Tak Logis Pindahkan Ibu Kota dari Jakarta Hanya karena Macet Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: parlementaria

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menilai pemindahan ibu kota negara bukan perkara mudah dan membutuhkan kajian secara komprehensif.

Sigit lantas mempertanyakan urgensi dan target yang ingin dicapai pemerintah melalui wacana pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa.

Baca Juga: Batal Umumkan Lokasi Ibu Kota Baru, Jokowi Ingin Jaga Suasana Hati Warga Kalimantan

“Saya kira perlu dipertanyakan juga pemindahan ibu kota untuk apa sebenarnya. Itu yang paling mendasar, karena macet kah Jakarta? Tapi, masa karena Jakarta macet kemudian ibu kotanya dipindah?," kata Sigit kepada wartawan, Sabtu (17/8).

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. (Dokumentasi Humas Partai Keadilan Sejahtera)
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. (Dokumentasi Humas Partai Keadilan Sejahtera)

Politisi F-PKS itu menuturkan, sebuah ibu kota harus didukung dengan sumber daya manusia yang cukup. Karenanya, jika diletakkan di daerah yang sumber daya manusianya kurang, tentu tidak akan optimal. Sisi lain, lanjutnya, infrastruktur pendukung di daerah yang masuk dalam daftar calon ibu kota belum memadai.

Sehingga pemindahan ibu kota membutuhkan pembangunan infrastruktur yang masif untuk membangun gedung-gedung pemerintahan dan membutuhkan dana yang cukup. Sementara APBN sangat terbatas.

Baca Juga: Prabowo Klaim Rencana Pemindahan Ibu Kota Perjuangan Gerindra Sejak 2014

“Kami sudah mengunjungi daerah-daerah itu, saya kira belum level untuk sebuah ibu kota yang komprehensif. Bagaimana dengan bandaranya? Untuk ibu kota minimal ada bandara sebagai connectivity dengan daerah pendukungnya," jelas Sigit.

"Maka kalau alasannya untuk pemerataan penduduk, maka transmigrasi bisa dilakukan. Biayanya lebih kecil,” sambung politisi dapil Jawa Timur I ini.

Meski bukan gagasan baru, Sigit mengakui belum melihat kajian komprehensif pemerintah terkait evaluasi pemindahan ibu kota ini.

Baca Juga: Politisi PKS Nilai Pemindahan Ibu Kota Tidak Tepat

“Kalau pemerintah bilang sudah melakukan kajian komprehensif, mana saya ingin tahu. Mestinya dokumen itu jadi dokumen publik bukan dirahasiakan. Ayolah, DPR diundang untuk terlibat dalam diskusi tentang pemindaha ibu kota ini,” tandasnya. (Knu)



Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH