Tak Mau Dicap 'Omdo', Jokowi Ultimatum Menteri Cairkan Semua Bansos Pekan Ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar konferesi pers melalui telekonferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/4/2020). ANTARA/HO-Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar semua bantuan sosial (bansos) COVID-19 segera disalurkan pada pekan ini kepada masyarakat yang terdampak virus corona.

Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jokowi mengatakan berdasarkan hasil inspeksinya ke lapangan, ditemukan fakta bahwa masyarakat sudah sangat membutuhkan bantuan sosial tersebut.

Baca Juga

Bantuan Sosial COVID-19 Rawan Diselewengkan

“Saya minta Menteri Sosial (Juliari Batubara), Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati) juga, pekan ini semuanya harus bisa jalan,” kata Jokowi dilansir Antara, Senin (13/4)

Bantuan sosial untuk penanganan situasi pandemi COVID-19 itu antara lain seperti bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial langsung, Kartu Sembako, bantuan tambahan sembako di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dan berbagai bantuan sosial lainnya.

“Ini sudah sangat sangat mendesak sekali. Jangan nanti di bawah melihat hanya omong saja, tapi barang tidak sampai ke rakyat ke masyarakat,” katanya.

"Semuanya harus jalan minggu ini," sambung mantan Wali Kota Solo ini.

Petugas dibantu warga menurunkan paket sembako yang diberikan Kementerian Sosial (Kemensos) kepada warga yang membutuhkan di kawasan Kebon Baru, Tebet, Jakarta, Rabu (8/4/2020). Kemensos mendistribusikan 200 ribu paket sembako dan makanan siap saji untuk pekerja sektor informal di wilayah zona merah COVID-19. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.
Petugas dibantu warga menurunkan paket sembako yang diberikan Kementerian Sosial (Kemensos) kepada warga yang membutuhkan di kawasan Kebon Baru, Tebet, Jakarta, Rabu (8/4/2020). Kemensos mendistribusikan 200 ribu paket sembako dan makanan siap saji untuk pekerja sektor informal di wilayah zona merah COVID-19. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.

Pemerintah sebelumnya telah menambah belanja dalam APBN 2020 sebesar Rp405,1 triliun untuk penanganan COVID-19. Di antara belanja itu, terdapat Rp110 triliun yang akan dialokaskan sebagai belanja perlindungan sosial.

Di antara bantuan sosial itu antara lain, bansos untuk Program Keluarga Harapan degan kenaikan jumlah penerima dari 9,2 juta menjadi 10 juta penerima, yang besaran bantuannya dinaikkan sebesar 25 persen.

Selain itu, jumlah penerima Kartu Sembako juga ditambah dari 12,5 juta menjadi 20 juta dengan kenaikan nilai 30 persen dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu. Kemudian, insentif melalui Kartu Prakerja dengan total anggaran Rp 20 triliun.

Baca Juga

Hari Keempat, Pemprov DKI Distribusikan Sembako Bagi 29.831 Warga Miskin

Kemudian bansos yang terbaru adalah bantuan berbentuk sembako senilai Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan untuk masyarakat di Jabodetabek yang terdampak COVID-19. Bantuan ini juga untuk mencegah masyarakat di Jabodetabek mudik ke kampung halamannya karena dikhawatirkan memperluas penularan COVID-19.

Selain itu, di luar Jabodetabek, pemerintah pusat juga memberikan bansos tunai kepada warga yang tidak menerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan bansos sembako. Bantuannya senilai Rp600.000 per bulan selama tiga bulan. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Kuliah Online dari Rumah, Mahasiswa UNS Surakarta Dapat Kuota Internet 10 GB
Indonesia
Kuliah Online dari Rumah, Mahasiswa UNS Surakarta Dapat Kuota Internet 10 GB

Jamal membeberkan pemberian paket data kepada mahasiswa ini sebagai tindak lanjut SE Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tanggal 17 Maret 2020.

TNI Siapkan Sanksi Tegas ke Anggotanya yang LGBT, Apa Saja Ya?
Indonesia
TNI Siapkan Sanksi Tegas ke Anggotanya yang LGBT, Apa Saja Ya?

Ini bertentangan dengan disiplin militer

Kasus SARA dan Ujaran Kebencian Tetap Dijerat UU ITE
Indonesia
Kasus SARA dan Ujaran Kebencian Tetap Dijerat UU ITE

Kapolri keluarkan surat edaran berisi 11 poin yang menjadi pedoman bagi penyidik Polri dalam menangani perkara UU ITE.

Sekjen PDIP Sebut RUU HIP tak Sesuai Jati Diri Bangsa
Indonesia
Sekjen PDIP Sebut RUU HIP tak Sesuai Jati Diri Bangsa

"Terhadap materi muatan yang terdapat di dalam Pasal 7 RUU HIP terkait ciri pokok Pancasila sebagai Trisila yang kristalisasinya dalam Ekasila, PDI Perjuangan setuju untuk dihapus," kata Hasto

Jepang Punya Perdana Menteri Baru, Ini Profilnya
Indonesia
Jepang Punya Perdana Menteri Baru, Ini Profilnya

Suga dibesarkan di Provinsi Akita

Jokowi Minta Evaluasi Detail Tren Kasus Positif Baru untuk Pelonggaran PSBB
Indonesia
Jokowi Minta Evaluasi Detail Tren Kasus Positif Baru untuk Pelonggaran PSBB

Semua didasarkan pada data lapangan, pelaksanaan lapangan sehingga keputusan betul-betul adalah keputusan yang benar, hati-hati

Tanpa Rieke Diah Pitaloka, PDIP Yakin Kinerja Baleg Makin Kuat
Indonesia
Tanpa Rieke Diah Pitaloka, PDIP Yakin Kinerja Baleg Makin Kuat

Pimpinan F-PDIP telah mengirimkan surat kepada Kesetjenan DPR

Polisi Bongkar Sindikat Narkoba Berkedok Jasa Pengiriman McDonald's
Indonesia
Polisi Bongkar Sindikat Narkoba Berkedok Jasa Pengiriman McDonald's

Target penjualan mereka adalah melalui pengecer yang kemudian disuplai kepada pembeli perorangan

Penderita COVID-19 di Jawa Timur Tembus 13 Ribu
Indonesia
Penderita COVID-19 di Jawa Timur Tembus 13 Ribu

Kasus sembuh total secara akumulatif sebanyak 27.568 orang

Pertanian Tak Terpengaruh COVID-19, Mentan: Akselerasi Harus Ditingkatkan
Indonesia
Pertanian Tak Terpengaruh COVID-19, Mentan: Akselerasi Harus Ditingkatkan

Akselerasi sangat penting mengingat pertanian adalah salah satu sumber ekonomi masyarakat banyak.