ICW Sindir Jaksa Agung karena tak Ajukan Kasasi Putusan Banding Pinangki Terdakwa kasus penerimaan suap dari Djoko Tjandra terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA), Pinangki Sirna Malasari. ANTARA FOTO/ Reno Esnir

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengucapkan selamat kepada Jaksa Agung ST Burhanudin karena enggan mengajukan kasasi atas putusan tingkat banding mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejagung, Pinangki Sirna Malasari.

"ICW mengucapkan selamat kepada Bapak ST Burhanudin selaku Jaksa Agung dan jajarannya di Kejaksaan Agung karena telah berhasil mempertahankan vonis ringan kepada Pinangki Sirna Malasari," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Selasa (6/7).

Baca Juga

Kejagung Tak Ajukan Kasasi Atas Korting Hukuman Pinangki

Tidak hanya itu, kata Kurnia, Mahkamah Agung juga telah sukses menorehkan noktah hitam dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebab, Pinangki yang notabene penegak hukum semestinya diganjar hukuman maksimal, namun hanya divonis 4 tahun penjara.

Jaksa Agung ST Burhanuddin. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.
Jaksa Agung ST Burhanuddin. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

Bagi ICW, seluruh penanganan korupsi suap, pencucian uang, dan permufakatan jahat Pinangki hanya dagelan semata.

"Betapa tidak, begitu banyak celah-celah yang tak mau dibongkar oleh Kejaksaan Agung," ujarnya.

Satu di antaranya, dikatakan Kurnia, dugaan keterlibatan pejabat tinggi di instansi penegak hukum yang menjamin Pinangki untuk dapat bertemu dengan Djoko Tjandra.

"Selain itu, dalam proses hukum ini pula publik bisa melihat betapa KPK melakukan pembiaran atas penanganan perkara yang penuh dengan konflik kepentingan," kata dia.

Sebelumnya Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat memastikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak mengajukan kasasi terkait putusan banding vonis majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap Pinangki Sirna Malasari.

Diketahui, vonis banding itu memutuskan memangkas masa hukuman Pinangki dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara dalam statusnya sebagai terdakwa suap kepengurusan fatwa Mahkamah Agung dari Djoko Tjandra.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Riono Budisanto memastikan JPU menerima putusan yang diketok majelis hakim pengadilan tinggi DKI Jakarta.

"JPU tidak mengajukan permohonan kasasi," kata Riono saat dikonfirmasi, Senin (5/7).

Jaksa Pinangki Sirna Malasari di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (11/1). (Desca Lidya Natalia)
Jaksa Pinangki Sirna Malasari di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (11/1). (Desca Lidya Natalia)

Riono mengungkapkan alasan JPU tidak akan mengajukan kasasi lantaran tuntutan pihaknya telah terpenuhi sesuai putusan PT DKI Jakarta.

Selain itu, kata dia, tidak ada alasan untuk mengajukan permohonan kasasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP. (Pon)

Baca Juga

ICW Ultimatum Kejaksaan Agung Ajukan Kasasi Vonis Pinangki

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Upaya Bebaskan Rizieq Melalui Unjuk Rasa Dianggap Tidak Tepat
Indonesia
Upaya Bebaskan Rizieq Melalui Unjuk Rasa Dianggap Tidak Tepat

Massa bakal menggelar Aksi 1812 mendesak tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan Rizieq Shihab dibebaskan.

237 Sekolah di Bandung akan Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka
Indonesia
237 Sekolah di Bandung akan Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka

Sekolah PTM sendiri direncanakan akan diuji coba selama dua pekan, 7-18 Juni 2021.

Intoleransi Yang Mengancam Kehidupan Warga
Indonesia
Intoleransi Yang Mengancam Kehidupan Warga

Kasus intoleransi paling mencolok dan terus berulang dari tahun ke tahun adalah gangguan terhadap kebebasan beragama.

Empat Pegawai Terpapar COVID-19, Kantor RRI Solo Lockdown 3 Hari
Indonesia
Empat Pegawai Terpapar COVID-19, Kantor RRI Solo Lockdown 3 Hari

Sebanyak empat pegawai di Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Solo, Jawa Tengah terpapar COVID-19.

Generasi Pasca 1998 Tidak Paham, PGRI Desak Pendidikan Pancasila Dipertahankan
Indonesia
Generasi Pasca 1998 Tidak Paham, PGRI Desak Pendidikan Pancasila Dipertahankan

PGRI berharap kasus penghilangan mata pelajaran sejarah dalam kurikulum pendidikan nasional tidak berulang pada mata pelajaran PPKN.

[HOAKS atau FAKTA]: Chat Kapolda Metro Siap 'Sikat' Rizieq Beserta Laskarnya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Chat Kapolda Metro Siap 'Sikat' Rizieq Beserta Laskarnya

Ini upaya orang yang mau provokasi menyebarkan berita tidak benar.

Bandung Mulai Vaksinasi COVID-19 pada Anak
Indonesia
Bandung Mulai Vaksinasi COVID-19 pada Anak

Pemerintah Kota Bandung mulai melakukan vaksinasi COVID-19 untuk usia 12-17 tahun.

Suap Pinangki-Jenderal Polisi, Djoko Tjandra Dituntut 4 Tahun Penjara
Indonesia
Suap Pinangki-Jenderal Polisi, Djoko Tjandra Dituntut 4 Tahun Penjara

Jaksa juga meyakini terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali itu, telah memberi uang

Resmikan Rel Ganda Lintas Selatan Jawa, Menhub: Jalur Baru Ekonomi Nasional
Indonesia
Resmikan Rel Ganda Lintas Selatan Jawa, Menhub: Jalur Baru Ekonomi Nasional

Menhub Budi Karya Sumadi meresmikan jalur ganda kereta api lintas selatan Jawa mulai dari Cirebon–Purwokerto–Kroya–Yogya–Solo–Madiun–Jombang sepanjang 550 kilometer.

Komnas HAM Hari Ini Periksa Pengurus WP KPK
Indonesia
Komnas HAM Hari Ini Periksa Pengurus WP KPK

Komnas HAM menjadwalkan pemeriksaan terhadap 6 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (31/5).