Tak Bawa STRP, Sejumlah Pengendara Diputar Balik di Pos PPKM Daan Mogot Petugas Kepolisian Polda Metro Jaya melakukan pembatasan mobilitas dari arah Tangerang menuju Jakarta saat hari pertama pelaksanaan PPKM Darurat di wilayah Kalideres, Jakarta, Sabtu, (3/7). Foto: MP/R

MerahPutih.com - Sejumlah pengendara yang hendak melintasi posko penyekatan Jalan Daan Mogot, Batuceper, Kota Tangerang, diputar balik. Mereka dilarang melintas karena belum memiliki surat tanda registrasi pekerja (STRP), Senin (12/7).

Dandim 0506/Tangerang, Kolonel Inf Bambang Herry Tugiyono mengatakan, seluruh pengendara yang tak membawa STRP tidak bisa melanjutkan perjalanannya ke DKI Jakarta.

Baca Juga

Luhut: Capaian Penurunan Mobilitas Warga PPKM Darurat Meleset dari Target

"Kami menyeleksi betul, memeriksa kendaraan yang bisa menunjukkan surat itu bagi yang bekerja di sektor esensial dan kritikal," katanya kepada wartawan, Senin (12/7).

Bambang menyatakan, peraturan baru itu diterapkan guna mengurangi mobilitas warga di Kota Tangerang. Tujuannya untuk mencegah penyebaran.

Menurut Bambang, personel di lapangan akan memeriksa seluruh pengendara yang hendak melintasi posko Jalan Daan Mogot itu hingga tanggal 20 Juli 2021.

Petugas Kepolisian Polda Metro Jaya melakukan pembatasan mobilitas dari arah Tangerang menuju Jakarta saat hari pertama pelaksanaan PPKM Darurat di wilayah Kalideres, Jakarta, Sabtu, (3/7/2021). Presiden Joko Widodo menetapkan PPKM Darurat untuk pulau Jawa dan Bali mulai 3-20 Juli 2021. Hampir seluruh kendaraan diwajibkan putar balik, kecuali kendaraan ekpedisi barang, farmasi, tenaga medis, dan ojek online. Merahputih.com / Rizki Fitrianto
Petugas Kepolisian Polda Metro Jaya melakukan pembatasan mobilitas dari arah Tangerang menuju Jakarta saat hari pertama pelaksanaan PPKM Darurat di wilayah Kalideres, Jakarta, Sabtu, (3/7/2021). Presiden Joko Widodo menetapkan PPKM Darurat untuk pulau Jawa dan Bali mulai 3-20 Juli 2021. Hampir seluruh kendaraan diwajibkan putar balik, kecuali kendaraan ekpedisi barang, farmasi, tenaga medis, dan ojek online. Merahputih.com / Rizki Fitrianto

Karena masih banyak pengendara yang tak membawa STRP, Bambang mengimbau para pekerja sektor esensial dan kritikal agar segera memiliki dokumen tersebut.

"Bagi masyarakat yang belum memiliki, segera melengkapi surat itu sesuai aturan pemerintah," ucap Bambang.

Bambang juga mengimbau kepada warga yang tidak berkepentingan untuk melintas agar tetap berada di rumah. Ia juga mengingatkan bahwa angka terkonfirmasi positif COVID-19 dan angka kematian belum juga menurun di Kota Tangerang.

"Angka penularan dan kematian, kami sudah tahu semakin meningkat," papar Bambang.

STRP merupakan dokumen yang wajib dibawa saat hendak melintasi wilayah Jabodetabek selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga 20 Juli 2021. Adapun kewajiban tersebut berlaku mulai Senin ini.

Sebelumnya, pengetatan itu dilakukan karena pergerakan masyarakat masih tinggi, meski sejak 3 Juli 2021 sudah berlaku PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali.

STRP sendiri mulai diberlakukan di Ibu Kota Jakarta pada Senin (5/7) kemarin. Tujuannya adalah untuk membatasi pergerakan warga di tengah pandemi COVID-19. (Knu)

Baca Juga

Pemerintah Klaim Tidak Biarkan Rakyat Kelaparan Selama PPKM Darurat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menhub Sebut 18 Juta Orang Tetap Nekat Ingin Mudik
Indonesia
Menhub Sebut 18 Juta Orang Tetap Nekat Ingin Mudik

Kementerian Perhubungan menyatakan, ada sekitar 18 juta orang yang ingin mudik meski dilarang pemerintah.

