Tahun Ajaran Baru Tetap Jalan, Pemerintah Diingatkan Sekarang Rakyat Lebih Kritis Ilustrasi Siswa Sekolah Dasar. Merahputih.com/Rizki Fitrianto

MerahPutih.com - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Jakarta Trubus Rahadiansyah menilai, pemerintah mesti memikirkan ulang rencana pembukaan sekolah di tengah angka pandemi COVID-19.

"Terlebih, sektor pendidikan memiliki jenjang yang banyak dan anak-anak merupakan kelompok usia yang rawan terinfeksi, sehingga sudah selayaknya sangat berhati-hati,” kata Trubus kepada wartawan di Jakarta, Kamis (11/6).

Baca Juga:

PPDB 2020 Dinilai Terlalu Dipaksakan

Trubus menjelaskan faktor keamanan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat, harus menjadi pertimbangan penting ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan publik terkait COVID-19. Apalagi, lanjut dia, saat ini masyarakat sangat kritis menyikapi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Menurut Trubus, penyampaian kebijakan yang belum matang kepada publik dan tanpa didahului koordinasi yang baik antarlembaga pemerintah hanya akan memunculkan kontroversi dan membuat masyarakat bingung. Dia mengambil contoh soal beberapa kali revisi terkait kebijakan angkutan umum.

“Jelas ini menjadi preseden buruk terhadap kebijakan yang telah dibuat karena terkesan tidak matang dan tidak konsisten dan membuat kebijakan selanjutnya berpotensi untuk tidak diindahkan,” ungkap Trubus.

trubus pakar kebijakan publik
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah (Foto: fh.usakti.ac.id)

Baca Juga:

Kemendikbud Tegaskan Tahun Ajaran Baru Bukan Berarti Tatap Muka di Sekolah

Kemendikbud dan Kemenag, kata Trubus, tidak boleh mengambil kebijakan pembukaan sekolah tanpa mendapatkan rekomendasi dari Gugus Tugas COVID-19 dan Kemenkes. Alasannya, kedua lembaga ini yang memiliki otorisasi terkait kesehatan dan situasi pandemi di suatu wilayah.

“Belum lagi dalam pelaksanaan akan melibatkan pemerintah daerah, bahkan sampai ke tingkat RT/RW,” tutup Pakar Kebijakan Publik itu.

Sebelumnya, Kemendikbud telah memutuskan tahun ajaran baru 2020-2021 akan tetap dimulai pada bulan Juli. Namun, dimulainya tahun ajaran baru bukan berarti kegiatan belajar mengajar siswa akan dilakukan tatap muka di dalam kelas.

"Artinya tahun ajaran baru yang dimaksud adalah dimulainya tahun ajaran baru tahun 2020-2021 dengan demikian kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah itu tidak serta merta dilakukan," kata Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Evy Mulyani beberapa waktu lalu. (Knu)

Baca Juga:

15 Juni Jadwal Pendaftaran PPDB DKI, Begini Proses dan Dokumen yang Harus Dilengkapi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KSAL dan KSAU Diminta Jaga Kedaulatan NKRI
Indonesia
KSAL dan KSAU Diminta Jaga Kedaulatan NKRI

KSAL Laksamana Yudo Margono dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu (20/5)

KPU Larang Konser Musik Saat Kampanye
Indonesia
KPU Larang Konser Musik Saat Kampanye

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya melarang pasangan calon untuk menggelar konser musik saat kampanye terbuka Pilkada 2020.

Minta Sisa DPO MIT Serahkan Diri, Kapolda Sulteng: Kalau Tidak Apa Boleh Buat
Indonesia
Minta Sisa DPO MIT Serahkan Diri, Kapolda Sulteng: Kalau Tidak Apa Boleh Buat

Kedua DPO yang tewas tertembak tersebut inisial W alias A alias B dan AA alias A

Sandiaga Uno Antara Bangun Kementerian dan Cari Panggung Politik
Indonesia
Sandiaga Uno Antara Bangun Kementerian dan Cari Panggung Politik

Masuknya Sandiaga Uno di kursi kabinet menuai reaksi dari berbagai kalangan.

Ini Kata Rahayu Saraswati Setelah Ditunjuk Jadi Waketum Gerindra
Indonesia
Ini Kata Rahayu Saraswati Setelah Ditunjuk Jadi Waketum Gerindra

Keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini memastikan dirinya siap mengemban amanah yang diberikan.

Penurunan Kasus COVID-19 Diklaim Baru Terasa Setelah 45 Hari
Indonesia
Penurunan Kasus COVID-19 Diklaim Baru Terasa Setelah 45 Hari

Pemerintah telah menambah 13.000 tempat tidur untuk ruang isolasi dan ICU rumah sakit rujukan COVID-19 selama PPKM tahap dua.

Demo Berbuntut Kericuhan Dinilai karena Pemerintah Tak Transparan Bahas UU Cipta Kerja
Indonesia
Demo Berbuntut Kericuhan Dinilai karena Pemerintah Tak Transparan Bahas UU Cipta Kerja

Unjuk rasa meluas karena pemerintah kurang terbuka dan transparan terkait isi Undang-Undang Cipta Kerja secara utuh dan menyeluruh.

Nurhadi Dicecar 21 Pertanyaan Terkait Kasus Pemukulan Anak Buah Firli
Indonesia
Nurhadi Dicecar 21 Pertanyaan Terkait Kasus Pemukulan Anak Buah Firli

Ia diperiksa terkait dugaan dirinya yang telah melakukan kekerasan terhadap sipir atau petugas Rumah Tahanan (Rutan) KPK

Pulang Dari Dinas Luar Kota, PNS Cirebon Harus Tes Swab
Indonesia
Pulang Dari Dinas Luar Kota, PNS Cirebon Harus Tes Swab

Dinas Kesehatan masih mendalami munculnya kasus di perkantoran pemerintah, apakah kasus ini bisa dikategorikan pada klaster baru atau tidak.

Hakordia dan Pilkada Jadi Momentum Bangun Kesadaran Budaya Antikorupsi
Indonesia
Hakordia dan Pilkada Jadi Momentum Bangun Kesadaran Budaya Antikorupsi

Merujuk data tahun 2018, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebanyak 30 kali