Tak Ada Rekaman CCTV, Irjen Napoleon Mengaku Enggak Terima Duit dari Djoko Tjandra Mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte (MP/Kanugraha)

Merahputih.com - Mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte melakukan gugatan praperadilan penetapan tersangkanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melalui pengacaranya, Napoleon mempermasalahkan bukti penetapan tersangka dirinya.

"Ini enggak tahu alat bukti apa yang dipergunakan untuk mempersalahkan dirinya, maka melalui hakim praperadilan ini kita ajukan permohonan untuk memeriksa dokumen yang dijadikan dasar untuk menetapkan tersangka," jelas pengacara Napoleon, Gunawan Raka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (28/9).

Baca Juga:

Djoko Tjandra Berikan 20 Ribu Dollar AS Demi Muluskan Surat Jalan dan Hapus Red Notice

Ia menegaskan tak ada bukti rekaman CCTV memperlihatkan ia menerima sejumlah uang di Gedung TMCC Hubinter Polri.

"CCTV yang diajukan itu tak ada, itu di lantai 1 saya di lantai 11. Gedung TMCC itu 12 lantai. Paling tidak ada disitu ada 30 jenderal. Jadi kalau pemberitaan dibilang ketemu saya darimana. Dan 20 ribu USD itu saya enggak tahu itu dari siapa itu dan bilangnya saya yang terima uang, darimana," jelas Napoleon yang mengenakan seragam dinasnya ini.

Hal ini juga ditegaskan oleh Gunawan Raka. "Kalau pernah ditunjukkan bagaimana duit itu sampai ke siapa, diberikan oleh siapa. Dalam rekonstruksi dalam CCTV tak ada gambar," jelas Gunawan.

Gunawan juga memastikan, Napoleon juga tak pernah menerima uang. "Tak pernah napoleon bilang dalam pemeriksaan itu terima uang, itu bertolak belakang antara proses sidik dengan pemberitahuan yang diberitahukan kepada khalayak," tutup Gunawan.

Sidang perdana gugatan praperadilan Irjen Pol Napoleon Bonaparte di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dihadiri kuasa hukum dan hakim tunggal, Senin (21/9/2020) (ANTARA/HO-Kuasa Hukum Irjen Pol Napoleon Bonaparte)

Untuk diketahui, Irjen Napoleon mengajukan praperadilan terkait status tersangka yang disematkan kepadanya oleh Bareskrim Polri.

Dalam permohonannya, Napoleon meminta PN Jaksel menetapkan surat penyidikan dan penetapan tersangka terhadapnya dibatalkan.

Praperadilan Irjen Napoleon terdaftar dengan nomor perkara 115/Pid.Pra/2020/PN JKT.SEL di PN Jakarta Selatan.

Dalam kasus ini, penyidik Bareskrim Polri menetapkan dua tersangka yang berperan sebagai penerima suap dari Djoko Tjandra dan pengusaha Tommy Sumardi, yaitu mantan Karo Korwas PPNS Polri Brigjen Prasetijo Utomo dan Irjen Napoleon Bonaparte.

Baca Juga:

Jadi Tersangka Kasus Pemalsuan Surat, Djoko Tjandra Terancam Kurungan 5 Tahun

"Selaku penerima yang kami tetapkan tersangka adalah Saudara PU, kemudian yang kedua Saudara NB. Selaku penerima, kita kenakan Pasal 5 ayat 2, kemudian Pasal 11 dan 12 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto 55 KUHP," ungkap Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel), Jumat (14/8).

Para tersangka, masih kata Argo, terancam pidana penjara 5 tahun. Dia menjelaskan penyidik juga mendapati barang bukti berupa uang USD 20 ribu, surat atau dokumen, serta rekaman CCTV. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPRD DKI Minta Anies Siapkan Strategi Pemulihan Ekonomi Usai Lebaran
Indonesia
DPRD DKI Minta Anies Siapkan Strategi Pemulihan Ekonomi Usai Lebaran

bila Pemda DKI tak membuka perekonomian Jakarta dikhawatirkan berimbas pada melemahnya ekonomi warga.

Komjak Diingatkan Tak Bangun Opini di Kasus Jaksa Pinangki
Indonesia
Komjak Diingatkan Tak Bangun Opini di Kasus Jaksa Pinangki

Tindakan Komjak dapat mengganggu jalannya proses hukum yang dilakukan Kejagung

Disdik DKI Jelaskan Sistem Penerimaan Zonasi PPDB
Indonesia
Disdik DKI Jelaskan Sistem Penerimaan Zonasi PPDB

Nahdiana mengungkapkan bahwa jika jumlah pendaftar PPDB Jalur Zonasi melebihi daya tampung

PKS Ngotot UU Pemilu Perlu Revisi UU Pemilu
Indonesia
PKS Ngotot UU Pemilu Perlu Revisi UU Pemilu

Fraksi PKS menginginkan agar pilkada serentak dinormalisasi pada 2022/2023 agar kepemimpinan daerah di masa pandemik oleh pejabat definitif.

Vaksin Terbatas, Vaksinasi COVID-19 Harus Dibarengi Penelitian Lanjutan
Indonesia
Vaksin Terbatas, Vaksinasi COVID-19 Harus Dibarengi Penelitian Lanjutan

“Karena vaksin ini masih dalam pararel dengan penelitiannya, jadi harus benar-benar orang yang sehat yang menerimanya.”

Menkes Budi Keluarkan Rencana Tahapan Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Menkes Budi Keluarkan Rencana Tahapan Vaksinasi COVID-19

Pemerintah berpegangan penuh pada data-data sains untuk memastikan keamanan dari vaksin COVID-19

Bio Farma Siapkan Tahapan Vaksinasi COVID-19 Mandiri
Indonesia
Bio Farma Siapkan Tahapan Vaksinasi COVID-19 Mandiri

Pada tahapan pertama, pasien melakukan registrasi dan pre order. Proses awal itu merupakan tahap penyaringan awal untuk menentukan apakah pasien tersebut memenuhi kriteria.

Rumahnya Kebanjiran, Ketum Partai Emas Nilai DKI Krisis Kepemimpinan
Indonesia
Rumahnya Kebanjiran, Ketum Partai Emas Nilai DKI Krisis Kepemimpinan

Pemimpin seharusnya tidak hanya melakukan tinjauan

Pemerintah Diminta Siapkan Regulasi Terkait Vaksin Corona
Indonesia
Pemerintah Diminta Siapkan Regulasi Terkait Vaksin Corona

Menurut Trubus, Erick Thohir yang juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional harus menyiapkan infrastruktur dan regulasi turunan terkait persoalan vaksinasi.

Ketua DPD: Tenaga Kesehatan Pahlawan saat Pandemi COVID-19
Indonesia
Ketua DPD: Tenaga Kesehatan Pahlawan saat Pandemi COVID-19

Masyarakat harus memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tenaga kesehatan yang telah berjuang berbulan-bulan di tengah pandemi COVID-19.