Tak Izinkan RDP Kasus Djoko Tjandra, Ada Apa dengan Azis Syamsuddin? Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam), Azis Syamsuddin (ANTARA/Puspa Perwitasari)

MerahPutih.com - Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) menyoroti tindakan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin yang menolak menandatangani surat izin Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan dilakukan oleh Komisi III DPR RI bersama unsur penegak hukum.

Ketua bidang pemuda dan olahraga PB SEMMI, Silmi mengatakan, penolakan itu membuat publik curiga. Menurutnya, dengan penolakan dari Azis Syamsuddin patut menduga pimpinan DPR tak konsisten dalam upaya penegakan hukum.

Baca Juga

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dilaporkan ke KPK

"Penolakan RDP membahas kasus Djoko Tjandra membuat masyrakat bingung akan kepastian proses hukum skandal Djoko Tjandra. Jangan sampai penolakan RDP ini ditengarai ada unsur ikut terlibat dalam kasus Djoko Tjandra," jelas dia.

Ia mengakui, alasan Azis Syamsuddin tidak menandatangani persetujuan adanya RDP Komisi III dengan gabungan aparat penegak hukum adalah benar secara normatif. Hal ini karena melanggar tata tertib DPR.

Azis Syamsuddin

Pasalnya, dalam Pasal 1, angka 13 dan Pasal 13 huruf I Tata Tertib (Tatib) DPR dinyatakan bahwa reses merupakan kewajiban DPR untuk menyerap atau menghimpun aspirasi masyarakat melalui kunjungan kerja. Namun, kasus Djoko Tjandra ini sudah mempermalukan hukum di Indonesia. Sehingga pengusutannya tak bisa ditunda lagi.

"Hanya saja, secara faktual tidak bisa dijadikan alasan, karena permasalahan ini juga sudah masuk dalam katagori urgent" jelasnya.

Silmi mendesak penegak hukum menelusuri pihak-pihak yang membantu Djoko Tjandra ke Indonesia selain dari intitusi Polri. Baik di internal aparat maupun eksternal.

"Semua mesti dikupas tuntas demi penegakan hukum di Indonesia," tutup Silmi.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Komisi III DPR RI melakukan pengawasan kelapangan ke mitra kerjanya Kepolisian,Kejaksaan dan Kemenkumhan dalam rangka melakukan fungsi pengawasan kasus dokumen berupa surat jalan Djoko Tjandra. Ia meminta semua pihak tak berdebat masalah administrasi.

"Karena saya tidak ingin melanggar Tatib dan hanya ingin menjalankan Tata Tertib DPR dan Putusan Bamus, yang melarang RDP Pengawasan oleh Komisi pada masa reses, yang tertuang dalam Pasal 1 angka 13 yang menerangkan bahwa Masa Reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja," tegas Azis Syamsuddin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (21/7).

Baca Juga

Gara-gara Djoko Tjandra, MAKI Laporkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin ke MKD

Azis menjelaskan berdasarkanTatib DPR, masa reses adalah masa bagi anggota dewan melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar kompleks parlemen untuk melaksanakan kunjungan kerja.

Kemudian, sesuai Tatib DPR Pasal 52 ayat dalam melaksanakan tugas Badan Musyawarah dapat menentukan jangka waktu penanganan suatu rancangan undang-undang, memperpanjang waktu penanganan suatu rancangan undang-undang. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pengamat: Penindakan Penanggulangan Corona Masih Lemah
Indonesia
Pengamat: Penindakan Penanggulangan Corona Masih Lemah

Masalah penindakan dalam kebijakan penanganan pandemi COVID-19 masih lemah.

RS Polri Terima 7 Kantong Jenazah Berisi Potongan Tubuh Korban Sriwijaya Air
Indonesia
RS Polri Terima 7 Kantong Jenazah Berisi Potongan Tubuh Korban Sriwijaya Air

Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri menerima tujuh kantong jenazah korban pesawat Sriwijaya Air SJ182.

[HOAKS atau FAKTA]: Semua Handphone Kini Dipantau Pemerintah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Semua Handphone Kini Dipantau Pemerintah

Beredar narasi melalui aplikasi WhatsApp yang menyatakan bahwa kini pemerintah dapat memantau semua aktivitas telepon dan media sosial milik masyarakat 100 persen.

DKI Jakarta Tawarkan Berbagai Proyek ke Investor Singapura
Indonesia
DKI Jakarta Tawarkan Berbagai Proyek ke Investor Singapura

Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang sangat istimewa dan tidak asing bagi investor Singapura.

Bomber Gereja Katedral Tinggalkan Surat Wasiat, Izin Pamit dan Siap Mati Syahid
Indonesia
Bomber Gereja Katedral Tinggalkan Surat Wasiat, Izin Pamit dan Siap Mati Syahid

Identitas L dan YSF terkuak dari identifikasi tim Inafis Polrestabes Makassar

Istilah ODP dan PDP Diubah, Begini Penjelasan Jubir COVID-19
Indonesia
Istilah ODP dan PDP Diubah, Begini Penjelasan Jubir COVID-19

Menkes mengganti istilah Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Tanpa Gejala (OTG) dengan sejumlah definisi baru.

Reaksi Djoko Tjandra Divonis Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa
Indonesia
Reaksi Djoko Tjandra Divonis Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa

Djoko Tjandra divonis 4, 5 tahun penjara serta denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan

TNI-Polri Sepakat Bangun Belasan Posko PPKM Mikro di Zona Merah COVID-19
Indonesia
TNI-Polri Sepakat Bangun Belasan Posko PPKM Mikro di Zona Merah COVID-19

Menurut Argo, ada sejumlah hal yang dibahas dalam rapim TNI-Polri, di antaranya sinergitas TNI-Polri dalam menjaga keutuhan bangsa, penanganan COVID-19, PPKM Mikro, pembentukan kampung tangguh Nusantara, dan operasi-operasi penegakan hukum.

Putusan Majelis Hakim dalam Kasus Jiwasraya Dinilai Bombastis
Indonesia
Putusan Majelis Hakim dalam Kasus Jiwasraya Dinilai Bombastis

Tim kuasa hukum Direksi PT Jiwasraya Tbk periode 2008-2018 Dion Pongkor menilai putusan majelis hakim dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya sangat bombastis.

Dicopot dari Menteri, Wishnutama Dapat Posisi Komut Telkomsel
Indonesia
Dicopot dari Menteri, Wishnutama Dapat Posisi Komut Telkomsel

Mantan Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif Wishnutama Kusubandio resmi diangkat sebagai Komisaris Utama Telkomsel oleh Menteri BUMN Erick Thohir.