Tagar #PercumaLaporPolisi Runtuhkan Citra Polri di Mata Masyarakat Ilustrasi polisi. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Tagar #PercumaLaporPolisi menjadi viral dan trending topik di Twitter belakangan ini. Tagar ini muncul buntut dari penghentian kasus dugaan pelecehan terhadap tiga anak di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Pengamat Kepolisian, Data Wardhana menilai, tagar ini harus menjadi bahan evaluasi bagi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mewujudkan Polri Presisi.

Baca Juga

Kuasa Hukum Korban Minta Polisi Lanjutkan Kasus Dugaan Pencabulan dan Perkosaan di Luwu

"Ini menciptakan isu berskala nasional yang dapat mencoreng institusi Polri," kata Data dalam keteranganya, Senin (11/10).

Data menuturkan, mencuatnya Tagar #PercumaLaporPolisi itu, secara umum dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap korps baju coklat.

"Padahal, itu hanya terjadi dalam kasus di Polres Luwu, Polda Sulsel. Akibatnya, seperti kata peribahasa: "karena nila setitik, rusak susu sebelanga" ," jelas Data.

Sekjen Indonesia Police Watch (IPW) ini mengkhawatirkan kasus-kasus lain dalam penegakan hukum yang tidak profesional dilakukan pihak kepolisian dengan tajam ke bawah tumpul ke atas semakin bermunculan.

"Oleh karena itu, sudah saatnya Kapolri Listyo Sigit bekerja keras melakukan bersih-bersih di satuan reserse," sebut Data.

Ia menyebut, tagar #PercumaLaporPolisi itu, menjadi pembelajaran berharga bagi institusi Polri untuk melakukan pembenahan dan perubahan ke depan.

"Terutama di bidang reserse yang saat ini banyak dikeluhkan masyarakat," imbuh Data.

Ilustrasi polisi. Foto: Istimewa

Sebab, dengan kemunculan #PercumaLaporPolisi, curhatan dari masyarakat akan semakin banyak. "Baik soal tebang pilih, kriminalisasi atau rekayasa kasus," tutur Data.

Memang, lanjut Data, Institusi Polri yang sangat sering menjadi sorotan adalah reserse. Sebab, kerja penegakan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah proses tertutup.

Oleh karena itu ke depan, harus terdapat ruang agar semua pihak dapat memiliki hak menyampaikan sikapnya dalam gelar perkara yang menghadirkan pihak-pihak yang berpekara.

Hal ini sebagai penerapan prinsip transparansi dan berkeadilan. Sehingga, konsep Polri Presisi yang diusung Kapolri Listyo Sigit benar-benar terwujud.

"Kami berharap Polri yang telah mengusung Konsep Polri Presisi harus transparan," tutup Data.

Sekedar informasi, dalam kasus di Luwu Timur tersebut, pihak Humas Polri sudah menjelaskan bahwa kasus yang dihentikan tidak ada rekayasa kasus.

Kasus tersebut murni tidak cukup bukti sehingga harus dihentikan di tingkat penyelidikan oleh Polres Luwu Timur. Sementara Polda Sulawesi Selatan sudah melakukan gelar perkara.

Namun, karena desakan publik yang menguat maka Kabareskrim mengirimkan tim asistensi ke Polres Luwu Timur untuk menelaah kasusnya.

Disamping itu, Kapolres Luwu Timur AKBP Silvester Simamora telah menemui pelapor untuk kemungkinan membuka kembali kasusnya dengan alat bukti yang lengkap. (Knu)

Baca Juga

DPR Desak Polisi Usut Kembali Dugaan Perkosaan Pada Anak di Luwu Timur

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Pastikan tak Perkecil Luas Makam Jenazah COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Pastikan tak Perkecil Luas Makam Jenazah COVID-19

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pertamanan dan Pemakaman menegaskan pihaknya tak memangkas ukuran petak kuburan untuk jenazah pasien COVID-19.

Rp 395 Triliun Sudah Dipakai Atasi COVID di 2021
Indonesia
Rp 395 Triliun Sudah Dipakai Atasi COVID di 2021

Dengan pengendalian virus COVID-19 dan penyakit lain secara terus-menerus, Suahasil meyakini aktivitas ekonomi akan kembali berjalan normal sehingga pertumbuhan ekonomi akan mencapai level sebelum COVID-19.

Sepanjang Libur Nataru, Seluruh Indonesia Terapkan PPKM Level 3
Indonesia
Sepanjang Libur Nataru, Seluruh Indonesia Terapkan PPKM Level 3

PPKM Level 3 berlaku di seluruh Indonesia selama liburan nataru 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022.

PSI Desak Anies Jelaskan Pemborosan Rp 3,3 Miliar Pengadaan Tanah Makam COVID-19
Indonesia
PSI Desak Anies Jelaskan Pemborosan Rp 3,3 Miliar Pengadaan Tanah Makam COVID-19

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun menemukan pengadaan tersebut lebih mahal Rp 3,33 miliar. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI pun meminta Gubernur Anies Baswedan untuk menjelaskan persoalan ini kepada masyarakat.

Kerugian akibat Gempa Sulbar Capai Rp829 Miliar
Indonesia
Kerugian akibat Gempa Sulbar Capai Rp829 Miliar

Gempa bumi magnitudo 6,2 yang mengguncang Kabupaten Mamuju dan Majene menyebabkan korban jiwa dan kerusakan bangunan.

Ratusan Pemudik Langsung Diputar Balik saat Keluar Ibu Kota Melalui Tol
Indonesia
Ratusan Pemudik Langsung Diputar Balik saat Keluar Ibu Kota Melalui Tol

Polda Metro Jaya menyekat kendaraan di Gerbang Tol Cikarang Barat dan Gerbang Tol Cikupa untuk mengadang pemudik.

Terbang Perdana Jokowi Dengan Pesawat Kepresidenan Usai Dicat Ulang
Indonesia
Terbang Perdana Jokowi Dengan Pesawat Kepresidenan Usai Dicat Ulang

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono membenarkan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sudah dicat ulang. Kebijakan itu sudah direncakan sejak 2019 lalu.

Pegawai Pendopo Bupati yang Positif COVID-19 Bertambah Jadi 14 Orang
Indonesia
Pegawai Pendopo Bupati yang Positif COVID-19 Bertambah Jadi 14 Orang

"Sebelumnya 8 orang, bertambah 6 orang, jadi totalnya ada 14 yang positif," ujar Imron di Cirebon.

Di Luar Jawa-Bali, Kapal Pelni Jadi Tempat Isolasi Terpusat
Indonesia
Di Luar Jawa-Bali, Kapal Pelni Jadi Tempat Isolasi Terpusat

Untuk awal, fasilitas isolasi terpusat dengan Kapal Pelni akan dipersiapkan di empat kota, Medan, Bitung, Sorong, Bandar Lampung.

Bupati Sleman Ingin HUT RI Ke-76 Jadi Momentum Kompak Lawan COVID-19
Indonesia
Bupati Sleman Ingin HUT RI Ke-76 Jadi Momentum Kompak Lawan COVID-19

Pemerintah ini memerlukan dukungan dari semua pihak, terlebih lagi masyarakat yang memiliki peran sangat penting untuk memutus rantai penularan dan penyebaran virus COVID-19 ini.