Tak Ada Gebrakan di Pertamina, Ahok Dianggap Tak Pantas Jadi Ketua Otorita Ibu Kota Baru Komisaris Utama Pertamina Ahok (tengah) bersalaman dengan Presiden Jokowi. (Foto: instagram.com/basukibtp)

MerahPutih.com - Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago mengkritik masuknya nama Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai kandidat Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur.

"Kualitas kerjanya di Komisaris Pertamina belum nampak ada gebrakan sama sekali," kata Pangi kepada kepada wartawan, Senin (9/3).

Baca Juga:

Ahok Jadi Kepala Otorita Ibu Kota Baru, Pengamat: Dia Tak Pandai Menata Kata-Kata

Pangi menganggap, munculnya nama Ahok, sepertinya Jokowi sedang "berjudi" membangun IKN yang sepenuhnya belum mendapat dukungan dari masyarakat Kalimantan.

"Jokowi sedang berjudi membangun ibu kota baru yang sampai sekarang belum mendapat dukungan dari masyarakat, terkait ambisi besar dan agenda kepentingan besar apa di balik perpindahan ibu kota," jelas Pangi.

Komisaris Utama Pertamina Ahok (kanan) bersalaman dengan Presiden Jokowi. (Foto: instagram.com/basukibtp)
Komisaris Utama Pertamina Ahok (kanan) bersama dengan Presiden Jokowi. (Foto: instagram.com/basukibtp)

Selain kinerja sebagai Komut Pertamina belum teruji, Pangi berpendapat, keinginan Jokowi menjadikan Ahok sebagai calon Kepala Badan Otorita IKN berpotensi menimbulkan kegaduhan baru.

"Presiden sendiri yang menjadi pangkal kegaduhan atau biang kerok. Bagaimana mungkin selama ini sudah gaduh dan membuat kita terpecah kemudian mau dipilih lagi? Saya kehabisan akal sehat untuk membaca fenomena ini, soal Ahok menjadi 'gubernur' ibu kota baru," tudingnya.

Baca Juga:

Ngabalin Anggap yang Tolak Ahok Jadi Kepala Otorita Ibu Kota Baru Tak Waras

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini menambahkan, Jokowi seoalah semakin mantap dan mengkonfirmasi bahwa Ahok adalah orang istimewa dan di khususkan.

Pangi menyarankan, sebaiknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk putra daerah dari Kalimantan sebagai Kepala Badan Otorita IKN.

"Supaya menjaga kedamaian dan mereka yang mengerti keberagaman di Kalimantan," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga:

Ahok Calon Ketua Otorita Ibu Kota Baru, Sandi: Cek Dulu Rekam Jejaknya di Pertamina

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Eks Bendum Demokrat Nazaruddin Bebas dari Lapas Sukamiskin
Indonesia
Eks Bendum Demokrat Nazaruddin Bebas dari Lapas Sukamiskin

Sebelum dibebaskan, kata Abdul, Nazaruddin dihadapkan terlebih dahulu ke petugas Badan Pemasyarakatan (Bapas) Bandung pada Jumat (12/6).

KPU Hingga Bawaslu Diminta Koordinasi dengan TNI-Polri
Indonesia
KPU Hingga Bawaslu Diminta Koordinasi dengan TNI-Polri

Kunci penyelenggaraan tahapan pilkada di tengah pandemi COVID-19 adalah penegakan protokol kesehatan

Sebagian Jakarta Diguyur Hujan Hari Ini
Indonesia
Sebagian Jakarta Diguyur Hujan Hari Ini

BMKG memperkirakan sebagian wilayah Jakarta akan diguyur hujan disertai petir dan angin kencang, pada Selasa (16/3) siang dan sore.

Pakar Hukum Tata Negara Sebut UU Ciptaker Penuhi Syarat Digugat ke MK
Indonesia
Pakar Hukum Tata Negara Sebut UU Ciptaker Penuhi Syarat Digugat ke MK

Secara formil, pembentukan UU Ciptaker dinilai tidak transparan

KPK Jebloskan Bekas Aspri Imam Nahrawi ke Lapas Sukamiskin
Indonesia
KPK Jebloskan Bekas Aspri Imam Nahrawi ke Lapas Sukamiskin

Di Lapas Sukamiskin, Ulum bakal menjalani enam tahun pidana penjara dikurangi masa tahanan sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Gayus Tambunan Dapat Remisi, Pakar Hukum: Tidak Perlu Diperdebatkan
Indonesia
Gayus Tambunan Dapat Remisi, Pakar Hukum: Tidak Perlu Diperdebatkan

Gayus Tambunan sudah cukup lama menjalani hukuman penjara

Pemerintah Jangan Kebakaran Jenggot dengan Kehadiran KAMI
Indonesia
Pemerintah Jangan Kebakaran Jenggot dengan Kehadiran KAMI

"Dengan demikian, pemerintah tidak merespons yang berlebihan terhadap gerakan ini, tapi fokus saja pada kerja-kerja pelayanan publik," jelas Wempy

Survei LIPI: Masyarakat Pesimistis COVID-19 Akan Berakhir 2020
Indonesia
Survei LIPI: Masyarakat Pesimistis COVID-19 Akan Berakhir 2020

Survei dilakukan di 32 provinsi di Indonesia

Kata Cacat di UU Cipta Kerja Dinilai Rendahkan Penyandang Disabilitas
Indonesia