Ini Kata Iran Soal Siapa Pemenang Pilpres AS
Dunia
Ini Kata Iran Soal Siapa Pemenang Pilpres AS

Iran tidak peduli tentang siapa yang akan menjadi presiden Amerika Serikat (AS), namun menunggu kebijakan masa mendatang negara itu agar patuh pada hukum dan perjanjian internasional.

Puan: Integrasi NIK dan NPWP Harus Jamin Keamanan Data Pribadi Warga
Indonesia
Puan: Integrasi NIK dan NPWP Harus Jamin Keamanan Data Pribadi Warga

DPR mendorong agar satu kartu ini berlaku juga dengan layanan hak warga untuk kesehatan, sosial dan pendidikan yang dapat dilayani dengan baik.

Kalapas Tangerang Dinonaktifkan Buntut Kasus Kebakaran Lapas
Indonesia
Kalapas Tangerang Dinonaktifkan Buntut Kasus Kebakaran Lapas

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akhirnya menonaktifkan Kalapas Kelas 1 Tangerang Victor Teguh.

Pejabat Kemensos Ungkap Juliari Arahkan Pungut Fee Bansos Hingga Rp30 Miliar
Indonesia
Pejabat Kemensos Ungkap Juliari Arahkan Pungut Fee Bansos Hingga Rp30 Miliar

"Target Juliari Batubara saat itu, adalah, saya (Adi Wahyono) dan Joko bisa memungut fee sebesar kurang lebih Rp 30 miliar pada tahap 1, 3, dan 6. Saya sampaikan bahwa pemintaan itu sedang diproses oleh Matheus Joko Santoso," kata tim kuasa hukum Harry membacakan BAP Adi Wahyono

Kampung Jokowi Masuk PPKM Level 4 COVID-19, Luhut Kirim 150 Oksigen Konsentrator
Indonesia
Kampung Jokowi Masuk PPKM Level 4 COVID-19, Luhut Kirim 150 Oksigen Konsentrator

"Kami dapat kiriman dari pusat (Luhut) berupa 150 oksigen konsentrator. Pengiriman barang langsung dari Jakarta ke Solo," ujar Ning sapaan akrabnya, Minggu (25/7).

8 Napi di LP Perempuan Kerobokan Denpasar Minum Disinfektan, 1 Orang Tewas
Indonesia
8 Napi di LP Perempuan Kerobokan Denpasar Minum Disinfektan, 1 Orang Tewas

Delapan napi Lembaga Pemasyarakatan (LP) Perempuan Kelas IIA Denpasar meminum cairan disinfektan yang dicampurkan dengan serbuk perasa minuman. Akibatnya, satu orang tewas atas peristiwa tersebut.

Ditawari Bantuan Bank Dunia, Luhut Minta Rehabilitasi 600 Ribu Hektare Mangrove
Indonesia
Ditawari Bantuan Bank Dunia, Luhut Minta Rehabilitasi 600 Ribu Hektare Mangrove

Luhut Binsar Panjaitan mengaku mendapat banyak tawaran bantuan dari Bank Dunia dalam lawatannya ke Washington DC, Amerika Serikat, awal pekan ini.

Obat COVID-19 Langka dan Mahal, Polisi Pantau Lokasi Pusat Penjualan
Indonesia
Obat COVID-19 Langka dan Mahal, Polisi Pantau Lokasi Pusat Penjualan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah melakukan koordinasi mengatasi masalah kelangkaan dan mahalnya harga obat.

Politisi DKI Minta Pemprov Evaluasi Penanggulangan Banjir
Indonesia
Politisi DKI Minta Pemprov Evaluasi Penanggulangan Banjir

Data Pemprov untuk waktu surut, berturut-turut adalah 6 hari (2002), 10 hari (2007), 7 hari (2013), 7 hari (2015), 4 hari (2020), dan 1 hari (2021).