Tahun 2021 Diharapkan Jadi Tonggak Bebaskan Indonesia dari Diskriminasi Ray Rangkuti (tengah), Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia. (Foto: Facebook/Ray Rangkuti)

MerahPutih.com - Tahun 2021 diharapkan tahun bagi pemulihan bagi dunia, dan khususnya Indonesia, setelah diterpa berbagai bencana alam, serangan pandemi corona merebak, dan sebagainya.

Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan, tahun ini juga diharapkan menjadi tonggak untuk membebaskan Indonesia dari segala bentuk diskriminasi atas nama apapun.

Baca Juga

Maklumat Polri soal FPI Dianggap Batasi Hak Warga

"Mengingat bahwa berbagai bentuk diskriminasi tersebut masih berlangsung secara luas dan dengan intensitas yang tidak mereda, khususnya di bidang keagamaan dan kepercayaan," kata Ray kepada MerahPutih.com di Jakarta, Sabtu (2/1).

Ray yang tergabung dalam forum Masyarakat Indonesia untuk Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama, ini mendesak agar pemerintah segera mencabut SKB 3 menteri tahun 2008 tentang larangan Ahmadiyah melakukan aktivitas yang sesuai dengan keyakinan dan pemahaman mereka

Menurut Ray, larangan itu jelas bertentangan dengan prinsip negara Pancasila yang memberi jaminan bagi setiap warga negara. "Terutama untuk menganut dan menjalankan keyakinan dan agama mereka masing-masing,"jelas Ray.

Ia menjelaskan, pada kenyataannya, SKB 3 menteri tersebut bukan saja menyebabkan terhentinya aktivitas menjalankan keyakinan dan pemahaman kaum Ahmadiyah, tapi juga menjadi sebab terjadinya diskriminasi sosial terhadap mereka.

Direktur LIMa Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi publik di Jakarta (MP/Gomes R)
Direktur LIMa Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi publik di Jakarta (MP/Gomes R)

Banyak penganut Ahmadiyah yang terpaksa mengungsi akibat tindakan persekusi yang mereka alami. "Termasuk menutup rumah ibadah yang mereka dirikan," ungkap Ray.

Ia juga mendesak pemerintah segera memulihkan hak berkeyakinan dan beraktivitas terhadap penganut paham Syiah di Indonesia. Seperti kaum Ahmadiyah, kaum Syiah juga telah lama mendapatkan diskriminasi bahkan mengungsi di negeri mereka sendiri.

"Hak mereka untuk menjalankan berkeyakinan dan beribadah telah dirampas tanpa perlindungan dari negara dalam beberapa tahun," terang Ray.

Bersamaan dengan itu, agar pemerintah juga melindungi keyakinan lokal yang tumbuh di tengah masyarakat. Sebab, hak mereka, seperti hak bagi warga negara yang menganut agama tertentu umumnya, harus dilindung dan diberi hak yang sama untuk melaksanakan dan menjalankan keyakinan.

"Pemerintah harus memastikan bahwa seluruh corak pemahaman dan ekspresi keberagamaan harus dilindungi sebagai bagian dari hak asasi manusia," papar Ray.

Ia meyakini, bahwa tindakan hukum terhadap kelompok ataupun warga negara hanya bisa dilakukan jika ada unsur yang melanggar aturan. Hukum hanya bisa diberlakukan pada ucapan atau tindakan, bukan pada ekspresi dan paham keagamaan.

"Pemerintah mesti meninjau pemberlakuan Surat Keputusan Bersama 2 menteri tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah," jelas Ray. Ia juga mendesak pemerintah memberi hak kelompok masyarakat seperti disebutkan di atas harus sesegera mungkin dilakukan oleh pemerintah, tanpa kecuali.

"Hak ini tidak boleh ditunda, apalagi dicabut," tutup Ray. (Knu)

Baca Juga

Pengamat Nilai Pemerintah tak Ingin FPI Jadi Kekuatan Politik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Konflik Pesepeda-Pengguna Kendaraan Dibiarkan, Polisi Khawatir Akan Terjadi Keributan
Indonesia
Konflik Pesepeda-Pengguna Kendaraan Dibiarkan, Polisi Khawatir Akan Terjadi Keributan

Polisi saat ini tengah mengkaji penerapan tilang terhadap pesepeda

Hari Ini Vaksinasi COVID-19 Pertama di Jawa Barat
Indonesia
Hari Ini Vaksinasi COVID-19 Pertama di Jawa Barat

Penyuntikan vaksin COVID-19 dilakukan di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

Berideologi Radikal ISIS, Pelaku Penyerangan Mabes Polri Lepaskan Enam Tembakan
Indonesia
Berideologi Radikal ISIS, Pelaku Penyerangan Mabes Polri Lepaskan Enam Tembakan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengakui, penyerangan bersenjata pistol di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (31/3), adalah perempuan berinisial ZA atau Zakiah Aini.

BIN Gelar Vaksinasi COVID-19 dan Serahkan Bansos di 6 Provinsi
Indonesia
BIN Gelar Vaksinasi COVID-19 dan Serahkan Bansos di 6 Provinsi

"Hari ini sesuai arahan Bapak Presiden, BIN menggelar vaksinasi door to door kepada masyarakat dan pelajar di 6 provinsi," kata Kepala BIN Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan di Desa Mekarsari, Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (18/7).

Sampai Akhir Tahun Penyaluran FLPP Ditargetkan Capai 110 Ribu Unit
KPR
Sampai Akhir Tahun Penyaluran FLPP Ditargetkan Capai 110 Ribu Unit

Target penyaluran FLPP tahun 2021 sebesar 157.500 unit.

KPK Bakal Sita Aset Tersangka Korupsi Tanah di Munjul
Indonesia
KPK Bakal Sita Aset Tersangka Korupsi Tanah di Munjul

KPK memastikan bakal menyita aset milik para tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

Lima Titik Vaksin Keliling Hari Ini, Cek Lokasinya
Indonesia
Lima Titik Vaksin Keliling Hari Ini, Cek Lokasinya

Pemprov DKI Jakarta menyiapkan vaksin mobil keliling di 4 kota administrasi Jakarta. Ada 5 titik lokasi sasaran vaksin keliling hari ini, Sabtu (31/7).

PWNU Jakarta Panggil "Gus Gibran", Sinyal untuk Pilgub DKI?
Indonesia
PWNU Jakarta Panggil "Gus Gibran", Sinyal untuk Pilgub DKI?

PWNU DKI memberikan panggilan "Gus Gibran" pada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka saat acara donor plasma di Jakarta akhir pekan kemarin.

Cakupan Vaksinasi Campak Baru 45 Persen akibat Pandemi COVID-19
Indonesia
Cakupan Vaksinasi Campak Baru 45 Persen akibat Pandemi COVID-19

Kejadian COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia ternyata mengakibatkan penurunan fokus pada penyakit lain.

Dukung Anies, Golkar Tegaskan Miliki Saham Bir Bertentangan Norma Keagamaan
Indonesia
Dukung Anies, Golkar Tegaskan Miliki Saham Bir Bertentangan Norma Keagamaan

Upaya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melepas kepemilikan saham bir di PT Delta Djakarta didukung penuh Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta.