Tak Dapat Jatah Menteri, Wiranto Kembali ke Istana Sebagai Wantimpres Ketua Wantimpres Wiranto bersalaman dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jumat (13/12) (Foto: ANTARA)

MerahPutih.Com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto kembali mendapat kepercayaan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Wiranto terpilih sebagai salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Bersama Habib Lutfhi bin Yahya, Wiranto yang juga mantan Menkopolhukam ini dilantik di Istana Negara siang ini bersama enam orang lainnya.

Baca Juga:

Bangga Anies Jadi Penguasa, Wantimpres Jokowi Ungkit Kalau Ibu Kota Pindah

Saat ditanya terkait kondisinya setelah serangan penusukan oleh terduga teroris di Banten pada Oktober lalu, Wiranto mengaku sudah membaik.

Wiranto dilantik sebagai Wantimpres di Istana Negara
Mantan Menko Polhukam Wiranto dilantik sebagai Wantimpres di Istana Negara (Foto: ANTARA)

Wiranto mengatakan siap bekerja kembali.

"Siap bertugas, siap kerja," ujarnya.

Pelantikan berlangsung pukul 14.55 WIB di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (13/12).

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 137/p Tahun 2019 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden.

Berikut 9 nama yang dilantik Jokowi sebagai Wantimpres:

1. Sidarto Danusubroto (politisi PDI-P)

2. Dato Sri Tahir (bos Mayapada Group)

3. Putri Kuswisnu Wardani (bos Mustika Ratu)

4. Mardiono (politisi PPP)

5. Wiranto (mantan Menko Polhukam)

6. Agung Laksono (politisi Golkar)

7. Arifin Panigoro (bos Medco Energi)

8. Soekarwo (mantan Gubernur Jawa Timur)

9. Habib Luthfi bin Yahya (Tokoh NU)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres, Dewan Pertimbangan Presiden adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 16 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Wantimpres bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara.

Baca Juga:

Ini Tugas Wantimpres

Nasihat dan pertimbangan disampaikan baik secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota dewan.

Masa jabatan keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden berakhir bersamaan dengan masa berakhirnya jabatan Presiden atau berakhir karena diberhentikan oleh Presiden.(Knu)

Baca Juga:

Wantimpres Jokowi Petakan Khilafah dan Komunis Ancam NKRI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hadapi Banjir, DKI Bakin Rencana Evakuasi Warga
Indonesia
Hadapi Banjir, DKI Bakin Rencana Evakuasi Warga

"280 perahu karet kami sifatnya standby untuk penyelamatan dan evakuasi, pos pemadam kita ada 139 pos. Baik di kecamatan atau kelurahan satu pos minimal satu atau dua perahu karet,” jelas Satriadi.

Penyemprotan Disinfektan Massal Malah Berisiko Picu Radang Paru
Indonesia
Penyemprotan Disinfektan Massal Malah Berisiko Picu Radang Paru

Penyemprotan disinfektan ke tubuh seseorang malah dapat memiciu chemical pneumonia.

MPR Kritik Kebijakan Guru Wajib Absen Sidik Jari di Sekolah
Indonesia
MPR Kritik Kebijakan Guru Wajib Absen Sidik Jari di Sekolah

Dinas Pendidikan diminta untuk mempertimbangkan kondisi daerahnya dan memperhatikan usulan dari tim penanganan COVID-19, serta lebih cermat dalam mengambil kebijakan di tengah wabah.

Pemprov DKI: 17.534 Orang Rapid Test, 282 Dinyatakan Positif Corona
Indonesia
Pemprov DKI: 17.534 Orang Rapid Test, 282 Dinyatakan Positif Corona

Dari 17.534 warga yang dites, sebanyak 282 dinyatakan terpapar virus corona atau COVID-19.

6 Varian Mandat Konstitusional dalam Putusan MK
Indonesia
6 Varian Mandat Konstitusional dalam Putusan MK

Mahkamah Konstitusi memberikan alternatif penormaan untuk dipilih

 Begini Kondisi 86 Warga Jabar di BPSDM yang Dipulangkan dari Arab Saudi
Indonesia
Begini Kondisi 86 Warga Jabar di BPSDM yang Dipulangkan dari Arab Saudi

"Mayoritas negatif. Kalau sudah negatif, kami beri opsi apakah mau dilanjutkan isolasinya di sini (BPSDM Jabar) atau di kota/ kabupaten masing-masing.

Rocky Gerung Kritik Jokowi Soal Perintah Menkes Berkantor di Natuna
Indonesia
Rocky Gerung Kritik Jokowi Soal Perintah Menkes Berkantor di Natuna

Yang seharusnya berada di Natuna untuk memantau karantina WNI yang dipulangkan dari Tiongkok cukup pejabat selevel kepala satuan tugas.

Manut Putusan MA Batalkan Tarif Baru BPJS Kesehatan, Pemerintah Ogah Banding
Indonesia
Manut Putusan MA Batalkan Tarif Baru BPJS Kesehatan, Pemerintah Ogah Banding

Mahfid menerangkan, judicial review berbeda dengan gugatan perkara maupun perdata yang masih memiliki cela untuk ditinjau kembali.

KPK Didesak Pantau Anggaran COVID-19 di Daerah Rawan Penyelewengan Bansos
Indonesia
KPK Didesak Pantau Anggaran COVID-19 di Daerah Rawan Penyelewengan Bansos

Pemda dan Satgas Penanganan COVID-19 diharap memperhatikan masukan dari KPK

 Sebanyak 1.720 Peserta Lolos Seleksi SNMPTN di UNS Surakarta
Indonesia
Sebanyak 1.720 Peserta Lolos Seleksi SNMPTN di UNS Surakarta

Rektor UNS, Jamal Wiwoho, mengatakan jumlah peminat SNMPTN UNS tahun 2020 ini sebanyak 31.080 orang. Angka ini mengalami kenaikan 1,5 persen dari peminat SNMPTN UNS tahun 2019.