Tahapan Pemilu Dirancang 22 Bulan Sampai 25 Bulan TPS. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah, KPU, dan Komisi II DPR belum mencapai kesepakatan terkait durasi tahapan pemilu. Saat ini, diasumsikan tahapan mencapai 25 bulan. Dampak dari panjangnya tahapan pada anggaran yang dibutuhkan penyelenggara.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan mengatakan, dasar dari asumsi tersebu adalah menyediakan waktu persiapan yang lebih panjang bagi para pihak penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Baca Juga:

Jelang Pemilu Makin Panas, DPR Peringatkan Jenderal Andika sebagai Panglima TNI

Namun, apabila seluruh pihak terkait telah mencapai kesepakatan tahapan pemilu dengan durasi 22 bulan, maka pihak penyelenggara akan menyesuaikan, terutama terkait anggaran.

"Jadi, kalau nanti sudah final diputuskan tahapan 22 bulan, tentu kami akan menyesuaikan, karena tahapan lebih pendek,” ujar dia.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berjanji, bakal mengefisienkan anggaran setelah adanya kepastian tahapan pemilu. Selain itu, kondisi keuangan negara juga akan menjadi pertimbangan saat menyusun anggaran pemilu, dengan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel.

Pilkada Tangerang Selatan. (Foto: Antara)
Pilkada Tangerang Selatan. (Foto: Antara)

"Prinsip kami adalah efektif, efisien, dan akuntabel. Itu yang kami pegang dalam rangka menyusun anggaran pemilu maupun pemilihan kepala daerah 2024 ini. Anggaran tersusun dari dua hal, pemilu ada di APBN, dan pilkada ada di APBD," ujar Abhan.

Salah satu efisiensi anggaran yang akan dilakukan oleh Bawaslu adalah dengan hanya membentuk satu tim pengawas untuk mengawasi dua pelaksanaan pemilihan, yakni pemilu dan pilkada, bukan membagi pengawasan menjadi dua bagian untuk masing-masing pelaksanaan.

"Apakah perlu dibentuk pengawasan jadi dua? Saya kira tidak efektif. Jadi, satu saja. Itu yang nanti akan melakukan pengawasan dua, pengawasan pemilu dan pilkada. Itu akan lebih efektif dan efisien," katanya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Aturan Tidak Berubah, Polarisasi Ala Pemilu 2019 Berpotensi Berulang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tarif Angkutan Umum di DIY Naik 22 Persen
Indonesia
Tarif Angkutan Umum di DIY Naik 22 Persen

Harga komponen lain seperti suku cadang, oli, karoseri, hingga AC yang lebih dahulu naik juga menjadi pertimbangan Organda DIY menyesuaikan tarif angkutan.

Usai Menghadap Jokowi, Menaker Segera Revisi Aturan JHT
Indonesia
Usai Menghadap Jokowi, Menaker Segera Revisi Aturan JHT

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan revisi aturan pelaksana program Jaminan Hari Tua (JHT) tersebut.

Jokowi Perintahkan Pejabat Tidak Gelar Bukber dan Open House Lebaran
Indonesia
Jokowi Perintahkan Pejabat Tidak Gelar Bukber dan Open House Lebaran

Pemerintah telah memutuskan untuk mengambil beberapa pelonggaran, salah satunya ialah PPLN yang tiba melalui bandara di Indonesia tidak perlu lagi menjalani karantina.

Vonis Nihil Heru Hidayat, Jaksa Agung: Ada kejanggalan dan Inkonsistensi
Indonesia
Vonis Nihil Heru Hidayat, Jaksa Agung: Ada kejanggalan dan Inkonsistensi

Heru Hidayat, terdakwa korupsi dan pencucian uang (TPPU) ASABRI bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp 22,78 triliun.

Warga Solo Probable Omicron, Kapasitas Rumah Sakit Ditambah
Indonesia
Warga Solo Probable Omicron, Kapasitas Rumah Sakit Ditambah

Saat ini kasus COVID-19 di Solo sedang naik. Bahkan, untuk saat ini tingkat nasional sudah masuk gelombang ketiga COVID-19.

DPR Soroti Menggiurkanya Bisnis Tes PCR
Indonesia
DPR Soroti Menggiurkanya Bisnis Tes PCR

Jika pertimbangan pemerintah murni demi kesehatan dan mitigasi risiko gelombang ketiga, bukan tes usap PCR yang menjadi syarat mutlak untuk perjalanan. Melainkan cukup rapid test antigen.

Pembubaran Satgasus Merah Putih Dinilai Langkah Tepat Kapolri
Indonesia
Pembubaran Satgasus Merah Putih Dinilai Langkah Tepat Kapolri

Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Al Habsyi menilai, pembubaran Satgasus oleh Kapolri adalah langkah tepat.

PSI Sayangkan Rumah Dinas Tidak Ditinggali Lurah dan Camat DKI
Indonesia
PSI Sayangkan Rumah Dinas Tidak Ditinggali Lurah dan Camat DKI

Kegiatan rehabilitasi rumah dinas lurah-camat DKI mendapat kritikan tajam dari Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.

[HOAKS atau FAKTA]: Ibas Timbun 50 Ton Minyak Goreng
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Ibas Timbun 50 Ton Minyak Goreng

Ibas mengadakan operasi pasar murah di Kabupaten Ngawi dengan membagikan sebanyak 16 ton minyak goreng murah.

Menkes akan Cabut Izin Laboratorium yang Tak lapor Hasil Tes COVID-19 ke Sistem
Indonesia
Menkes akan Cabut Izin Laboratorium yang Tak lapor Hasil Tes COVID-19 ke Sistem

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menginstruksikan semua laboratorium (Lab) pemeriksaan tes COVID-19 untuk memasukan hasil tes PCR ke dalam sistem New All Record (NAR) Kemenkes. Bagi Lab yang tidak patuh, izin operasionalnya akan dibekukan atau bahkan dicabut.