Tak Ada Pilkada di IKN Nusantara
Andika Pratama - Selasa, 18 Januari 2022
Ilustrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Foto: Istimewa
MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1).
Dalam draf RUU IKN yang diperoleh MerahPutih.com, Selasa (18/1), pada Pasal 5 ayat 3 dan ayat 4, IKN Nusantara disebutkan tidak dipimpin oleh kepala daerah yang lazimnya dipilih melalui Pilkada.
Baca Juga
IKN Nusantara hanya menyelenggarakan pemilu tingkat nasional. Nantinya IKN Nusantara bakal dipimpin oleh Kepala Otorita yang ditunjuk oleh Presiden.
Berikut bunyi Pasal-Pasal dalam Draf RUU IKN yang berkaitan dengan hal tersebut:
Pasal 5
(3) Dikecualikan dari satuan pemerintahan daerah lainnya, di IKN Nusantara hanya diselenggarakan pemilihan umum tingkat nasional.
(4) Kepala Otorita IKN Nusantara akan ditunjuk langsung oleh presiden. Penunjukan ini dilakukan setelah presiden berkonsultasi dengan DPR.
Baca Juga
Pansus IKN Nusantara Ingin Jakarta Tetap Sandang Status Khusus Meski Bukan Ibu Kota
Pasal 9
(1) Otorita IKN Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita IKN Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.
Pasal 10
(1) Kepala Otorita IKN Nusantara dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama. (Pon)
Baca Juga
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Mendagri: Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPR Tidak Langgar UUD
OTT Bupati Lampung Tengah, Mendagri: Kepala Daerah Hasil Pilkada Ternyata Tidak Otomatis Baik
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Putusan MK Soal HGU 95 Tahun Sesuai UU Agraria, Sama Dengan Australia dan Malaysia
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
