaraan
Indonesia
Jumlah Pemudik yang Membandel Capai 566 Kendaraan

273 kendaraan lainnya diputar balik di jalur arteri pada Rabu 13 Mei 2020

Muncul Usulan Gratis Sewa Rusun DKI Selama PSBB
Indonesia
Muncul Usulan Gratis Sewa Rusun DKI Selama PSBB

Aturan ini harus segera diterbitkan dalam bentuk Keputusan Gubernur

Nekat Adakan Dangdutan di Tengah Pandemi, Sejumlah Oknum Polisi Diperiksa Propam
Indonesia
Nekat Adakan Dangdutan di Tengah Pandemi, Sejumlah Oknum Polisi Diperiksa Propam

Kapolda Jatim Irjen Fadil Imran sudah memerintahkan fungsi pengawas termasuk penekanan kembali kepada fungsi Propam

Telkom Pastikan Karyawannya Meninggal, Diduga Terinfeksi Corona
Indonesia
Telkom Pastikan Karyawannya Meninggal, Diduga Terinfeksi Corona

Perusahaan akan lebih mengintensifkan upaya-upaya preventif

Positivity Rate Capai 10 Persen, Pimpinan DPRD DKI Minta Anies Kunci Lagi Jakarta
Indonesia
Positivity Rate Capai 10 Persen, Pimpinan DPRD DKI Minta Anies Kunci Lagi Jakarta

Peningkatan kasus COVID-19 lantaran Pemprov DKI lemah dalam melakukan pengawasan masa PSBB transisi.