Tak Netral Saat Pilkada, Ratusan ASN Diberikan Sanksi Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Agus Pramusinto menjadi pembicara dalam dalam kampanye Gerakan Nasional Netralitas ASN yang berlangsung secara virtual, Selasa (30/6). (ANTARA/ Abdu Faisal)

MerahPutih.com - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menerima laporan sebanyak 369 pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2020. Dari jumlah tersebut, 283 ASN dinyatakan melanggar dan telah diberikan rekomendasi sanksi.

"Tapi, baru 99 yang rekomendasi sanksinya telah ditindaklanjuti oleh PPK (pejabat pembina kepegawaian),” kata Ketua KASN Agus Pramusinto kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/6).

Baca Juga

Penyitaan SPBE Berujung Laporan ke Bareskrim

Dia mengatakan bahwa pelanggaran paling banyak dilakukan oleh pejabat pimpinan tinggi. Di mana yang termasuk kategori pejabat pimpinan tinggi di daerah adalah sekretaris daerah dan kepala dinas.

“ASN pelanggar netralitas yang memiliki jabatan pimpinan tinggi sebanyak 36 persen. Lalu yang jabatan fungsional 12 persen, jabatan administrator 13 persen, jabatan pelaksana 12 persen jabatan kepala wilayah seperti lurah atau camat 7 persen ,” ungkapnya.

Agus memerinci pelanggaran paling tinggi ialah mengampanyekan calon pemimpin melalui media sosial sebesar 24 persen. Selanjutnya, pendekatan kepada partai politik sebesar 21 persen.

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto. ANTARA/Darwin Fatir/am
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto. ANTARA/Darwin Fatir/am

Kemudian, memasang spanduk yang mempromosikan calon kepala daerah 13 persen. Serta, mendeklarasikan diri sebagai calon kepala daerah 9 persen, dan menghadiri deklarasi pasangan calon 4 persen.

Agus menuturkan 10 instansi daerah terbanyak melakukan pelanggaran yaitu Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Sumbawa, dan Kota Banjarbaru. Selain itu Kabupaten Muna Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kabupaten Banggai, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Muna.

Adapun jabatan ASN yang paling sering melanggar yaitu pimpinan tinggi sebesar 36 persen, jabatan fungsional 17 persen, dan jabatan administrasi 13 persen. Kemudian, jabatan pelaksana 12 persen dan kepala wilayah 4 persen.

Baca Juga

HUT ke-74 Bhayangkara, Polri Masih Kental dengan Stigma Kriminalisasi Rakyat

Agus menegaskan ASN harus selalu menjunjung tinggi netralitas. Dia mengingatkan fungsi ASN ialah melayani publik bukan terlibat dalam politik pragmatis.

“Asas netralitas adalah bagian dari etika dan perilaku,” tegas Agus. (Knu)


Tags Artikel Ini

Andika Pratama