Tak Ada Pilkada di IKN Nusantara Ilustrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1).

Dalam draf RUU IKN yang diperoleh MerahPutih.com, Selasa (18/1), pada Pasal 5 ayat 3 dan ayat 4, IKN Nusantara disebutkan tidak dipimpin oleh kepala daerah yang lazimnya dipilih melalui Pilkada.

Baca Juga

Nama Kepala Badan Otorita IKN Sudah di Kantong Jokowi

IKN Nusantara hanya menyelenggarakan pemilu tingkat nasional. Nantinya IKN Nusantara bakal dipimpin oleh Kepala Otorita yang ditunjuk oleh Presiden.

Berikut bunyi Pasal-Pasal dalam Draf RUU IKN yang berkaitan dengan hal tersebut:

Pasal 5

(3) Dikecualikan dari satuan pemerintahan daerah lainnya, di IKN Nusantara hanya diselenggarakan pemilihan umum tingkat nasional.

(4) Kepala Otorita IKN Nusantara akan ditunjuk langsung oleh presiden. Penunjukan ini dilakukan setelah presiden berkonsultasi dengan DPR.

Baca Juga

Pansus IKN Nusantara Ingin Jakarta Tetap Sandang Status Khusus Meski Bukan Ibu Kota

Pasal 9

(1) Otorita IKN Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita IKN Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

Pasal 10

(1) Kepala Otorita IKN Nusantara dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama. (Pon)

Baca Juga

Pansus Bantah RUU IKN Dikebut karena Titipan Investor

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Ancaman Perang Dunia Ke-3, Jokowi Ajak Warga Wajib Militer
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ancaman Perang Dunia Ke-3, Jokowi Ajak Warga Wajib Militer

Presiden Jokowi mengajak masyarakat untuk ikut wajib militer hadapi perang dunia ke-3.

Kasus Dodi Alex Noerdin, KPK Usut Keterlibatan DPRD Musi Banyuasin
Indonesia
Kasus Dodi Alex Noerdin, KPK Usut Keterlibatan DPRD Musi Banyuasin

KPK bakal terus mengusut dan mengembangkan kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin.

[HOAKS atau FAKTA]: Sertifikat Vaksin Bisa Didapat Tanpa Vaksinasi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Sertifikat Vaksin Bisa Didapat Tanpa Vaksinasi

Pada tanggal 6 September 2021 telah dilakukan penangkapan atas kasus jasa pembuatan sertifikat vaksin.

Vaksinasi Ibu Hamil Penting untuk Lindungi Bayi dari COVID-19
Indonesia
Vaksinasi Ibu Hamil Penting untuk Lindungi Bayi dari COVID-19

Vaksinasi bagi ibu hamil penting dilakukan karena mempunyai peningkatan risiko menjadi berat apabila terinfeksi COVID-19.

Ini Tiga Hoaks Berakibat Masyarakat Kota Sorong Serbu SPBU
Indonesia
Ini Tiga Hoaks Berakibat Masyarakat Kota Sorong Serbu SPBU

Masyarakat Kota Sorong tiba-tiba melakukan pembelian BBM besar-besaran dan mengakibatkan antrean panjang di sejumlah SPBU.

Ekspresi Bandar Narkoba saat Musnahkan Sendiri Ratusan Kg Sabu dan Ribuan Ekstasi
Indonesia
Ekspresi Bandar Narkoba saat Musnahkan Sendiri Ratusan Kg Sabu dan Ribuan Ekstasi

Ekspresi sejumlah bandar narkoba hanya bisa pasrah saat diminta Polisi memusnahkan barang haram milik mereka di mesin pembakar atau incinerator.

[HOAKS atau FAKTA]: Foto Anies Bersama Pimpinan ISIS
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Foto Anies Bersama Pimpinan ISIS

Beredar informasi di media sosial Facebook berupa foto Gubernur Anies Baswedan dengan Hidayat Nur Wahid dan Syeikh Yusuf Al-Qaradhawi yang diklaim sebagai pimpinan ISIS.

Ketua DPD Kritisi Bantingan Polisi ke Mahasiswa Saat Demo
Indonesia
Ketua DPD Kritisi Bantingan Polisi ke Mahasiswa Saat Demo

LaNyalla mengingatkan kepada aparat negara untuk tak lagi menggunakan pendekatan kekerasan

Bupati Banjarnegara Terancam Pasal Pencucian Uang
Indonesia
Bupati Banjarnegara Terancam Pasal Pencucian Uang

KPK menyatakan pihaknya membuka kemungkinan menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono.

Dirut Telkomsel Penuhi Panggilan Polisi Terkait Dugaan Korupsi Rp 300 Miliar
Indonesia
Dirut Telkomsel Penuhi Panggilan Polisi Terkait Dugaan Korupsi Rp 300 Miliar

Eks Dirut Telkomsel Setyanto Hantoro dan Dirut PT Telkom, Edi Witjara, akhirnya memenuhi panggilan polisi soal dugaan korupsi. Sebelumnya, keduanya tidak hadir karena ada kegiatan lain.