Tak Ada yang Kebal Hukum dalam Penyerangan Polsek Ciracas, Setiap Warga Negara Sama di Mata Hukum Kantor Polsek Ciracas dibakar massa pada Rabu (12/12) dinihari. (Ist)

Merahputih.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai TNI dan Polri sudah seharusnya menjadi teladan dalam kepatuhan kepada aturan hukum jika terjadi permasalahan.

Dia menegaskan pentingnya penegakan hukum, baik menyangkut kalangan sipil maupun anggota aparat keamanan.

"Tiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Meskipun yang melakukan tindakan hukum tersebut adalah anggota TNI dan Polri," ujar Usman dalam keterangan tertulis, Senin (31/8).

Baca Juga:

Penyerangan di Polsek Ciracas Diduga karena Info Hoaks, Pelaku Perlu Diproses di Peradilan Umum

Hal itu dia sampaikan terkait peristiwa penyerangan Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu (29/8) yang diduga dilakukan oknum anggota TNI.

Mantan Ketua Kontras itu mengatakan pelanggar hukum tersebut bukanlah dilakukan oleh institusi atau lembaga, melainkan individu, sehingga institusi yang menaungi pelaku harus menegakkan hukum setegak-tegaknya.

Oleh karena itu, salah besar jika institusi melindungi anggotanya yang melakukan tindakan hukum. Institusi, menurut Usman Hamid, seharusnya menegakkan hukum setegak-tegaknya.

"Institusi yang menegakkan hukum, berarti institusi tersebut menjaga martabatnya, menjaga kehormatannya. Sebaliknya, institusi yang melindungi anggotanya dari tindakan hukum, itu sama saja dengan merusak kredibilitas institusi yang bersangkutan," kata dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan tindakan hukum aparat keamanan seperti kasus penyerangan Kantor Polsek Ciracas bukanlah yang pertama kali terjadi.

Sejumlah kasus sejenis sebelumnya, kata dia, penyelesaiannya belum sepenuhnya bersandar kepada hukum, belum transparan kepada publik, sekaligus belum menunjukkan iktikad yang positif, dalam konteks pendidikan hukum.

Markas Kepolisian Sektor Ciracas, di Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur, diserang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal, Sabtu. (Antara)
Markas Kepolisian Sektor Ciracas, di Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur, diserang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal, Sabtu. (Antara)

Dalam hal ini, Usman mengingatkan TNI dan Polri untuk menjadi teladan dalam kepatuhan kepada hukum. "Mulai dari cara menyikapi perselisihan, termasuk ketika terjadi sengketa hukum," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Usman juga menyinggung mengenai dugaan bahwa penyerangan tersebut dilakukan sebagai dampak dari provokasi pihak-pihak tertentu yang bertujuan merusak keharmonisan TNI dan Polri yang sudah terbina selama ini.

Usman menilai dugaan itu sudah sepatutnya dicermati dengan sungguh-sungguh oleh aparat keamanan karena sudah menyangkut keamanan negara secara nasional.

Penyerangan sekaligus kekerasan yang diduga dilakukan oleh anggota TNI terhadap anggota Polri di Polsek Ciracas tersebut, menurut Usman, harus benar-benar jadi pelajaran berharga bagi semua pihak.

"Jangan sampai hal ini terjadi lagi. Salah satu solusinya adalah dengan penegakan hukum yang transparan. Itu akan membuat aparat hukum akan berpikir berkali-kali sebelum melakukan tindakan yang melawan hukum," katanya.

"Sebaliknya, jika selalu dilindungi oleh institusi, maka anggota yang bersangkutan cenderung 'ringan tangan' untuk melakukan tindakan yang melawan hukum," kata dia.

Usman pun mengimbau pimpinan TNI dan Polri untuk duduk bersama menegakkan hukum terhadap anggota masing-masing. Hal ini, kata dia, tidak bisa lagi disikapi sebagai kekerasan lokal, yang kemudian diselesaikan dengan pendekatan lokal.

Baca Juga:

Bohong Anggota TNI Berujung Warga dan Polisi Diringsek

Usman juga sangat menyesalkan adanya dampak yang dialami masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung akibat aksi penyerangan tersebut.

