Tak Kebagian 'Jatah' Menteri, Indikasi Demokrat Gabung Jokowi Makin Nyata Komandan Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan istri tercintanya Annisa Pohan menghadiri acara Simakrama AHY di Denpasar, Bali, Jum’at (15/3) sore. (Foto: Kogasma PD)

Merahputih.com - Pengamat komunikasi politik, Ade Armando menduga ada kebimbangan dari Partai Demokrat berada di dalam koalisi Prabowo-Sandiaga.

Hal ini tak lepas dari diabaikannya mereka saat koalisi sudah membicarakan mengenai bagi-bagi kursi menteri. de justru menduga, ada dugaan Demokrat tengah bermain 'dua kaki'.

'Ini belum tentu benar. Tapi ada tanda-tanda bahwa Demokrat akan mendukung Jokowi.Terus terang, menurut saya, Demokrat lebih cocok (saat ini) berada di kubu Jokowi," kata Ade dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (4/4).

Pengajar dari komunikasi politik dari Universitas Indonesia ini menambahkan, beberapa indikasi lain partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih pro Jokowi antara lain soal rekam jejaknya.

"SBY adalah anggota Dewan Kehormatan Perwira yang memecat Prabowo. SBY dan Prabowo bahkan kabarnya pernah baku pukul di AKABRI. Kalau bukan karena Megawati, pada 2014 SBY sebenarnya sudah akan mendukung Jokowi. Karena ‘mak banteng’ baper dan masih sakit hati pada SBY sehingga menolak uluran tangan SBY, Demokrat ketika itu akhirnya memilih netral," imbuh Ade

Selain itu, Demokrat juga pernah punya masa lalu negatif dengan kubu Prabowo soal mahar politik. "Kali ini, Demokrat juga sudah dikhianati Prabowo yang beralih memilih Sandiaga Uno ketimbang AHY, karena mahar Rp 500 miliyar," terang Ade.

Akademisi UI Ade Armando. (Facebook/Suci Mayang via Ade Armando)

Teranyar, lanjut Ade, adik Prabowo, Hasyim Djojohadikusumo menyatakan tidak ada posisi buat Demokrat dalam komposisi kabinet yang dia rancang untuk pemerintahan Prabowo.

"Jadi apa lagi yang harus dicari, pak SBY? Saya sarankan pak SBY lebih baik gabunglah bersama Jokowi. Tidak ada jaminan kursi menteri tentunya. Namun paling tidak Demokrat akan berada dalam kubu yang menang," pungkas Ade.

Seperti Diketahui, Hashim Djojohadikusumo mengatakan pihaknya sudah ada kesepakatan dengan PAN dan PKS terkait porsi kursi menteri.

Namun, untuk partai pendukung paslon 02 lain yakni Demokrat, Berkarya disebut Hashim masih dalam pembahasan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Putusan Etik Firli Bahuri Tetap Digelar Meski Satu Anggota Dewas KPK Positif COVID-19
Indonesia
Putusan Etik Firli Bahuri Tetap Digelar Meski Satu Anggota Dewas KPK Positif COVID-19

Firli diduga melanggar kode etik karena menggunakan helikopter milik perusahaan swasta saat perjalann pribadinya ke Baturaja, Sumatera Selatan.

KPK Periksa Bupati Lampung Selatan
Indonesia
KPK Periksa Bupati Lampung Selatan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto, Senin (11/1).

Pimpinan DPRD Minta Pemprov DKI Ganti Isi Sembako yang Lebih Bergizi
Indonesia
Pimpinan DPRD Minta Pemprov DKI Ganti Isi Sembako yang Lebih Bergizi

DPRD juga meminta kepada Pemda DKI untuk memperbaiki teknis pemberian bansos itu.

Pasien Positif COVID-19 yang Berbohong Bisa Dipidana
Indonesia
Pasien Positif COVID-19 yang Berbohong Bisa Dipidana

Kejujuran pasien penderita COVID-19 diharapkan bisa ikut menyelamatkan orang lain

Dewan Pers 'Haramkan' Media Memihak di Pilkada Serentak 2020
Indonesia
Dewan Pers 'Haramkan' Media Memihak di Pilkada Serentak 2020

Pilkada pada intinya diselenggarakan untuk mencari pemimpin

Salurkan Bansos, Dinsos Data Warga 66 RW Zona Merah
Indonesia
Salurkan Bansos, Dinsos Data Warga 66 RW Zona Merah

Sebab dalam instruksi Gubernur Anies, kata Irmansyah, mereka yang diisolasi harus diberi dukungan dari pemerintah.

KPK Jadwalkan Pemeriksaan Cak Imin, Bakal Mangkir Lagi?
Indonesia
KPK Jadwalkan Pemeriksaan Cak Imin, Bakal Mangkir Lagi?

Cak Imin tercatat pernah beberapa kali mangkir dari jadwal pemeriksaan KPK

Ba'asyir Bakal Isi Keseharian dengan Berdakwah
Indonesia
Ba'asyir Bakal Isi Keseharian dengan Berdakwah

Mantan narapidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir akan mengisi kesehariannya dengan berdakwah.

Langkah-langkah yang Harus Diambil Pemerintah Hadapi Ancaman Gelombang PHK
Indonesia
Langkah-langkah yang Harus Diambil Pemerintah Hadapi Ancaman Gelombang PHK

Bukan tak mungkin bisa memicu munculnya gelombang PHK di berbagai sektor lainnya.

Empat Komite DPD Kompak Tolak Sentralisasi di RUU Cipta Kerja
Indonesia
Empat Komite DPD Kompak Tolak Sentralisasi di RUU Cipta Kerja

Ini bisa juga menghilangkan semangat otonomi daerah yang telah kita rintis sejak awal era reformasi