Tagar #SMIBukaBukaan Ramai di Twitter, Netizen Tuntut Sri Mulyani Jelaskan Kasus BLBI Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

MerahPutih.Com - Hari ini, tagar #SMIBukaBukaan sedang jadi trending di twitter. Netizen ramai ramai meminta agar Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI). Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Sjamsull Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim.

Misalnya isi twitnya @ab_setyono: butuh penegasan dr bu @KemenkeuRI cq pemerintah soal blbi ini #SMIBukaBukaanBLBI. Ada Peran Sri Mulyani dalam Pusaran Kasus BLBI dan Sjamsul Nursalim https://t.co/DHou0inKD0 via @infoblbicom.

Netizen mempermasalahkan kalau keputusan KPK tersebut mempertontonkan ketidakpastian hukum di negeri ini. Di antaranya mengutip pernyataan Prof. Mahfud yang dikutip oleh twitnya @saidiman: Sudah lama tidak dengar soal kasus BLBI, sekarang ramai lagi. Kenapa?Sampai TT #SMIBukaBukaanBLBI. Saya dulu menduga, kasus ini lebih banyak unsur politiknya dibanding persoalan hukumnya. Pandangan Pak Mahfud ini menarik.

Sri Mulyani didesak buka-bukaan kasus BLBI
Menkeu Sri Mulyani didesak buka-bukaan kasus BLBI (Foto: Facebook/Sri Mulyani Indrawati)

Kenapa SMI Harus Blak-blakan?

Praktisi Kebijakan Ekonomi & Keuangan, Anita Lestari mengatakan Sri Mulyani diduga terlibat dalam kemelut BLBI karena ia merupakan Menteri Keuangan tahun 2007 yang menjual aset Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik SN seharga hanya Rp 220 miliar. Aset BDNI ini merupakan alat pembayaran SN untuk melunasi kewajibannya berdasarkan MSAA yang closing tahun 1999.

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) menaksir nilainya dan telah setuju bahwa di tahun 2004, aset BDNI masih bernilai Rp 4,5 triliun. Penurunan nilai aset yang drastia inilah yang kemudian membuat Sjamsull Nursalim dianggap kurang bayar.

"Ibarat efek domino, kisruh antara SN dan KPK tidak akan terjadi seandainya SMI tidak mengobral murah aset BDNI," kata Anita, Rabu (3/7).

Kejanggalan ini juga disampaikan oleh Mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri, Rizal Ramli, saat menjadi saksi untuk Mantan Kepala BPPB Syafruddin Arsyad Temenggung di pengadilan Tipikor tahun lalu.

Dalam keterangannya, Rizal menyebut bahwa pada tahun 2005, nilai aset BDNI yang dilaporkan ke BPPN adalah sebesar RP 4,5 triliun. “Sampai saya berakhir masa jabatannya dan diganti Pak Dorodjatun (Kuntjorojakti) sebagai Menko (Ekonomi) dan Pak Ary Suta sebagai ketua BPPN, lalu digantikan Pak Syafruddin Arsyad Temenggung. Memang ada kerugian negara, tapi saat BPPN menyerahkan ke Menteri Keuangan akhir tahun 2005, nilainya aset BPPN Rp 4,5 triliun. Aneh bin ajaib, pada 2007 dijual Rp 200 miliar oleh Menkeu Sri Mulyani saat itu,” ujar Rizal pada Kamis (5/7) silam.

Terakhir kali pemerintah menegaskan perkara ini pada tahun 2008 ketika Menko Perekonomian Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan penyelesaian BLBI di depan rapat dengar pendapat (RDP) di DPR.

"Sekarang ini Pemerintah seolah menutup mata bahwa nasib seorang investor selalu menjadi pertaruhan dalam kemelut BLBI yang dibuat pemerintah di masa lalu. Ketidaktegasan pemerintah ini mungkin saja terjadi akibat risiko berhadap-hadapan dengan KPK sebab KPK kadung mendapat tempat yang istimewa di hati rakyat," ujar Anita.

Mantan Wapres Budiono bersaksi di KPK terkait Kasus BLBI
Wapres RI periode 2009-2014 Boediono seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, Kamis (27/12). (ANTARA/Wahyu Putro A

Padahal, kata Anita, justru karena pemerintah tidak tegas membuat penegakan hukum dilanda ketidakpastian. Dampak lebih lanjut, menurutnya, keraguan para investor untuk berani menanam modal di negeri ini. Pasalnya, kasus yang nyata-nyata berkekuatan hukum saja masih bisa dikejar KPK lalu di situasi demikian pemerintah malah terkesan terkesan cuci tangan.

"Keraguan pemilik modal untuk berani berinvestasi pada gilirannya membawa dampak serius bagi iklim usaha di tanah air. Lapangan kerja jadi sangat terbatas, angka pengangguran meninggi, kriminalitas juga bisa saja ikutan merebak. Yang sengsara tetap saja rakyat kebanyakan," kata dia.

Karena itu, Anita menilai naif apabila di tengah gencarnya semangat mendorong rakyat ke era Indonesia maju, pemerintah sendiri terkesan tidak menjamin langkah pasti. Apalagi, menteri keuangan yang tahu betul seluk-beluk kasus BLBI ini adalah orang yang sama yakni yang menjadi Menteri Keuangan pada 2007 yang sekarang juga menjabat pos menteri yang sama yakni Sri Mulyani.

"SMI jelas ada dalam kemelut ini. Dialah yang menjual aset BDNI milik Sjamsu Nursalim pada 2007 secara drastis padahal saat kesepakatan dengan pemerintah dibuat pada 1999 disebutkan bahwa nilai asset BDNI yang 4,5 trilyun rupiah saat itu akan tetap bernilai sama pada 2004. Tak ada angin, tak ada hujan, pada 2007 SMI menjual asset BDNI dengan nilai 220 milyar," ungkap dia.

BACA JUGA: Gender dan Usia Harus Jadi Pertimbangan Jokowi dalam Memilih Para Menteri

KPK Cegah Dirut Perum Jasa Tirta II ke Luar Negeri

Anita menilai, ada ketidakwajaran di sana, bahkan Rizal Ramli pun ikut heran dengan hal tersebut. Namun, rupanya penurunan nilai asset inilah yang membuat Sjamsull Nursalim dianggap kurang bayar.
Karena itu, menurut Anita, Sri Mulyani punya kewajiban moral menengahi kemelut BLBI ini di tengah kebingungan publik dalam menyimak perang opini antara KPK dengan pihak Sjamsull Nursalim.

Selain itu, lanjut dia, keterangan dari Sri Mulyani pun bisa dianggap sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap investor. Dengan demikian keraguan para calon investor pun sirna yang pada gilirannya menyehatkan iklim investasi di tanah air.

"Cita-cita Indonesia maju pun bisa segera terealisasi karena rakyat tidak menemui kendala serius dalam mencari kerja," pungkasnya.(Pon)

Kredit : ponco


Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH