Tahun 2018 Indonesia Diprediksi Darurat Keamanan Siber Ilustrasi siber. (Foto: Digital Trends)

MerahPutih.Com - Keamanan siber bakal menjadi isu sentral tahun 2018 mendatang. Serangan siber dan kejahatannya akan menjadi perhatian banyak pihak.

Hal ini disampaikan pakar keamanan siber Pratama Persadha yang juga ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi.

Pratama Persadha mengemukakan ancaman siber bakal menjadi momok pada tahun depan karena hingga kini Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) belum memiliki susunan organisasi tata kerja (SOTK).

Padahal, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang BSSN, SOTK harus sudah terbentuk paling lambat 4 bulan sejak perpres diundangkan, kata Pratama Persadha melalui surat elektroniknya kepada Antara di Semarang.

Berdasar Pasal 57 Perpres BSSN, SOTK sudah harus ada sejak 23 September 2017. Apalagi, latar belakang penerbitan perpres itu terkait respon Pemerintah terhadap serangan siber 2017. Pratama menilai belum adanya Kepala BSSN definitif membuat SOTK, BSSN terkendala. Bahkan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan) belum bisa memproses lebih jauh.

"Ini bisa berbahaya bagi keamanan siber di Tanah Air," kata Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (Communication and Information System Security Research Center/CISSReC) itu.

Sepanjang 2017, kata Pratama, ancaman siber yang hadir di Tanah Air sangat mengkhawatirkan. Bila BSSN masih terombang-ambing, akan membuat ancaman siber menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan pada tahun 2018.

"Serangan malware wannacry dan nopetya, misalnya, membuat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kerepotan. Bahkan, banyak korban di sisi infrastruktur strategis kita," katanya.

Pratama Persadha yang pernah sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pengamanan Sinyal Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) menegaskan keberadaan BSSN sangat krusial mengawal program-program pemerintah, terutama yang terkait e-Government.

Terlebih upaya Bank Indonesia untuk memasifkan program Gerakan Non-Tunai (GNT) yang tidak bisa lepas dari penguatan keamanan siber di semua infrastruktur pendukungnya. Pratama Persadha menilai Indonesia sudah cukup tertinggal dari negara tetangga, Malaysia dan Singapura, yang mempunyai badan siber sejak hampir satu dasawarsa.

"Kita tentu berharap pemerintah bisa melihat posisi krusial BSSN saat ini, apalagi lebih dari 130 juta orang di Tanah Air yang terkoneksi internet," kata pria asal Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini.(*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Cerita Zulhas Ditawari Jokowi Jadi Menteri Perdagangan
Indonesia
Cerita Zulhas Ditawari Jokowi Jadi Menteri Perdagangan

Presiden Jokowi (Jokowi) telah melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan pada Rabu (15/6).

Kementan Bentuk Direktorat Khusus untuk Perkuat Penanganan Sawit
Indonesia
Kementan Bentuk Direktorat Khusus untuk Perkuat Penanganan Sawit

Kementerian Pertanian memperkuat penanganan komoditas kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis yang menjadi penopang perekonomian nasional guna menghadapi tantangan global dengan membentuk direktorat khusus kelapa sawit pada Direktorat Jenderal Perkebunan.

Fraksi yang Menolak Interpelasi Formula E Diminta Berpendapat di Paripurna
Indonesia
Fraksi yang Menolak Interpelasi Formula E Diminta Berpendapat di Paripurna

Fraksi PDIP dan PSI kompak melanjutkan kembali hak interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan untuk meminta penjelasan detail terkait ajang Formula E di Jakarta.

Anak Buah Terlibat Dugaan Suap Minyak Goreng, Ini Respons Mendag Lutfi
Indonesia
Anak Buah Terlibat Dugaan Suap Minyak Goreng, Ini Respons Mendag Lutfi

Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menegaskan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tetap dan terus mendukung proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terkait dugaan gratifikasi atau suap pemberian izin penerbitan ekspor minyak goreng.

Selama Dua Hari, Kasus Aktif COVID-19 di Jakarta Naik
Indonesia
Selama Dua Hari, Kasus Aktif COVID-19 di Jakarta Naik

Kasus aktif COVID-19 di DKI Jakarta mengalami kenaikan selama dua hari berturut-turut. Pada Selasa (30/11), kasus aktif naik 17 pasien dan hari ini bertambah 20 kasus.

Suharso Monoarfa Diklaim Sudah Diberhentikan dari Ketum PPP
Indonesia
Suharso Monoarfa Diklaim Sudah Diberhentikan dari Ketum PPP

Suharso diberhentikan sebagai Ketum PPP masa bakti 2020-2025 lewat rapat Mahkamah Partai yang digelar pada 2-3 September lalu

Muktamar Ke-34 Harus Menjaga Marwah dan Martabat NU
Indonesia
Muktamar Ke-34 Harus Menjaga Marwah dan Martabat NU

Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) akan segera digelar pada 22-23 Desember 2021 di Lampung.

PPKM Level 3 Saat Nataru, PHRI DIY: Beri Kesempatan Kami Untuk Bernapas
Indonesia
PPKM Level 3 Saat Nataru, PHRI DIY: Beri Kesempatan Kami Untuk Bernapas

Saat ini aktivitas ekonomi sektor hotel dan restoran sudah mulai membaik, ditandai peningkatan okupansi sejak empat pekan terakhir dengan okupansi tertinggi mencapai 80 persen pada Sabtu (20/11).

DPR Setuju Herry Wirawan Dihukum Mati
Indonesia
DPR Setuju Herry Wirawan Dihukum Mati

"Tapi untuk predator seksual apalagi terhadap anak, ya, saya setuju orangnya ditembak kepalanya. Seperti itu memang harus hukuman mati," tegas dia.

MAKI: KPK Wajib Hadirkan Bos Bank Panin Mu'min Ali di Sidang Kasus Suap Pajak
Indonesia
MAKI: KPK Wajib Hadirkan Bos Bank Panin Mu'min Ali di Sidang Kasus Suap Pajak

Dugaan suap itu diberikan untuk mengurangi nilai wajib pajak sebesar Rp 926.263.445.392