Tak Ada Indikasi Pelanggaran HAM Berat Dalam Tewasnya Laskar FPI Rekonstruksi kasus penembakan enam anggota laskar FPI di Karawang, Jawa Barat, Senin (14/12/2020) dini hari. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar/hp.

Merahputih.com - Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik memastikan tak ada pelanggaran HAM berat dalam kasus tewasnya laskar FPI pengawal Rizieq Shihab.

"Kami tidak menemukan indikasi ke arah itu," tegas Ahmad Taufan Damanik dalam konferensi pers bersama Menko Polhukam Mahfud MD, Kamis (14/1).

Baca Juga

Kasus Demo Tuntut Pembebasan Rizieq Naik ke Penyidikan

Sebuah pelanggaran HAM berat punya sejumlah indikasi yang harus terpenuhi. Seperti indikator, ada kriteria, misalnya ada satu perintah yang terstruktur, terkomando, dan lain-lain. Termasuk juga indikator isi, ruangan, kejadian.

"Itu tidak kita temukan karena itu memang kami berkesimpulan ini merupakan satu pelanggaran HAM karena ada nyawa yang dihilangkan," imbuh dia.

Komnas HAM merekomendasikan kasus tewasnya laskar FPI dibawa ke peradilan pidana. Laskar FPI ini tewas ditembak petugas kepolisian karena terlibat bentrok.

"Untuk membuktikan apa yang kita indikasikan sebagai unlawful killing," ucap Taufan Damanik.

Rekonstruksi kasus penembakan enam anggota laskar FPI di Karawang, Jawa Barat, Senin (14/12/2020) dini hari. (Foto: Antara/M Ibnu Chazar/hp).
Rekonstruksi kasus penembakan enam anggota laskar FPI di Karawang, Jawa Barat, Senin (14/12/2020) dini hari. (Foto: Antara/M Ibnu Chazar/hp).

Dalam kesimpulan Komnas HAM ini, ada dua konteks terkait bentrok antara polisi dan laskar FPI.

Pertama, peristiwa yang terjadi di Jalan Internasional Karawang hingga diduga mencapai Km 48 Tol Cikampek. Komnas HAM menyebut ada saling serang dan baku tembak antara laskar FPI dan polisi. Dua orang laskar FPI tewas di momen peristiwa ini.

Konteks kedua terjadi setelah KM 50 Tol Cikampek. Sebanyak empat orang laskar FPI yang masih hidup dibawa oleh polisi dan kemudian ditemukan tewas.

Baca Juga

Staf Kedubes Jerman Sowan ke Markas FPI, TB Hasanuddin Sindir Etika Berdiplomasi

Sedangkan terkait peristiwa itu, terdapat empat orang yang masih hidup dalam penguasaan petugas resmi negara yang kemudian ditemukan tewas. "Sehingga peristiwa tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia," kata komisioner Komnas HAM Choirul Anam.

Choirul Anam menyebut tewasnya empat laskar FPI selepas KM 50 merupakan peristiwa pembunuhan di luar hukum atau unlawful killing. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Jumlah Harta Kekayaan Wamenhan Letjen Herindra
Indonesia
Ini Jumlah Harta Kekayaan Wamenhan Letjen Herindra

Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal Muhammad Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan.

Pengawas Internal Pemerintah Ikut Awasi Anggaran COVID-19 Jawa Timur
Indonesia
Pengawas Internal Pemerintah Ikut Awasi Anggaran COVID-19 Jawa Timur

Bantuan sosial (Bansos) dari APBD Provinsi semua penyalurannya melalui kabupaten/ kota

Pengamat Pertanyakan Dasar Hukum Reklamasi Ancol Seluas 155 Hektar
Indonesia
Pengamat Pertanyakan Dasar Hukum Reklamasi Ancol Seluas 155 Hektar

Pasalnya, dalam rancangan kegiatan itu tidak ada dalam rencana tata tuang.

7 Pelajar Papua Timba Ilmu di Tiga Universitas di Amerika
Indonesia
7 Pelajar Papua Timba Ilmu di Tiga Universitas di Amerika

Tujuh pelajar asal Papua mendapatkan kesempatan berharga untuk menimba ilmu di tiga universitas di Amerika Serikat.

Pansus Banjir DPRD DKI Kembali Bekerja
Indonesia
Pansus Banjir DPRD DKI Kembali Bekerja

Pansus Banjir yang dibentuk pada awal tahun 2020 ini tengah menghimpun seluruh data penunjang penyebab banjir.

Pemprov DKI Tak Masalahkan Aturan Isolasi Lima Hari Bagi WNA
Indonesia
Tiga Gili Lombok Jadi Percontohan Pembukaan Destinasi Wisata
Indonesia
Tiga Gili Lombok Jadi Percontohan Pembukaan Destinasi Wisata

Selama pandemi COVID-19 sektor pariwisata lumpuh total, praktis aktivitas industrinya mati suri.

Pasien OTG di Wisma Atlet Bertambah 194 Orang
Indonesia
Pasien OTG di Wisma Atlet Bertambah 194 Orang

Jumlah pasien di kedua tower ini berkurang 54 orang

Bawaslu Akui Aturan Penindakan Protokol Kesehatan Cakada Perlu Diubah
Indonesia
Bawaslu Akui Aturan Penindakan Protokol Kesehatan Cakada Perlu Diubah

Bawaslu janji tidak akan akan lempar tanggung jawab jika ditemuka adanya pelanggaran pidana dalam pilkada serentak

Penumpang Pertama Sriwijaya Air SJ 182 yang Berhasil Teridentifikasi
Indonesia
Penumpang Pertama Sriwijaya Air SJ 182 yang Berhasil Teridentifikasi

Okky Bisma berstatus pelajar/mahasiswa dan beralamat di Jakarta