Tak Ada Jalan Konstitusi Halangi Praktik Nepotisme Berbentuk 'Dinasti Politik' Menko Polhukam Mahfud MD (kiri). Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz

Merahputih.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bicara soal beragam polemik mengenai politik dinasti dalam Pilkada 2020.

Menurut Mahfud, tidak ada hukum yang mengatur seorang kerabat pejabat publik tidak boleh maju diri sebagai calon kepala daerah.

Baca Juga

Polri Diminta Turun Tangan Tindaklanjuti Kasus Keributan Wakil Ketua KPK dengan Anak Amien Rais

Praktik nepotisme atau kekerabatan tidak bisa dihindari, termasuk dalam gelaran Pilkada 2020 yang akan digelar pada 9 Desember.

"Mungkin kita sebagian besar tidak suka dengan nepotisme. Tetapi harus kita katakan, tidak ada jalan hukum atau jalan konstitusi yang bisa menghalangi orang itu mencalonkan diri berdasarkan nepotisme atau sistem kekeluargaan sekalipun," kata mantan Ketua MK ini dalam seminar daring bertema 'Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal', Sabtu (5/9)

Tak hanya di Indonesia, hal ini berlaku di seluruh dunia. Ia menuturkan, tidak ada pula negara lain yang mengatur larangan praktik kekerabatan dalam politik.

Mahfud MD bantah pemerintah tumpang tindih soal penerapan PSBB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. (Antara Foto/Syaiful Hakim)

Ia pun mengatakan, praktik politik kekerabatan ini tidak melulu bertujuan buruk.

"Dulu di suatu kabupaten di Bangkalang, pernah orang berteriak, 'saya mau mencalonkan diri karena kakak saya memerintahnya tidak baik. Karena itu jangan dituduh saya nepotis, tapi karena kakak saya tidak baik'," tutur Mahfud.

"Jadi belum tentu orang nepotisme niatnya selalu jelek," tuturnya.

Mahfud menyebutkan, salah satu aturan tentang larangan nepotisme yang dapat dicontoh yaitu peraturan yang pernah dibuat di zaman pemerintahan Belanda.

Baca Juga

Banyak Calon Tunggal di Pilkada Bukti Kemerosotan Demokrasi

Kala itu, ada aturan bahwa keluarga pejabat pemegang suatu proyek tidak boleh ikut terlibat. "Itu dulu ada di zaman Belanda, mudah-mudahan nanti di sini ada yang mengusulkan begitu untuk menghindari nepotisme di bidang ekonomi," ujar Mahfud.

"Saya kira di mana-mana tidak bisa dihalangi oleh hukum dan konstitusi. Kita tidak bisa melarangnya. Itu fakta," tuturnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua MPR Ingatkan Pemprov DKI tak Kendor Lakukan PSBB Transisi
Indonesia
Ketua MPR Ingatkan Pemprov DKI tak Kendor Lakukan PSBB Transisi

Menurut Bamsoet, pemerintah sebaiknya memperketat penerapan protokol kesehatan.

Belum Satu pun Insentif Tenaga Medis COVID-19 Cair, Begini Dalih Sri Mulyani dkk
Indonesia
Anies: Tingginya Klaster Perkantoran akibat Karyawan Abai Pakai Masker
Indonesia
Anies: Tingginya Klaster Perkantoran akibat Karyawan Abai Pakai Masker

Biasanya, karyawan melepas maskernya ketika berada di kantor.

Anak Sulung Amien Rais Mundur dari PAN di Atas Materi Rp6.000
Indonesia
Anak Sulung Amien Rais Mundur dari PAN di Atas Materi Rp6.000

Hanafi Rais merupakan putra sulung Amien rais sekaligus menantu Ketum PAN Zulkifli Hasan.

DPR Nilai Penusukan Syekh Ali Jaber Berpotensi Jadi Ajang Provokasi
Indonesia
DPR Nilai Penusukan Syekh Ali Jaber Berpotensi Jadi Ajang Provokasi

"Tahan dulu, jangan berpikir macam-macam. Sebaiknya kita tunggu hasil pemeriksaan kepolisian," sebut politikus PPP ini.

Kasus Parodi Indonesia Raya Harus Diusut Tuntas Siapapun Pelakunya
Indonesia
Kasus Parodi Indonesia Raya Harus Diusut Tuntas Siapapun Pelakunya

Karyono menyarankan agar ditempuh jalur hukum untuk menuntaskan kasus ini sesegera mungkin

Jelang Vonis Terdakwa Penyiraman Air Keras, Ini Harapan Novel Baswedan
Indonesia
Jelang Vonis Terdakwa Penyiraman Air Keras, Ini Harapan Novel Baswedan

Diketahui JPU hanya menuntut satu tahun penjara terhadap Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette, dua terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.

 Advokat Kosasih Teken Penyitaan Dokumen Aset Buron KPK Nurhadi
Indonesia
Advokat Kosasih Teken Penyitaan Dokumen Aset Buron KPK Nurhadi

"Dokumen tersebut akan dipelajari lebih lanjut untuk memastikan ada hubungannya dengan tersangka Nurhadi. Saat ini kan masih disegel," ujarnya.

Beredar Undangan Reuni Akbar PA 212 di Monas, Pemprov DKI: Belum Dibahas
Indonesia
Beredar Undangan Reuni Akbar PA 212 di Monas, Pemprov DKI: Belum Dibahas

Taufan membenarkan adanya rapat pertemuan dengan sejumlah pihak dari Pemprov hingga kepolisian. Hanya saja ia mengatakan, bila agendanya belum membahas mengenai kegiatan reuni akbar 212.

Terhambat, IDI Fasilitasi Vaksinasi Tenaga Kesehatan
Indonesia
Terhambat, IDI Fasilitasi Vaksinasi Tenaga Kesehatan

"Bagi kawan-kawan yang kesulitan mengakses vaksin silakan hubungi IDI setempat untuk diberikan akses mendaftar vaksin supaya penyuntikan vaksin untuk kawan-kawan berjalan lancar," ujar Ketua IDI Daeng, Rabu (27/1).