Tak Ada Jalan Konstitusi Halangi Praktik Nepotisme Berbentuk 'Dinasti Politik' Menko Polhukam Mahfud MD (kiri). Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz

Merahputih.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bicara soal beragam polemik mengenai politik dinasti dalam Pilkada 2020.

Menurut Mahfud, tidak ada hukum yang mengatur seorang kerabat pejabat publik tidak boleh maju diri sebagai calon kepala daerah.

Baca Juga

Polri Diminta Turun Tangan Tindaklanjuti Kasus Keributan Wakil Ketua KPK dengan Anak Amien Rais

Praktik nepotisme atau kekerabatan tidak bisa dihindari, termasuk dalam gelaran Pilkada 2020 yang akan digelar pada 9 Desember.

"Mungkin kita sebagian besar tidak suka dengan nepotisme. Tetapi harus kita katakan, tidak ada jalan hukum atau jalan konstitusi yang bisa menghalangi orang itu mencalonkan diri berdasarkan nepotisme atau sistem kekeluargaan sekalipun," kata mantan Ketua MK ini dalam seminar daring bertema 'Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal', Sabtu (5/9)

Tak hanya di Indonesia, hal ini berlaku di seluruh dunia. Ia menuturkan, tidak ada pula negara lain yang mengatur larangan praktik kekerabatan dalam politik.

Mahfud MD bantah pemerintah tumpang tindih soal penerapan PSBB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. (Antara Foto/Syaiful Hakim)

Ia pun mengatakan, praktik politik kekerabatan ini tidak melulu bertujuan buruk.

"Dulu di suatu kabupaten di Bangkalang, pernah orang berteriak, 'saya mau mencalonkan diri karena kakak saya memerintahnya tidak baik. Karena itu jangan dituduh saya nepotis, tapi karena kakak saya tidak baik'," tutur Mahfud.

"Jadi belum tentu orang nepotisme niatnya selalu jelek," tuturnya.

Mahfud menyebutkan, salah satu aturan tentang larangan nepotisme yang dapat dicontoh yaitu peraturan yang pernah dibuat di zaman pemerintahan Belanda.

Baca Juga

Banyak Calon Tunggal di Pilkada Bukti Kemerosotan Demokrasi

Kala itu, ada aturan bahwa keluarga pejabat pemegang suatu proyek tidak boleh ikut terlibat. "Itu dulu ada di zaman Belanda, mudah-mudahan nanti di sini ada yang mengusulkan begitu untuk menghindari nepotisme di bidang ekonomi," ujar Mahfud.

"Saya kira di mana-mana tidak bisa dihalangi oleh hukum dan konstitusi. Kita tidak bisa melarangnya. Itu fakta," tuturnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Lima Jenderal Calon Kapolri yang Diajukan ke Jokowi
Indonesia
Lima Jenderal Calon Kapolri yang Diajukan ke Jokowi

"Yang diajukan semua jenderal bintang 3, tidak ada yang masih bintang 2" kata Mahfud

Hasil Tes Swab Nakes yang Mesum di RSD Wisma Atlet
Indonesia
Hasil Tes Swab Nakes yang Mesum di RSD Wisma Atlet

Oknum nakes tersebut tetap harus melakukan isolasi di RSD Wisma Atlet

Hasto Akui PDIP di Pilkada Surabaya Terkepung
Indonesia
Hasto Akui PDIP di Pilkada Surabaya Terkepung

Bung Karno belajar tentang dunia tentang peradaban dunia

Penyuntikan Vaksin COVID-19 di Indonesia Tembus 10 Juta Sasaran
Indonesia
Penyuntikan Vaksin COVID-19 di Indonesia Tembus 10 Juta Sasaran

"Kita di bawah Jerman, Turki, dan Brasil dan berhasil melampaui Israel dan Perancis. Ini sebuah kabar gembira,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Rabu (31/3).

KPK Periksa Eks Bos Sarana Jaya Terkait Kasus Korupsi Lahan DKI
Indonesia
KPK Periksa Eks Bos Sarana Jaya Terkait Kasus Korupsi Lahan DKI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap eks Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles, Jumat (23/7).

Alat Deteksi COVID-19 Melalui Hembusan Nafas Terganjal Uji Diagnostik Kemenkes
Indonesia
Alat Deteksi COVID-19 Melalui Hembusan Nafas Terganjal Uji Diagnostik Kemenkes

Padahal, ini menjadi uji terakhir sebelum alat tes sistem tiup ini dapat diproduksi.

Polisi Persilakan Perwakilan Massa Aksi 1812 Bertemu Kapolda Metro
Indonesia
Polisi Persilakan Perwakilan Massa Aksi 1812 Bertemu Kapolda Metro

Polda Metro Jaya meminta agar massa mengurungkan niatnya melakukan aksi unjuk rasa, Jumat (18/12) siang ini.

Di Solo, Tidak Ada Nakes Terpapar COVID-19 Usai Divaksin
Indonesia
Di Solo, Tidak Ada Nakes Terpapar COVID-19 Usai Divaksin

Data per tanggal 27 Januari sebanyak 8.058 nakes dari 10.725 nakes yang sudah terdata

Bus Terguling di Tol Dalam Kota, Sejumlah Penumpang Terluka
Indonesia
Bus Terguling di Tol Dalam Kota, Sejumlah Penumpang Terluka

Sebuah kecelakaan terjadi antara mobil HRV B 1371 NIH dengan bus bernomor plat AA 1711 ED di Tol Dalam Kota KM 5.00, Jakarta, pada Rabu (10/3).

Bersandar di Riau, 4 ABK Warga India Positif COVID-19
Indonesia
Bersandar di Riau, 4 ABK Warga India Positif COVID-19

Sebelumnya, kapten kapal tersebut juga sudah dinyatakan positif terpapar COVID-19 dengan kondisi "sedang menuju berat". Yang bersangkutan telah pun mendapatkan perawatan khusus di salah satu rumah sakit di Kota Pekanbaru.