Tak Mau Perkeruh Internal Golkar, Bamsoet Pilih Satu Gerbong dengan Airlangga Ketua MPR Bambang Soesatyo (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

MerahPutih.Com - Politikus Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan diri tidak melanjutkan pencolanan Ketua Umum Partai Golkar.

Pria yang akrab disapa Bamsoet ini melihat situasi menjelang Munas Golkar semakin panas, maka itu menurut dia harus ada kestabilan politik agar bangsa tetap kondusif.

Baca Juga:

Mundurnya Bamsoet Dari Perebutan Ketum Golkar Rusak Proses Demokrasi

"Perlu langkah yang tepat untuk menjaga situasi politik sebagaimana disampaikan Presiden (Jokowi) tadi tetap kondusif agar bisa kita semua menjawab tantangan pengaruh ekonomi global," katanya kepada wartawan saat acara Munas Golkar di Jakarta, Selasa (3/12).

Bamsoet dan Airlangga dipastikan jadi satu gerbong dalam kepengurusan Partai Golkar
Bamsoet dan Airlangga Hartarto kini jadi satu gerbong (Foto: antaranews)

Dia menyebut, karena situasi politik yang memanas, maka diambil langkah agar partai tetap solid.

"Semalam kami sudah bertemu dengan Pak Yapto melaporkan perkembangan terakhir, dan perlunya saya ambil langkah-langkah agar Partai Golkar tetap solid atas saran, nasihat, para senior tadi, termasuk Pak Ponco," imbuhnya.

Dia mengatakan petahana Ketum Golkar Airlangga Hartarto akan mengakomodasi loyalisnya dengan cara menyatukan 'dua gerbong'.

"Kami sudah sepakat dua gerbong ini akan disatukan. Jadi semangat rekonsiliasi inilah yang kemudian mendorong kita berdua untuk melakukan rekonsiliasi," kata Bamsoet.

Bamsoet memastikan dirinya dengan Airlangga akan melakukan rekonsiliasi.

"Yang pasti saya dengan semangat yang tinggi bersama Pak Airlangga kemudian melakukan rekonsiliasi. Itulah cara-cara Partai Golkar," imbuhnya.

Baca Juga:

Sempat Bergelojak, Munas Golkar Dijamin Berlangsung Damai dan Demokratis

Bamsoet sempat diusulkan agar melepas jabatannya sebagai Ketua MPR jika ingin maju caketum di Munas Golkar. Tetapi, karena sudah mundur, menurutnya, hal tersebut tak perlu dipertanyakan lagi.

"Aturan untuk pimpinan MPR/DPR, sudah jelas. Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi. Bisa dicopot dari lama, Fahri Hamzah bisa dicopot dari lama. Jadi intinya kembalinya ke aturan perundangan-undangan yang ada," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

Bamsoet Mundur dari Perebutan Kursi Ketum Golkar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Francisco Sagasti Jadi Presiden Peru di Tengah Gejolak Dalam Negeri
Indonesia
Francisco Sagasti Jadi Presiden Peru di Tengah Gejolak Dalam Negeri

Legislator Peru Francisco Sagasti disumpah sebagai presiden sementara pada Selasa (17/11).

10 Pejabat Dicopot, Pembatalan HGB PT Salve Menabrak Sejumlah Aturan Menteri
Indonesia
10 Pejabat Dicopot, Pembatalan HGB PT Salve Menabrak Sejumlah Aturan Menteri

Setelah SHGB dibatalkan, lalu diterbitkan Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL).

Mudarat 'Work From Home', Pengamat: Penghasilan Menjadi Menurun
Indonesia
Demokrat Pertimbangkan Usulan Revisi UU Ciptaker
Indonesia
Demokrat Pertimbangkan Usulan Revisi UU Ciptaker

Setelah disahkan tentu ruang dan standing-nya terbuka untuk dilakukan judicial review

Pemprov DKI Hanya Bantu 85 Ribu Siswa yang Bersekolah Swasta
Indonesia
Pemprov DKI Hanya Bantu 85 Ribu Siswa yang Bersekolah Swasta

Dari data PPDB, siswa yang tidak diterima di sekolah negeri DKI akan dipadankan dengan data penerima bansos

Selama PSBB, Pemprov DKI Kantongi Rp1,6 M dari Denda Pelanggar
Indonesia
Selama PSBB, Pemprov DKI Kantongi Rp1,6 M dari Denda Pelanggar

Sedangkan untuk hasil dari sanksi denda selama masa PSBB transisi, dari tanggal 5 Juni hingga kemarin mencapai Rp763.760.000.

Istana Yakin PT KCI Jalankan Protokol Penanganan Virus Corona di KRL
Indonesia
Istana Yakin PT KCI Jalankan Protokol Penanganan Virus Corona di KRL

PT KCI sudah menyiapkan alat pembersih, sanitizer serta menyemprot dengan disinfektan di setiap gerbongnya

Guru Honorer di Yogyakarta Dapat Bantuan Sembako
Indonesia
Guru Honorer di Yogyakarta Dapat Bantuan Sembako

Bantuan simbolis diberikan oleh Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi kepada perwakilan guru honorer.

 Jumlah ODP Capai Ratusan Ribu, Pemerintah Desak Warga Lakukan Isolasi Mandiri
Indonesia
Jumlah ODP Capai Ratusan Ribu, Pemerintah Desak Warga Lakukan Isolasi Mandiri

Baik isolasi mandiri, yang dilaksanakan di rumah. Maupun isolasi kelompok yang diinisiasi oleh kelompok masyarakat baik RT, RW, desa. Ini juga menjadi sesuatu yang sangat berkontribusi dalam kaitan isolasi,