Tak Mampu Hidupi Warga, Aturan PPKM di Solo Dilonggarkan Satpol PP Solo di lokasi warung makan yang melanggar aturan PPKM, Kamis (21/1) malam. (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah memastikan akan mengikuti pemerintah pusat dalam perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali pada 26 Januari-8 Februari 2021

Namun, selam PPKM berlangsung Pemkot memilih memberikan kelonggaran terutama bagi pelaku usaha kecil untuk tetap bisa berjualan sampai malam hingga pagi. Hal itu dilakukan karena Pemkot tidak mampu menanggung biaya hidup warga Solo.

Baca Juga:

Lahan Makam Jenazah COVID-19 Penuh, BPIP Minta Warga Taat Prokes

Sekretaris Daerah (Sekda) Solo Ahyani mengatakan, selama PPKM tahap pertama berlangsung tanggal 11-25, belum mampu menghentikan laju penyebaran COVID-19. Penularan corona cenderung bertambah.

"Sebenarnya upaya penegakan protokol kesehatan sudah berjalan masif. Kami tidak bisa menutup mata sepenuhnya atas kesulitan masyarakat yang sedang bergulat bangkit dari ekonomi terpuruk," kata Ahyani, Jumat (22/1).

Ahyani yang juga menjabat Ketua Satgas Penanganan COVID-19 ini menegaskan, masih diperlukan adanya kelonggaran dari sisi kemanusiaan saat PPKM diberlakukan. Terlebih, Pemkot tidak mampu membantu dan menghidupi warga Solo dalam kurun waktu lama.

"Kami tidak mampu membantu warga untuk mencukupi kebutuhan hidup selama PPKM. Anggaran APBD terbatas," katanya.

Masyarakat kecil, kata dia, berupaya memenuhi kebutuhan mereka sendiri dengan berjualan makanan seperti pedagang angkringan, kuliner, PKL, dan lainnya. Namun, penegakan protokol kesehatan tetap harus jalan dengan membatasi 25 persen makan di tempat.

Satpol PP Solo memasang stiker peringatan pertama (SP1) di lokasi warung makan yang melanggar aturan PPKM, Kamis (21/1) malam. (MP/Ismail)
Satpol PP Solo memasang stiker peringatan pertama (SP1) di lokasi warung makan yang melanggar aturan PPKM, Kamis (21/1) malam. (MP/Ismail)

"Setelah tanggal 25 Januari kita evaluasi. Yang jelas Pemkot tidak menutup mata pada warga yang berusaha sendiri mencari makan," tandasnya.

Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo mengemukakan, pihaknya mendukung perpanjangan PPKM. Sebelum perpanjangan diberlakukan pihaknya mengundang perwakilan pelaku usaha untuk meminta aspirasi dan menyampaikan agar mereka menaati aturan yang berlaku.

"Saya meminta masyarakat khususnya para pelaku usaha agar menaati aturan PPKM yang sudah ada. Pemkot sudah memberikan kelonggaran jam operasional usaha kecil yang nantinya akan diterbitkan SE Wali Kota baru," pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Satgas Siap Pidanakan Warga Yang Gunakan Tes PCR Palsu Saat Bepergian

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penumpang Naik 20 Persen di Libur Panjang, Operator Diminta Tambah Frekuensi
Indonesia
Penumpang Naik 20 Persen di Libur Panjang, Operator Diminta Tambah Frekuensi

Saat ini masih ada ruang untuk bisa menambah jadwal operasi dan frekuensi perjalanan. Pasalnya kapasitas penumpang kereta api dan pesawat terbang telah ditetapkan maksimal 70 persen.

Jokowi Marah, Ini Penilaian Ombudsman
Indonesia
Jokowi Marah, Ini Penilaian Ombudsman

Para menteri diduga tidak bisa inovatif-produktif dalam menjalankan tugas yang dimandatkan Presiden di masa COVID-19

Pemberlakuan Ganjil-Genap Keputusan Tergesa-gesa dan Bukan Solusi Atasi Macet
Indonesia
Pemberlakuan Ganjil-Genap Keputusan Tergesa-gesa dan Bukan Solusi Atasi Macet

Penyelesaian kemacetan di Jakarta selama masa PSBB transisi I dan II harus berangkat dari akar masalah

Program Normalisasi Sungai Tak Dihapus, Wagub Minta PSI Jangan Asbun
Indonesia
Program Normalisasi Sungai Tak Dihapus, Wagub Minta PSI Jangan Asbun

Pemprov DKI Jakarta menegaskan jika program normalisasi sungai garapan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok masih ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2017-2022.

 Bulog Dapat Perintah Impor 80 Ribu Ton Daging Kerbau dari India
Indonesia
Bulog Dapat Perintah Impor 80 Ribu Ton Daging Kerbau dari India

Tahun lalu, Bulog hanya bisa merealisasikan impor 37.000 ton, dari jatah yang diberikan 100.000 ton.

Pemerintah Tracking Orang yang Pernah Bersentuhan dengan Menhub
Indonesia
Pemerintah Tracking Orang yang Pernah Bersentuhan dengan Menhub

Aktifnya Budi itu termasuk soal proses evakuasi WNI yang dilakukan pemerintah terkait penularan virus corona di negara-negara lain

Elektabilitas Achmad Purnomo Kalah dari Gibran, Ketua DPC PDIP Cuek
Indonesia
Elektabilitas Achmad Purnomo Kalah dari Gibran, Ketua DPC PDIP Cuek

Menanggapi hasil survei tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo enggan berkomentar

Pilkada Klaten, 40 Anggota KPPS Terpapar COVID-19
Indonesia
Pilkada Klaten, 40 Anggota KPPS Terpapar COVID-19

Sebanyak 40 orang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah terapar COVID-19.

PUKAT Sebut UU Omnibus Law Cipta Kerja Buka Celah Korupsi
Indonesia
PUKAT Sebut UU Omnibus Law Cipta Kerja Buka Celah Korupsi

DPR dan pemerintah tetap melanjutkan pembahasan RUU kontroversial ini di tengah tengah pandemi COVID-19

Tingkatkan Literasi Keuangan, Jokowi Perintahkan Bikin Berbagai Kelompok Usaha
Indonesia
Tingkatkan Literasi Keuangan, Jokowi Perintahkan Bikin Berbagai Kelompok Usaha

Presiden meminta TPAKD menggunakan cara-cara dengan unsur seni dan budaya, karakter kekinian, dan cara lainnya untuk tingkatkan akses keuangan masyarakat.