Tak Ada Indikasi Pelanggaran HAM Berat Dalam Tewasnya Laskar FPI Rekonstruksi kasus penembakan enam anggota laskar FPI di Karawang, Jawa Barat, Senin (14/12/2020) dini hari. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar/hp.

Merahputih.com - Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik memastikan tak ada pelanggaran HAM berat dalam kasus tewasnya laskar FPI pengawal Rizieq Shihab.

"Kami tidak menemukan indikasi ke arah itu," tegas Ahmad Taufan Damanik dalam konferensi pers bersama Menko Polhukam Mahfud MD, Kamis (14/1).

Baca Juga

Kasus Demo Tuntut Pembebasan Rizieq Naik ke Penyidikan

Sebuah pelanggaran HAM berat punya sejumlah indikasi yang harus terpenuhi. Seperti indikator, ada kriteria, misalnya ada satu perintah yang terstruktur, terkomando, dan lain-lain. Termasuk juga indikator isi, ruangan, kejadian.

"Itu tidak kita temukan karena itu memang kami berkesimpulan ini merupakan satu pelanggaran HAM karena ada nyawa yang dihilangkan," imbuh dia.

Komnas HAM merekomendasikan kasus tewasnya laskar FPI dibawa ke peradilan pidana. Laskar FPI ini tewas ditembak petugas kepolisian karena terlibat bentrok.

"Untuk membuktikan apa yang kita indikasikan sebagai unlawful killing," ucap Taufan Damanik.

Rekonstruksi kasus penembakan enam anggota laskar FPI di Karawang, Jawa Barat, Senin (14/12/2020) dini hari. (Foto: Antara/M Ibnu Chazar/hp).
Rekonstruksi kasus penembakan enam anggota laskar FPI di Karawang, Jawa Barat, Senin (14/12/2020) dini hari. (Foto: Antara/M Ibnu Chazar/hp).

Dalam kesimpulan Komnas HAM ini, ada dua konteks terkait bentrok antara polisi dan laskar FPI.

Pertama, peristiwa yang terjadi di Jalan Internasional Karawang hingga diduga mencapai Km 48 Tol Cikampek. Komnas HAM menyebut ada saling serang dan baku tembak antara laskar FPI dan polisi. Dua orang laskar FPI tewas di momen peristiwa ini.

Konteks kedua terjadi setelah KM 50 Tol Cikampek. Sebanyak empat orang laskar FPI yang masih hidup dibawa oleh polisi dan kemudian ditemukan tewas.

Baca Juga

Staf Kedubes Jerman Sowan ke Markas FPI, TB Hasanuddin Sindir Etika Berdiplomasi

Sedangkan terkait peristiwa itu, terdapat empat orang yang masih hidup dalam penguasaan petugas resmi negara yang kemudian ditemukan tewas. "Sehingga peristiwa tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia," kata komisioner Komnas HAM Choirul Anam.

Choirul Anam menyebut tewasnya empat laskar FPI selepas KM 50 merupakan peristiwa pembunuhan di luar hukum atau unlawful killing. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Eks Kapolsek Astana Anyar Terjerat Narkoba, Komisi III: Tidak Perlu Dihukum Mati
Indonesia
Eks Kapolsek Astana Anyar Terjerat Narkoba, Komisi III: Tidak Perlu Dihukum Mati

“Nggak lah (hukuman mati) ini kan masalah landasan hukumnya ada, tidak serta merta dikit-dikit hukum mati. Nanti lama-lama motong ayam hukum mati lagi. Jadi tidak demikian landasan hukum yang ada,” kata Sahroni

Ketua DPD Minta Presiden Jokowi Evaluasi Program Kartu Prakerja
Indonesia
Ketua DPD Minta Presiden Jokowi Evaluasi Program Kartu Prakerja

Presiden Joko Widodo jangan ragu melakukan evaluasi terhadap program-program tersebut.

[HOAKS atau FAKTA]: Bioskop XXI Kembali Dibuka, Penonton Wajib Keluar Studio Tiap 30 Menit
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bioskop XXI Kembali Dibuka, Penonton Wajib Keluar Studio Tiap 30 Menit

Beredar gambar tangkapan layar artikel berjudul “Bioskop XXI Kembali Dibuka, Penonton Wajib Keluar Studio Tiap Jeda 30 Menit untuk Hirup Udara Segar!” yang dimuat di situs hai.grid.id pada Senin, 19 Oktober 2020.

Pertamina Pastikan Pasokan BBM di Sepanjang Tol Sumatera
Indonesia
Pertamina Pastikan Pasokan BBM di Sepanjang Tol Sumatera

Pada masa Natal dan Tahun Baru, secara total penjualan BBM mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 30,4 persen

Pegawai Google Positif Corona
Indonesia
Pegawai Google Positif Corona

Google melarang karyawan mereka bepergian di tengah wabah virus corona

Ini Alasan Polri "Bela" Pelaku Terduga Penyerangan Novel
Indonesia
Ini Alasan Polri "Bela" Pelaku Terduga Penyerangan Novel

Argo menyarankan kubu Novel menyampaikan keberatan itu di persidangan.

Vonis Djoko Tjandra Dkk Tak Timbulkan Efek Jera
Indonesia
Vonis Djoko Tjandra Dkk Tak Timbulkan Efek Jera

Djoko Tjandra merupakan aktor intelektual dalam perkara ini. Selain itu, merupakan buronan kasus korupsi yang melarikan diri selama 11 tahun.

Perkara TPPU Pembiayaan PT Danareksa, Kejagung Garap Dirkeu PT Evio Sekuritas
Indonesia
Tahun Baru Imlek, Menag Doakan Masyarakat Tionghoa Bergelimang Berkah
Indonesia
Tahun Baru Imlek, Menag Doakan Masyarakat Tionghoa Bergelimang Berkah

Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas berharap masyarakat Tionghoa dan umat Konghucu senantiasa mendapat banyak peruntungan dan keberkahan.

KPK Jebloskan Eks Wali Kota Medan ke Lapas Tanjung Gusta
Indonesia
KPK Jebloskan Eks Wali Kota Medan ke Lapas Tanjung Gusta

KPK mengeksekusi mantan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin ke Lapas Tanjung Gusta, Medan, Kamis (16/7).