Tak Etis Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Luhut Diseret ke Ranah Politik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. (Antaranews)

MerahPutih.com - Koordinator Aliansi Masyarakat Penegak Supremasi Hukum, Ade Nugroho menilai bahwa persoalan hukum harus dituntaskan dan dibuktikan secara hukum.

Salah satunya adalah kasus dugaan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Muhammad Said Didu kepada Luhut Binsar Panjaitan (LBP), di mana kasus tersebut masih berjalan di Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipid Siber) Bareskrim Mabes Polri.

Baca Juga

Pecatan TNI Ditangkap Karena Minta Jokowi Mundur, IPW: Polisi Jangan Paranoid

“Terkait masalah perkara pencemaran nama baik dan fitnah yang diduga dilakukan oleh Said Didu kepada LBP adalah murni perkara hukum,” kata Ade dalam konferensi persnya di Jakarta, Minggu (31/5).

Maka ketika ada perkara hukum, penyelesainnya harus berdasarkan proses hukum yang berjalan, bukan malah menjadi kegaduhan publik yang tidak menentu, termasuk di ranah sosial media.

Oleh karena itu, Ade pun mengharapkan agar masyarakat tidak melakukan provokasi di media sosial yang justru menciptakan kegaduhan baru.

“Kami dari Aliansi Masyarakat Penegak Supremasi Hukum menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, agar jangan sampai terprovokasi dan terpolitisasi dengan persoalan tersebut,” tuturnya.

Koordinator Aliansi Masyarakat Penegak Supremasi Hukum, Ade Nugroho
Koordinator Aliansi Masyarakat Penegak Supremasi Hukum, Ade Nugroho

Kemudian, Ade juga menyayangkan banyaknya konten hoaks dan provokatif yang muncul dewasa ini di media sosial, termasuk video-video di Youtube dengan tujuan melakukan serangan secara subyektif atau personal.

“Belakangan ini banyak sekali informasi dan berita hoaks dan provokatif beredar secara masif di berbagai media sosial dan Youtube terkait persoalan tersebut yang sengaja dibuat dan disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab,” ujarnya.

Dan kepada masyarakat luas, agar tidak ikut memperkerus suasana dengan berkomentar yang tidak etis dan cenderung malah ikut menyerang personal. Karena ia khawatir, masyarakat justru bisa terjerat dengan kasus serupa.

“Banyak masyarakat yang tidak bisa menahan emosi lalu asal berkomentar tanpa tading aling-aling, sehingga justru mereka bisa terjerat dengan pasal yang sama. Kan kasihan,” imbuh Ade.

Secara keseluruhan, seharusnya publik mempercayakan proses hukum kasus antara Said Didu dengan Luhut oleh aparat kepolisian secara profesional tanpa adanya intervensi yang justru mengaburkan unsur keadilan.

“Kita semua harus mempercayakan masalah tersebut kepada penegak hukum, karena saat ini masalah tersebut telah ditangani oleh pihak kepolisian,” tandasnya.

Ade Nugroho pun mengajak semua pihak untuk tetap tenang dan menunggu saja hasil proses penanganan perkara yang tengah ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri tanpa mengindahkan propaganda yang justru tidak sejalan dengan semangat penegakan hukum di dalam kasus tersebut.

“Jadi kita tunggu hasil kepolisian bekerja, biarkan proses penegakan berjalan dengan baik, tanpa ada intervensi dari siapapun dan pihak manapun juga,” tutupnya.

Said Didu dilaporkan Menteri Maritim Luhut Panjaitan ke polisi
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. (ANTARA)

Perlu diketahui, bahwa Said Didu dilaporkan polisi oleh kuasa hukum Luhut Binsar Panjaitan yang notabane adalah Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi.

Kasus tersebut bermula tatkala Said Didu membuat sebuah video yang tersebar di YouTube dengan judul “MSD: Luhut hanya pikirkan uang, uang, dan uang.” Tak disangka video itu ternyata diketahui Luhut.

Baca Juga

Anak Buah Luhut Pastikan 500 TKA Asal Tiongkok Tiba di Indonesia Awal Juli

Melalui juru bicaranya yakni Jodi, Luhut meminta Said Didu untuk menyampaikan permintaan maaf dalam tenggat waktu 2×24 jam. Jika tidak mengindahkan somasi tersebut, maka pihak Luhut akan menempuh jalur hukum.

Seusai itu, Said Didu pun sempat menyampaikan klarifikasinya melalui sepucuk surat yang ditujukan kepada Luhut. Jodi mengatakan bahwa surat itu sudah dibaca oleh Luhut namun tanpa memberikan komentar apapun. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Panggil Direktur Operasional PT Pupuk Indonesia Logistik Terkait Kasus Bowo Sidik
Indonesia
KPK Panggil Direktur Operasional PT Pupuk Indonesia Logistik Terkait Kasus Bowo Sidik

Budiarto akan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Direktur PT HTK Taufik Agustono.

Gegara Rizieq Shihab, Anies Dipanggil Polisi
Indonesia
Gegara Rizieq Shihab, Anies Dipanggil Polisi

Argo menegaskan klarifikasi ini terkait dugaan tindak pidana pelanggaran pasal UU Kekarantinaan Kesehatan.

Ketum Partai yang Juga Pembantu Jokowi Hadiri Rakernas PDIP
Indonesia
Ketum Partai yang Juga Pembantu Jokowi Hadiri Rakernas PDIP

Rakernas I menggelar pameran tentang kekayaan pangan, bumbu-bumbuan, rempah, kekayaan hayati

KSPI Minta PKS dan Demokrat Respon Legislative Review UU Ciptaker
Indonesia
KSPI Minta PKS dan Demokrat Respon Legislative Review UU Ciptaker

Legislative review sudah melekat dengan setiap anggota DPR

DKI Habiskan Rp53 M Anggaran Corona buat Semprot Pemukiman
Indonesia
DKI Habiskan Rp53 M Anggaran Corona buat Semprot Pemukiman

Penggunaan anggaran BTT itu telah memiliki payung hukum berupa Surat Edaran Mendagri 440/2436/SJ 17 Mar 2020

Harlah Pancasila di Tengah Corona, Negara Harus Hadir Urus Warga Terdampak
Indonesia
Harlah Pancasila di Tengah Corona, Negara Harus Hadir Urus Warga Terdampak

"Ada banyak yang kehilangan pekerjaan dan di-PHK. Mereka tentu saat ini kesusahan. Atas nama kemanusiaan, kita semua wajib memberikan pertolongan kepada mereka" ungkap dia.

Pemerintah Diminta Transparan Soal Anggaran Rp 405 Triliun Penanganan COVID-19
Indonesia
Pemerintah Diminta Transparan Soal Anggaran Rp 405 Triliun Penanganan COVID-19

Informasi yang terkandung di dalam perpres tersebut sangat terbatas

Usai Temui Rizieq, PKS Tegaskan Siap Bersinergi Wujudkan Revolusi Akhlak Bangsa
Indonesia
Usai Temui Rizieq, PKS Tegaskan Siap Bersinergi Wujudkan Revolusi Akhlak Bangsa

Indonesia akan kuat jika dibarengi dengan akhlak yang juga kuat

John Kei Berikan Uang Rp10 Juta ke Anak Buahnya untuk Operasi Pembunuhan Nus Kei
Indonesia
John Kei Berikan Uang Rp10 Juta ke Anak Buahnya untuk Operasi Pembunuhan Nus Kei

Dalam rekonstruksi pun memperlihatkan adegan John Kei memimpin rapat perencanaan pembunuhan dan penjemputan Agrapinus Rumatora alias Nus Kei.

KA Reguler Beroperasi Lagi 12 Juni dengan Protokol Kesehatan Ketat
Indonesia
KA Reguler Beroperasi Lagi 12 Juni dengan Protokol Kesehatan Ketat

KAI akan mengoperasikan 14 KA Jarak Jauh dan 23 KA Lokal yang akan dioperasikan