Tak Mungkin Ditinggal, Dedengkot KAMI yang Diciduk Polisi Diberi Bantuan Hukum Ilustrasi: Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) (Ist)

MerahPutih.com - Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Marwan Batubara, menyesalkan penangkapaan Sekretaris Komite Eksekutif KAMI Syahganda Nainggolan oleh Bareskrim Polri.

"Kita prihatin dan kita menolak kalau tidak ada delik, alat bukti yang menyebabkan dia harus ditangkap. Jangan sampai nanti ditangkap dulu baru dicari alat buktinya," kata Marwan kepada wartawan, Selasa (13/10).

Baca Juga

Polri Benarkan Tangkap Petinggi KAMI

Marwan memastikan KAMI akan memberikan bantuan hukum kepada Syahganda Nainggolan yang telah digelandang ke Bareskrim Polri.

"Saya kira ada bantuan hukum, tidak mungkin ditinggal," ujarnya.

Menurut Marwan, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) alat bukti bisa dibuat-buat untuk melakukan penangkapan terhadap warga negaranya sendiri.

Surat penangkapan anggota Komite Eksekutif KAMI Syahganda Nainggolan bernomor SP/Kap/165/X/2020/ Direktorat Tindak Pidana Siber tertanggal 13 Oktober 2020.
Surat penangkapan anggota Komite Eksekutif KAMI Syahganda Nainggolan bernomor SP/Kap/165/X/2020/ Direktorat Tindak Pidana Siber tertanggal 13 Oktober 2020. Foto: Istimewa

Karena itu, KAMI menolak apabila alat bukti yang digunakan sebagai dalih penangkapan Syahganda Nainggolan tidak kuat bahkan tidak ada sama sekali.

"Kadang-kadang, kalau memang perlu ditangkap delik-deliknya kan bisa dicarikan, bisa dibuat-buat kalau sudah yang namanya rezim yang berkuasa yang menghalalkan segala cara," tegas dia.

Sebelumnya, Syahganda Nainggolan ditangkap oleh petugas dari Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri. Penangkapan salah satu petinggi KAMI itu berkaitan dengan pelanggaran UU ITE.

Baca Juga

Pengamat Ungkap Dua Penumpang Gelap dalam Kemelut Omnibus Law

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono membenarkan personel Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap Syahganda.

"Ya ditangkap tadi pagi pukul 04.00 WIB," kata Brigjen Awi Setiyono saat dikonfirmasi, Selasa (13/10).

Awi mengatakan, penangkapan petinggi KAMI ini terkait dengan pelanggaran UU ITE dengan sangkaan Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) dan atau Pasal 15 UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU 19/2016 tentang ITE. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rawan Korupsi, KPK Monitor Pilkada di NTB
Indonesia
Rawan Korupsi, KPK Monitor Pilkada di NTB

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi dari 26 daerah yang pernah terjadi tindak pidana korupsi.

Hari Pertama, Pelanggar Ganjil Genap Sebanyak 1.062 Kendaraan
Indonesia
Hari Pertama, Pelanggar Ganjil Genap Sebanyak 1.062 Kendaraan

Mulai Senin (10/8) kemarin pelanggar aturan ganjil genap (gage) di 25 ruas protokol Jakarta dilakukan sanksi penilangan.

Puan Sebut Angka Partisipasi Pilkada 2020 Lebih Tinggi dari Pemilihan di Era Normal
Indonesia
Puan Sebut Angka Partisipasi Pilkada 2020 Lebih Tinggi dari Pemilihan di Era Normal

Puan menilai kepercayaan masyarakat itu harus disambut para calon yang terpilih

Warga Tangerang Paling Bandel Nekat Masuk Jakarta Tanpa SIKM
Indonesia
Warga Tangerang Paling Bandel Nekat Masuk Jakarta Tanpa SIKM

Pengendara nekat erbanyak di wilayah Kabupaten Tangerang yaitu sebanyak 7.571 kendaraan

Soal Garapan Lumbung Pangan, Sufmi Sebut Ide Prabowo Soal Ketahanan Diterima Jokowi
Indonesia
Soal Garapan Lumbung Pangan, Sufmi Sebut Ide Prabowo Soal Ketahanan Diterima Jokowi

Lumbung pangan juga termasuk bentuk pertahanan negara.

KPK Dalami Penunjukan Langsung Vendor Bansos
Indonesia
KPK Dalami Penunjukan Langsung Vendor Bansos

KPK menduga Mensos menerima suap senilai Rp17 miliar dari fee pengadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19 di Jabodetabek.

Wagub Sebut Puskesmas Kebon Jeruk Tak Bersalah Vaksinasi Helena Lim
Indonesia
Wagub Sebut Puskesmas Kebon Jeruk Tak Bersalah Vaksinasi Helena Lim

Pemprov DKI Jakarta menyebut, petugas Puskesmas Kebon Jeruk tidak menyalahi aturan dalam kasus pemberian vaksin COVID-19 Sinovac kepada selebgram Helena Lim.

Inspektorat Masih Periksa Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Pejabat DKI
Indonesia
Inspektorat Masih Periksa Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Pejabat DKI

Korban dugaan pelecehan yang dilakukan kepala Badan di Pemprov DKI itu diduga tidak hanya satu orang.

Terduga Teroris Solo Meninggal karena Komplikasi
Indonesia
Terduga Teroris Solo Meninggal karena Komplikasi

Densus 88 Antiteror Mabes Polri melakukan penahanan terhadap terduga teroris itu