Tak Mampu Hidupi Warga, Aturan PPKM di Solo Dilonggarkan Satpol PP Solo di lokasi warung makan yang melanggar aturan PPKM, Kamis (21/1) malam. (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah memastikan akan mengikuti pemerintah pusat dalam perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali pada 26 Januari-8 Februari 2021

Namun, selam PPKM berlangsung Pemkot memilih memberikan kelonggaran terutama bagi pelaku usaha kecil untuk tetap bisa berjualan sampai malam hingga pagi. Hal itu dilakukan karena Pemkot tidak mampu menanggung biaya hidup warga Solo.

Baca Juga:

Lahan Makam Jenazah COVID-19 Penuh, BPIP Minta Warga Taat Prokes

Sekretaris Daerah (Sekda) Solo Ahyani mengatakan, selama PPKM tahap pertama berlangsung tanggal 11-25, belum mampu menghentikan laju penyebaran COVID-19. Penularan corona cenderung bertambah.

"Sebenarnya upaya penegakan protokol kesehatan sudah berjalan masif. Kami tidak bisa menutup mata sepenuhnya atas kesulitan masyarakat yang sedang bergulat bangkit dari ekonomi terpuruk," kata Ahyani, Jumat (22/1).

Ahyani yang juga menjabat Ketua Satgas Penanganan COVID-19 ini menegaskan, masih diperlukan adanya kelonggaran dari sisi kemanusiaan saat PPKM diberlakukan. Terlebih, Pemkot tidak mampu membantu dan menghidupi warga Solo dalam kurun waktu lama.

"Kami tidak mampu membantu warga untuk mencukupi kebutuhan hidup selama PPKM. Anggaran APBD terbatas," katanya.

Masyarakat kecil, kata dia, berupaya memenuhi kebutuhan mereka sendiri dengan berjualan makanan seperti pedagang angkringan, kuliner, PKL, dan lainnya. Namun, penegakan protokol kesehatan tetap harus jalan dengan membatasi 25 persen makan di tempat.

Satpol PP Solo memasang stiker peringatan pertama (SP1) di lokasi warung makan yang melanggar aturan PPKM, Kamis (21/1) malam. (MP/Ismail)
Satpol PP Solo memasang stiker peringatan pertama (SP1) di lokasi warung makan yang melanggar aturan PPKM, Kamis (21/1) malam. (MP/Ismail)

"Setelah tanggal 25 Januari kita evaluasi. Yang jelas Pemkot tidak menutup mata pada warga yang berusaha sendiri mencari makan," tandasnya.

Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo mengemukakan, pihaknya mendukung perpanjangan PPKM. Sebelum perpanjangan diberlakukan pihaknya mengundang perwakilan pelaku usaha untuk meminta aspirasi dan menyampaikan agar mereka menaati aturan yang berlaku.

"Saya meminta masyarakat khususnya para pelaku usaha agar menaati aturan PPKM yang sudah ada. Pemkot sudah memberikan kelonggaran jam operasional usaha kecil yang nantinya akan diterbitkan SE Wali Kota baru," pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Satgas Siap Pidanakan Warga Yang Gunakan Tes PCR Palsu Saat Bepergian

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Jumlah Harta Kekayaan Wamenhan Letjen Herindra
Indonesia
Ini Jumlah Harta Kekayaan Wamenhan Letjen Herindra

Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Muhammad Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan.

Pemerintah Pusat Monitor Hitung Suara Pilkada Sumbawa
Indonesia
Pemerintah Pusat Monitor Hitung Suara Pilkada Sumbawa

Pilkada Sumbawa sejatinya diikuti lima pasangan calon

Dalam 24 Jam, 10.461 Warga Berhasil Sembuh dari COVID-19
Indonesia
Dalam 24 Jam, 10.461 Warga Berhasil Sembuh dari COVID-19

Pandemi COVID-19 di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda dapat dikendalikan pemerintah.

Sekjen KKP Antam Novambar Mangkir dari Panggilan KPK
Indonesia
Sekjen KKP Antam Novambar Mangkir dari Panggilan KPK

Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Sekjen KKP) Antam Novambar mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/3).

DPRD Dibanjiri Karangan Bunga Interpelasi Formula E, PDIP: Masyarakat Anggap Tepat
Indonesia
DPRD Dibanjiri Karangan Bunga Interpelasi Formula E, PDIP: Masyarakat Anggap Tepat

DPRD Dibanjiri Karangan Bunga Interpelasi Formula E, PDIP: Masyarakat Anggap Tepat

[HOAKS atau FAKTA]: Ada Beda Paru-Paru Orang Sudah Divaksin COVID-19 dan Belum
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ada Beda Paru-Paru Orang Sudah Divaksin COVID-19 dan Belum

Pada April 2020, program vaksinasi COVID-19 belum dijalankan.

IPW Sesumbar Jokowi Serahkan Nama Calon Kapolri ke DPR pada Rabu
Indonesia
IPW Sesumbar Jokowi Serahkan Nama Calon Kapolri ke DPR pada Rabu

Indonesia Police Watch (IPW) mengungkapkan bahwa surat presiden (surpres) soal nama calon Kapolri baru akan dikirimkan Presiden Jokowi.

75 Pegawai Dinonaktifkan, KPK Klaim Tidak Bakal Ganggu Kinerja
Indonesia
75 Pegawai Dinonaktifkan, KPK Klaim Tidak Bakal Ganggu Kinerja

Ali berkilah, 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat yang tersebar di hampir semua direktorat itu bukan dinyatakan nonaktif karena semua hak dan tanggung jawab kepegawaiannya masih tetap berlaku.

Risiko Penularan COVID-19 Berada di Titik Tertinggi
Indonesia
Risiko Penularan COVID-19 Berada di Titik Tertinggi

Adib mengingatkan meskipun vaksin telah berada di Indonesia, bukan berarti vaksin tersebut menjadi obat untuk mengatasi COVID-19.

Pemkot Bandung Gelar Upacara HUT ke-76 RI dengan Prokes Ketat
Indonesia
Pemkot Bandung Gelar Upacara HUT ke-76 RI dengan Prokes Ketat

Upacara peringatan akan digelar dengan menerapkan protokol kesehatan (Prokes) secara ketat.