"Kenapa? Karena oknum TNI secara terang-terangan telah mempertontonkan kesewenang-wenangan di depan mata publik. Di era media sosial kini, hal itu dalam sekejap sudah menyebar ke seluruh penjuru," ucap dia.

Konsekuensinya, penegakan hukum dan transparansi hukum terhadap kasus tersebut menjadi kunci penting, untuk menjaga martabat TNI, yang seharusnya menjadi lini terdepan dalam penegakan hukum. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kepala BNPB Dorong Rapid Test Rutin Diselenggarakan di Lokasi Pengungsi Merapi
Indonesia
Kepala BNPB Dorong Rapid Test Rutin Diselenggarakan di Lokasi Pengungsi Merapi

Salah satunya pelaksanaan rapid test antigen secara rutin di lokasi pengungsian.

Pemprov DKI: Satu Keluarga akan Dipisah Duduknya saat Nonton Bioskop
Indonesia
Pemprov DKI: Satu Keluarga akan Dipisah Duduknya saat Nonton Bioskop

"Sepertinya untuk saat ini kita berlakukan, walaupun berkeluarga tetap berjarak satu meter tetap harus ada physical distancing," ucap Kepala Disparekraf Gumilar Ekalaya

Penerimaan Pajak Turun, DJP Ketuk Hati Warga Negara
Indonesia
Penerimaan Pajak Turun, DJP Ketuk Hati Warga Negara

"Hari Pajak kali ini kita jadikan sebagai momentum dalam peningkatan kesadaran masyarakat untuk taat dan patuh membayar pajak,” ujar Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo

 Bamsoet Pede Pemerintah Bisa Atasi Masalah Bangsa Termasuk Corona
Indonesia
Bamsoet Pede Pemerintah Bisa Atasi Masalah Bangsa Termasuk Corona

"Artinya, dalam situasi sulit seperti sekarang ini, adanya wabah COVID-19, trade war dan pelemahan rupiah, Jokowi dianggap masih pegang kendali dan bisa bawa negara ini melewati masa-masa sulit," tandasnya.

Pengungsi Merapi Keluhkan Kekurangan Air Bersih dan Ruangan Panas
Indonesia
Pengungsi Merapi Keluhkan Kekurangan Air Bersih dan Ruangan Panas

Salah seorang pengungsi lansia Arjo Dinomo (67) mengatakan, air di barak pengungsian terkadang tidak menyala.

Denda Operasi Yustisi di DKI Jakarta Capai Rp191 Juta
Indonesia
Denda Operasi Yustisi di DKI Jakarta Capai Rp191 Juta

"Selama empat hari itu, total nilai denda administratif dari para pelanggar sudah sebanyak Rp191.233.500," ucapnya.

Mahfud: Larangan Mudik Berlaku di Seluruh Indonesia
Indonesia
Mahfud: Larangan Mudik Berlaku di Seluruh Indonesia

Mahfud mengatakan seluruh warga Indonesia harus menaati larangan mudik yang diberlakukan pemerintah mulai 24 April 2020

Anies: Tingginya Klaster Perkantoran akibat Karyawan Abai Pakai Masker
Indonesia
Anies: Tingginya Klaster Perkantoran akibat Karyawan Abai Pakai Masker

Biasanya, karyawan melepas maskernya ketika berada di kantor.

Dilaporkan ke Polisi, Hadi Pranoto Ancam Lapor Balik dan Tuntut 10 Miliar Dolar
Indonesia
Dilaporkan ke Polisi, Hadi Pranoto Ancam Lapor Balik dan Tuntut 10 Miliar Dolar

Hadi mengatakan bakal mengikuti aturan hukum karena yakin apa yang ia lakukan baik bagi bangsa.

Pengamat Minta Tidak Ada Dikotomi Perlu Tidaknya TNI-Polri Disiplinkan Warga
Indonesia
Pengamat Minta Tidak Ada Dikotomi Perlu Tidaknya TNI-Polri Disiplinkan Warga

Masyarakat masih banyak yang tidak paham protokol kesehatan