Tak Ikuti Jejak Anies, Ganjar Tegaskan UMP Jateng Sesuai Peraturan Pemerintah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah memastikan tidak akan merevisi besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 seperti yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, terkait penetapan UMP 2022 Jawa Tengah naik 0,78 persen sudah sesuai dengan peraturan pemerintah.

Baca Juga

Polemik Revisi Kenaikan UMP DKI 5,1 Persen, Komisi B Panggil Anak Buah Anies

Penetapan upah minimum itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 Pasal 26 dan angka dari Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai surat Menteri Ketenagakerjaan.

"Formula perhitungan upah sudah baku dan tidak bisa diubah secara tiba-tiba," kata Ganjar, Selasa (21/12) malam.

Ganjar mengatakan dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) tertanggal 20 November 2021 ini maka UMP Jateng tahun 2022 resmi naik 0,78 persen atau sebesar Rp 1.812.935 dari tahun sebelumnya yakni Rp 1.798.979,12.

"PP itu salah satu peraturan perundang-undangan. Bunyi ketentuan di PP itu fix kita tidak punya ruang untuk melakukan improvisasi. Kalau saya mengubah maka berarti saya melanggar peraturan," kata dia.

Baca Juga

Gerindra Sebut Keputusan Anies Naikkan UMP DKI 5,1 Persen Perlu Diapresiasi

Ganjar mengaku sudah berkomunikasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan sebelum menetapkan UMP Jateng tahun 2022. Penetapan ini menyertakan aturan wajib bagi perusahaan agar menyusun Struktur dan Skala Upah (Susu) bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun.

"Ini bukan soal cerita berani atau cerita bisa mengubah atau tidak mengubah UMP. Kalau kita mendorong politik makronya agar daya beli masyarakat tinggi," katanya.

Menurutnya, pada masa pandemi COVID-19 banyak perusahaan yang terdampak, bahkan banyak yang terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Jika seandainya memang UMP bisa dinaikkan tapi perusahaan tidak sanggup membayar, maka akan jadi masalah.

"Kalau kita naikkan UMP, mereka yang bayar siapa?. Kalau posisi perusahaan mampu, tidak soal," katanya.

Ganjar mendorong pengusaha untuk menyusun Struktur dan Skala Upah (Susu) bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun. Ia juga meminta agar pengusaha dan buruh duduk bersama terkait kondisi perusahaan

"Masih banyak perusahaan yang untung cukup besar meski pandemi, maka kenaikan upah bisa kita bicarakan," pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

Anies Revisi Kenaikan UMP, PDIP Pertanyakan Apa Kerjaan TGUPP

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pembangunan Sirkuit Formula E di Ancol Tinggal 13 Persen
Indonesia
Pembangunan Sirkuit Formula E di Ancol Tinggal 13 Persen

Kontraktor pembuatan lintasan balap mobil berenergi listrik Formula E di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara terus dikebut.

Apindo Gugat Anies ke PTUN soal UMP DKI 2022, Riza Sebut Hal Biasa
Indonesia
Apindo Gugat Anies ke PTUN soal UMP DKI 2022, Riza Sebut Hal Biasa

Gugatan ini didaftarkan pada nomor perkara 11/G/2022/PTUN.JKT tertanggal 13 Januari 2022

Buat SIM Internasional Bisa Lewat Online
Indonesia
Buat SIM Internasional Bisa Lewat Online

Kasubdit SIM Ditregident Korlantas Polri, Kombes Trijulianto Djati Utomo menjelaskan, seiring kemajuan teknologi informasi di 4.0, pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) Internasional bisa melalui aplikasi SIM Online Presisi atau SINAR.

KPK Buka Opsi Panggil Paksa jika Andi Arief Tak Kooperatif Lagi
Indonesia
KPK Buka Opsi Panggil Paksa jika Andi Arief Tak Kooperatif Lagi

KPK memastikan surat pemanggilan terhadap Andi Arief sudah disampaikan KPK pada 23 Maret 2022.

Din Syamsuddin Sebut Rezim Jokowi Tidak Prorakyat
Indonesia
Din Syamsuddin Sebut Rezim Jokowi Tidak Prorakyat

Kenaikan harga BBM menunjukkan rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pro terhadap rakyat.

Aturan WFO PPKM Level 3 Kembali Dilonggarkan, Boleh 50 Persen
Indonesia
Aturan WFO PPKM Level 3 Kembali Dilonggarkan, Boleh 50 Persen

WFO sebelumnya 25 persen menjadi 50 persen atau lebih.

Perludem Sebut Karakter Pemilu di Indonesia Paling Kompleks dan Rumit di Dunia
Indonesia
Perludem Sebut Karakter Pemilu di Indonesia Paling Kompleks dan Rumit di Dunia

Indonesia menyelenggarakan pemilu dengan rekapitulasi suara paling lama di dunia

[HOAKS atau FAKTA]: Mantan Menkes Terawan Promosikan Obat Diabetes
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Mantan Menkes Terawan Promosikan Obat Diabetes

Penelusuran dari laman Facebook tidak ditemukan berita terkait konten promosi obat diabetes tersebut.

Logistik MotoGP Sudah Tiba di Lombok
Indonesia
Logistik MotoGP Sudah Tiba di Lombok

Dua puluh pebalap berbagai kelas akan berparade di Jakarta, Rabu pekan depan (16/3).

KPK Tetapkan Bupati Pemalang Tersangka Suap
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati Pemalang Tersangka Suap

KPK menetapkan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan.