Headline
Tak Diloloskan jadi Capim KPK, Natalius Pigai Gugat Pansel ke PTUN Natalius Pigai di kantor Kemenko Polhukam Jumat (9/6) (MP/Ponco Sulaksono)

Merahputih.com - Calon Komisioner KPK Natalius Pigai akan menggugat Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) KPK ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Pigai menduga sengaja tidak dilosokan oleh pansel pada tahap awal seleksi administrasi.

Untuk itu, ia perlu membawa perkara ini ke PTUN agar dapat diuji. Mana saja administrasi Pigai yang tidak lengkap, sehingga tidak diloloskan.

Baca Juga: 5 'Pendekar' dari KPK Tereliminasi di Babak Awal, 13 Lolos

"Kerja Pansel KPK harus bisa dipertanggung jawabkan di depan majelis hakim Pengadilan TUN. Langkah ini untuk menghindari keputusan Pansel KPK hanya didasarkan pada suka atau tidak suka (like and dislike)," ujar Natalius Pigai kepada wartawan di Jakarta, Jumat (12/7).

Menurut Pigai, setelah membaca teks WA yang dikirim oleh salah satu anggota pansel, yang isinya tidak menyebutkan administrasi apa yang menyebabkannya tidak lolos.

"Berdasarkan pada teks WA dari salah satu anggota Pansel calon KPK ini, maka patut diduga ada unsur kesengajaan mencoret saya sejak awal seleksi administrasi. Pertanyaannya, apakah 192 orang yang lolos tersebut semuanya memenuhi syarat lebih baik dari saya? Untuk itu, perlu dibuka nanti di Pengadilan TUN. Apa saja kekurangan-kekuranga saya," ujar Pigai.

Menurut Pigai, ada beberapa nama yang diloloskan oleh pansel bukan sarjana hukum. Bahkan tidak punya pengalaman cukup bidang penegakan hukum. Apalagi mereka yang berasal dari PNS, NGO, wiraswasta, pejabat negara dan dosen.

Anggota Pansel Capim KPK usai bertemu Joko Widodo. (Antaranews)

"Apakah mereka lebih baik dari saya? Apakah mereka dikenal dari segi kemampuan, integritas, kompetensi, konsistensi dibandingkan dengan saya? Untuk itu ada beberapa langka hukum yang saya akan dilakukan," sebut Pigai.

Pertama, mengajukan gugatan hukum melalui PTUN agar melihat, meneliti rekam jejak dan pengalaman untuk membandingkan persyaratannya dengan 192 orang yang dinyatakan lolos oleh pansel. Apabila ternyata ada satu atau lebih calon yang persyaratannya lebih rendah dari dia, maka dia meminta kepada pengadilan untuk diloloskan sebagai capim KPK.

Kedua, Natalius juga akan mempertimbangkan menggugat secara perdata atas kerugian dan harga diri saya sebagai mantan pimpinan Komnas HAM RI yang menangani kasus rata-rata 60 persen dari kurang lebih 6.000 sampai 8.000 kasus yang masuk ke Komnas HAM.

Kontribusi nyata dia, persoalan krusial bangsa inipun Natalius menjadi ketua tim yang menjaga keseimbangan kebangsaan yang negara.

"Saya adalah ketua tim pembela Habib Rizieq, ulama, habaib, umat Islam dan aktivis, yang membantu negara menjaga keseimbangan selama kurun waktu 2016-2018," jelas Pigai.

Pimpinan KPK bersama Pansel Capim KPK di Gedung KPPK, Jakarta (Foto: Antaranews)

"Kalau saya tidak membantu,mungkin negara ini dalam keadaan perang saudara. Namun intelektualitas, objektivitas, konsisten, komitmen, jujur, bersih dan adil yang saya memiliki sebagai marwah harga diri saya tercederai, hanya karena ketidakadilan dan subjektivitas Pansel Calon Pimpinan KPK," tuturnya.

Pansel KPK telah merampungkan proses seleksi administrasi. Pengumuman hasil seleksi diumumkan oleh pansel di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (11/7). Dari jumlah 376 yang mendaftar, 192 orang dinyatakan lolos seleksi administrasi. Sebanyak 180 orang pendaftar yang lolos adalah laki-laki, sisanya perempuan sebanyak 12 orang.

Baca Juga: Hari Terakhir, Wakil Ketua KPK Laode M Syarief Daftar Seleksi Capim

Adapun berdasarkan kategori profesi, sebanyak 40 orang berasal dari akademisi atau dosen. Mereka yang dari kalangan advokat atau konsultan hukum 39 orang. Dari unsur korporasi ada 17 orang. Sedangkan dari unsur jaksa dan hakim 18 orang.

Selain itu, dari unsur kepolisian ada 13 orang. Sementara dari kalangan auditor 9 orang, dan 13 orang dari komisioner dan pegawai KPK. Sisanya sebanyak 43 orang lagi berprofesi sebagai pensiunan, PNS, wiraswasta, NGO dan pejabat negara. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ade Armando Diingatkan Kalau Menyampaikan Kritik Tanpa Permalukan Pihak Lain
Indonesia
Ade Armando Diingatkan Kalau Menyampaikan Kritik Tanpa Permalukan Pihak Lain

Apa yang dilakukan Ade Armando tidak diikuti oleh para Mahasiswanya

 Minta Pemilihan Wagub Terbuka, PKS: Gerindra Cederai Kesepakatan
Indonesia
Minta Pemilihan Wagub Terbuka, PKS: Gerindra Cederai Kesepakatan

"Jangan kita menciderai apa yang sudah kita sepakati, Karena kalau apa yang sudah ditetapkan, dan disepakati kemudian dibatalkan ya ini akan jadi preseden buruk, bagi DPRD," kata Arifin

Kejagung Sita Enam Bidang Tanah di Jaksel Terkait Kasus Jiwasraya
Indonesia
Kejagung Sita Enam Bidang Tanah di Jaksel Terkait Kasus Jiwasraya

Selain itu, jaksa penyidik juga menyegel satu unit apartemen yakni Apartemen Ambassade Residences LT-6 Unit H, Jakarta Selatan.

Kadin Klaim UU Cipta Kerja Untungkan Startup
Indonesia
Kadin Klaim UU Cipta Kerja Untungkan Startup

Perusahaan rintisan atau startup diklaim diuntungkan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) terutama pendanaan dari investor.

[HOAKS atau FAKTA]: Pembagian Iphone 12 Gratis di Indonesia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pembagian Iphone 12 Gratis di Indonesia

apple resmi meluncurkan rangkain iPhone terbarunya, iPhone 12 dalam acara virtual bertajuk Hi, speed.

Meski Mendesak, Peluncuran Vaksin COVID-19 Mesti Persiapan Matang
Indonesia
Meski Mendesak, Peluncuran Vaksin COVID-19 Mesti Persiapan Matang

Ada jalan panjang yang mesti dilalui untuk memastikan bahwa vaksin itu efektif dan aman.

 Penegak Hukum di Jakarta Disarankan Tak Ikuti Permenhub Nomor 18
Indonesia
Penegak Hukum di Jakarta Disarankan Tak Ikuti Permenhub Nomor 18

Jadi, dengan alasan apapun, Polda Metro Jaya seharusnya tidak bimbang merujuk pada peraturan yang mana dan bisa menyegerakan untuk melakukan pengawasan PSBB sesuai dengan Pergub DKI Jakarta No. 33/2020

Catat, Mulai Tanggal Ini Sanksi Langgar Protokol Kesehatan Diberlakukan di Kota Cirebon
Indonesia
Catat, Mulai Tanggal Ini Sanksi Langgar Protokol Kesehatan Diberlakukan di Kota Cirebon

Tindakan tegas diberikan Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon bagi pelanggar protokol kesehatan, mulai 1 Oktober.

Jadi Tersangka, Irjen Napoleon Bonaparte Dicekal ke Luar Negeri
Indonesia
Jadi Tersangka, Irjen Napoleon Bonaparte Dicekal ke Luar Negeri

Keduanya yakni Tommy Sumardi selaku diduga pemberi suap dan Napoleon Bonaparte selaku diduga penerima suap.

Pekan Depan Polisi Pasang Kamera e-TLE di JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang
Indonesia
Pekan Depan Polisi Pasang Kamera e-TLE di JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang

Polisi akan segera memasang kamera ETLE permanen di kedua arah JLNT tersebut