Tak Miliki SIKM di Bandara Soekarno-Hatta, Wajib Isolasi dengan Biaya Sendiri Sejumlah penumpang melalui berbagai titik pemeriksaan (check point) di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten. ANTARA/PT Angkasa Pura II

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta akan tetap melakukan pemeriksaan surat izin keluar masuk (SIKM) di Bandara Soekarno Hatta meskipun penerbangan internasional tersebut tak mewajibkan perlengkapan dokumen SIKM bagi penumpang pesawat.

Kadishub DKI Syafrin Liputo mengatakan, SIKM tetap berlaku selama belum ada perubahan dari Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 yang mengatur kegiatan bepergian keluar dan masuk Jakarta.

Baca Juga:

Masih Zona Kuning, Cianjur Sepekan Tanpa Kasus COVID-19

"Sampai saat ini, SIKM Tetap diberlakukan bagi masyarakat (dari luar Jabodetabek) yang akan masuk Jakarta, termasuk dari Bandara Soekarno-Hatta," ujar Syafrin saat dihubungi, Kamis (11/6).

Syafrin menegaskan, petugas Dishub tetap melakukan pemeriksaan SIKM. Khususnya terhadap orang-orang yang datang ke Jakarta.

"Kami tetap waspada, khususnya bagi warga yang datang dari zona merah penyebaran COVID-19 seperti Surabaya," tegas dia.

Petugas memeriksa kesehatan calon penumpang di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Jumat (15/5/2020). ANTARA FOTO/Fauzan/pras
Petugas memeriksa kesehatan calon penumpang di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Jumat (15/5/2020). ANTARA FOTO/Fauzan/pras

Mereka yang tidak memiliki SIKM, ucap Syafrin, akan ditindak sesuai aturan yang berlaku yakni wajib karantina selama dua pekan dengan biaya selama masa isolasi ditanggung sendiri.

Pemeriksaan SIKM sendiri, lanjut Syafrin, diberlakukan ketika masyarakat balik ke ibu kota. Dia yakin, masyarakat yang meninggalkan Jakarta pasti memiliki SIKM.

"Walaupun di bandara enggak diperiksa, tapi mereka pasti sudah mengantongi SIKM keluar. Karena yang bersangkutan saat kembali akan diperiksa SIKM-nya mana," tutupnya.

Baca Juga:

Mulai 1 Juli Pemprov DKI Larang Penggunaan Kantong Plastik

landasan hukum mengenai SIKM tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 4 ayat 3 Pergub 47/2020 menyatakan larangan bepergian keluar atau masuk Provinsi DKI Jakarta tanpa memiliki SIKM hanya berlaku bagi masyarakat yang tidak memiliki KTP Jabodetabek. Sementara itu, bagi warga yang berdomisili dan ber-KTP Jabodetabek masih bisa leluasa berpergian di dalam area Jabodetabek. (Asp)

Baca Juga:

Ingin Buka Sekolah, Pemerintah Mesti Pastikan Guru dan Siswa Tak Bawa Virus

Kredit : asropihs


Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH