Tak Ingin Ada Klaster Pendidikan di Jabar, Ridwan Kamil: Hati-Hati Membuka Sekolah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat telekonferensi bersama pengurus Muhammadiyah Jabar dari Gedung Pakuan, Kota Bandung. (Foto: Humas Jabar)

MerahPutih.com - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat hingga kini belum memutuskan untuk membuka kembali kegiatan pendidikan di sekolah, pesantren dan lembaga pendidikan lainnya.

Menurut Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Jabar sangat berhat-hati dalam mengkaji pembukaan kembali kegiatan sekolah. Dia tidak ingin Jabar seperti negara-negara lain di dunia di mana terdapat banyak kasus COVID-19 berasal dari sekolah setelah pelonggaran dilakukan.

“Pendidikan belum dibuka karena kita sedang mengukur sekuat-kuatnya agar tidak ada masalah, karena di Prancis, Korea Selatan, di Israel terjadi klaster (penyebaran kasus COVID-19) pendidikan pada saat lockdown dibuka,” ujar Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.

Baca Juga

KAI Cirebon Kembali Operasikan Dua KA Tujuan Jakarta

“Ini menjadi pelajaran, kami tidak ingin terburu-buru membuka institusi pendidikan,” lanjutnya dalam silaturahmi bersama pengurus Muhammadiyah Jabar melalui telekonferensi dari Gedung Pakuan, Kota Bandung.

Untuk itu, Kang Emil meminta kepada pengurus Muhammadiyah serta lembaga lainnya yang mengelola dunia pendidikan agar berhati-hati dalam proses pembukaan aktivitasnya. Termasuk lembaga pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat telekonferensi bersama pengurus Muhammadiyah Jabar dari Gedung Pakuan, Kota Bandung. (Foto: Humas Jabar)

Pondok pesantren diminta mengajukan surat permohonan kepada gugus tugas COVID-19 di kabupaten/kotanya masing-masing apabila ingin membuka aktivitasnya, dengan berkomitmen untuk menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan di lingkungan pendidikannya.

“Termasuk pesantren, jika keluarga besar Muhammadiyah ada pesantren kebijakannya adalah sementara pesantren yang diizinkan hanya yang di zona biru dan zona hijau,” jelas Kang Emil.

“Kedua, murid yang dari luar Jawa Barat belum diizinkan dulu karena menjaga keterkendalian warga Jawa Barat yang sudah baik. Kemudian pesantren harus mengajukan surat permohonan pembukaan kegiatan dengan mengajukan bahwa sudah berkomitmen menjaga protokol kesehatan dan lain-lain,” jelasnya.

Baca Juga

Yuri: Data Kasus COVID-19 di Indonesia Tidak Bisa Dibandingkan Negara Lain

Kang Emil menekankan selama ini koordinasi dan komunikasi antara Gugus Tugas Percepatan Peanggulangan COVID-19 Prvinsi Jabar dengan tokoh agama atau ulama berlangsung intens. Menurutnya, Jabar sedang berikan kemudahan dalam mengendalikan COVID-19 dibanding provinsi lain.

“Tidak lain dan tidak bukan karena kami selalu mendengar masukan ulama, masukan orang-orang yang faham, ilmuan kesehatan, ilmuan ekonomi. Kami sebagai gubernur nggak pernah mengambil keputusan sendiri tanpa pandangan dari para ahli, para tokoh-tokoh dan lain sebagainya khususnya para ulama dari Muhammadiyah sendiri,” tandasnya. (Mauritz)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Terus Koordinasi dengan TNI-Polri Tegakkan Larangan Mudik
Indonesia
Pemprov DKI Terus Koordinasi dengan TNI-Polri Tegakkan Larangan Mudik

Riza meminta kepada masyarakat Jakarta untuk tidak melaksanakan mudik

Jokowi Perintahkan Menteri PUPR Perbaiki Kerusakan Infrastruktur Akibat Banjir di Kalsel
Indonesia
Jokowi Perintahkan Menteri PUPR Perbaiki Kerusakan Infrastruktur Akibat Banjir di Kalsel

Jokowi memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk segera memperbaiki kerusakan infrastruktur yang terjadi akibat bencana banjir tersebut, terutama infrastruktur jembatan yang menjadi penghubung antarwilayah.

Ini Alasan Wacana Ganjil Genap untuk Motor Mesti Ditolak
Indonesia
Ini Alasan Wacana Ganjil Genap untuk Motor Mesti Ditolak

Tak hanya di kendaraannya, tapi selama perjalanan akan masalah

Waspadai Konten Radikalisme Melalui Internet
Indonesia
Waspadai Konten Radikalisme Melalui Internet

Dia menjelaskan perlunya peran media masa mengingatkan para orangtua maupun para guru kita tentang bahaya paham radikalisme melalui internet.

Rizieq Dijadwalkan Sampaikan Nota Keberatan
Indonesia
Rizieq Dijadwalkan Sampaikan Nota Keberatan

Polisi pun terus melakukan pengetatan di halaman PN Jaktim guna mengatasai hal-hal yang tidak diinginkan.

Anies Diminta Cabut Izin Mal yang 'Membandel'
Indonesia
Anies Diminta Cabut Izin Mal yang 'Membandel'

Konsistensi penerapan protokol kesehatan itu tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah

Kasus Corona AS Terus Naik, Total 1.551.095 dengan Angka Kematian 93.061
Dunia
Kasus Corona AS Terus Naik, Total 1.551.095 dengan Angka Kematian 93.061

Terdapat peningkatan 22.860 kasus serta 1.397 kematian baru dibandingkan data sehari sebelumnya.

DPR Sentil KKP Yang Belum  Bikin PNBP Ekspor Benur
Indonesia
DPR Sentil KKP Yang Belum Bikin PNBP Ekspor Benur

KKP harus menerbitkan peraturan PNPB BBL dalam jangka waktu maksimal 60 hari berdasarkan kesepakatan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama.

Ada Indikasi Penipuan dalam Kasus Gagal Bayar Jiwasraya
Indonesia
Ada Indikasi Penipuan dalam Kasus Gagal Bayar Jiwasraya

Terungkap fakta baru dalam Kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya yakni adanya indikasi penipuan yang menguntungkan salah satu pihak.

Masyarakat Enggak Tertarik ke Mal, Kecuali ke Supermarketnya
Indonesia
Masyarakat Enggak Tertarik ke Mal, Kecuali ke Supermarketnya

Enggak ada urgensi buat ke mal sekarang, jadi ya biasa saja