Tak Ada PPKM Darurat, Pelajar Pangkalpinang Bakal Sekolah Tatap Muka Dokumentasi foto ujicoba pelaksana sekolah pembelajaran tatap muka (PTM). (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memutuskan tidak akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat dalam penanganan pandemi COVID-19. Kota tersebut juga berencana bakal memberlakukan kembali sekolah tatap muka bagi para pelajar.

"Dalam pemberlakuan kembali sekolah tatap muka oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, OPD lain mendukung juga ikut berperan memberi kenyamanan bagi anak-anak kita dan secara tegas membatasi jumlah peserta dan memantau pelaksanaan sesuai aturan kesehatan," kata Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil di Pangkalpinang, Selasa (13/7).

Baca Juga:

Kasus COVID-19 Melejit, PTM di DKI Jakarta Dibatalkan

Menurut Maulan, pemkot tidak menerapkan kebijakan PPKM Darurat karena berdasarkan laporan di lapangan hanya ada enam Rukun Tetangga (RT) yang masuk dalam kategori zona merah. "Kami sudah melakukan koordinasi bersama Forkopimda dan lintas sektor, dipastikan untuk saat ini Pangkalpinang tidak menerapkan PPKM darurat," tegas dia.

PPKM Pangkal Pinang
Pelaksanaan rapat koordinasi Forkopimda Pangkalpinang bahas situasi terkini pandemi COVID-19. (ANTARA/ Donatus Dasapurna)

Maulan menjelaskan rapat unsur Forkopimda menyepakati empat skala prioritas dalam penanganan pandemi. Dilansir Antara, empat prioritas itu yakni, masyarakat diminta menjaga kesehatan dan berolahraga, makan makanan bergizi, menghilangkan stres dan secara rohani menjalankan ibadah dengan tenang.

Baca Juga:

Batalkan PTM, Gibran Fokus Vaksinasi Pelajar

Dari empat poin itu, lanjut dia, pemkot melalui organisasi perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya akan saling bantu menangani pandemi dan membuat warga lebih nyaman.

"Pemkot Pangkalpinang tidak bisa maksimal menekan penyebaran COVID-19 tanpa dukungan dari masyarakat. Untuk itu diharapkan masyarakat dapat terus mematuhi protokol kesehatan," imbuh dia.

Terkait pengawasan penerapan protokol kesehatan, Pemkot akan menyesuaikan kebutuhan di lapangan dan melakukan pendekatan secara humanis dan persuasif melalui Satpol PP, TNI dan Polri.

"Imbauan, sosialisasi, edukasi akan kami utamakan, namun petugas juga bisa keras saat diperlukan, misalnya untuk warga yang bandel. Jangan merusak sistem ini dan jangan diganggu," tutup orang nomor satu di Kota Pangkalpinang itu. (*)

Baca Juga:

Temukan Dugaan Malaadministrasi PPDB Bodebek, Ombudsman Panggil Kadisdik Jabar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penghentian Bansos sampai Pidana Menanti Penolak Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Penghentian Bansos sampai Pidana Menanti Penolak Vaksinasi COVID-19

Perpres Nomor 14 Tahun 2021 mulai berlaku sejak 10 Februari 2021.

Salat Tarawih di RSD WIsma Atlet Digelar dengan Protokol Kesehatan
Indonesia
Salat Tarawih di RSD WIsma Atlet Digelar dengan Protokol Kesehatan

Para jemaah juga membawa sajadah masing-masing

Abu vulkanik Gunung Raung Sampai di Lereng Gunung Ijen, Petani Terancam Gagal Panen
Indonesia
Abu vulkanik Gunung Raung Sampai di Lereng Gunung Ijen, Petani Terancam Gagal Panen

Untuk penyebarannya, abu vulkanik tersebut akan mengikuti arah angin berhembus

Anak Buah Anies Akui Persentase Warga Pakai Masker Hanya 20 Persen
Indonesia
Anak Buah Anies Akui Persentase Warga Pakai Masker Hanya 20 Persen

Terjadi penurunan kesadaran masyarakat dalam menggunakan masker sebagai pelindung dari paparan COVID-19.

Pengendalian COVID-19 DKI Dapat Nilai E, PSI Minta Anies Tarik Rem Darurat
Indonesia
Pengendalian COVID-19 DKI Dapat Nilai E, PSI Minta Anies Tarik Rem Darurat

"Jakarta perlu mempertimbangkan menarik rem darurat untuk meredam infeksi penularan COVID-19. Sehingga mereka yang baru kembali dari luar Jakarta tidak menularkan virus ke warga yang tidak turut mudik, dan tingkatkan kapasitas jumlah SDM dan anggaran puskesmas hingga kelurahan sebagai garda depan pengendalian corona," tambahnya

 KPU Diminta Siapkan 2 Skenario Jadwal Pemilu 2024
Indonesia
KPU Diminta Siapkan 2 Skenario Jadwal Pemilu 2024

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga mengusulkan jadwal pelaksanaan pemilu yaitu digelar Maret 2024 dengan pertimbangan terkait anggaran dan kondisi cuaca.

PLN Pulihkan Gardu Induk Sulawesi Barat
Indonesia
PLN Pulihkan Gardu Induk Sulawesi Barat

pasca diguncang gempa, jaringan transmisi dan gardu induk yang ada di Mamuju dan Majene, masih dapat beroperasi normal, serta ketersediaan pasokan daya listrik juga dipastikan cukup.

Terus Bertambah, Pasien Sembuh dari COVID-19 Capai 368 Ribu
Indonesia
Terus Bertambah, Pasien Sembuh dari COVID-19 Capai 368 Ribu

Satgas Penanganan COVID-19 melaporkan, penambahan kasus positif per Minggu (8/11) sebanyak 3.880.

Produk Perbankan Digital Bank DKI Kian Diminati Masyarakat
Indonesia
Produk Perbankan Digital Bank DKI Kian Diminati Masyarakat

"Penghargaan ini menjadi penanda bahwa produk Bank DKI semakin dikenal dan semakin diminati oleh masyarakat," kata Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini