Syarief Hasan: Tuduhan SBY dan Demokrat Dalangi Demo UU Ciptaker adalah Fitnah Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan (MP/Ponco)

MerahPutih.com - Politikus Partai Demokrat, Syarief Hasan, dengan tegas membantah tuduhan partainya mendalangi aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) beberapa hari lalu.

"Demonstrasi yang dilakukan mahasiswa, buruh, dan elemen lainnya merupakan demonstrasi yang murni, independen, dan tidak terikat dengan politik praktis," ujarnya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (15/10)

Wakil Ketua MPR RI ini mengatakan Partai Demokrat mendukung segala bentuk implementasi kehidupan berdemokrasi, tidak anarkis di Indonesia. Menurut dia, demonstrasi adalah bagian dari penyampaian pendapat dan implementasi demokrasi, tidak anarkis yang dijamin dalam UUD 1945.

Baca Juga

Tito Dukung Sosialisasi UU Ciptaker Secara Transparan Agar Ada Amunisi Bersikap

"Kami Partai Demokrat menegaskan tidak pernah mendalangi demonstrasi yang terjadi di lapangan," tegas Syarief dilansir Antara

Syarief Hasan menilai bahwa pihak-pihak tertentu yang menuduh Partai Demokrat sangat tidak bertanggung jawab karena penolakan partainya terhadap Omnibus Law Cipta Kerja di DPR RI murni berasal dari kajian internal.

Menurut dia, Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak pernah berfikir untuk mendalangi demonstrasi yang dilakukan masyarakat karena partainya sangat menghargai konstitusi dan demokrasi.

"Tuduhan tersebut adalah tuduhan tidak berdasar, fitnah dan tidak bertanggungjawab," jelasnya

Menurut Syarief, tidak hanya buruh, mahasiswa, dan organisasi keagamaan yang menolak RUU Ciptaker akan tetapi Guru Besar dari berbagai kampus juga menyatakan sikap penolakannya.

Dia menegaskan Partai Demokrat tidak mungkin mendalangi penolakan tersebut karena Guru Besar adalah strata tertinggi kampus yang objektif dan ilmiah dalam memandang suatu isu.

Dia mengingatkan Pemerintah agar mempertimbangkan masukan masyarakat terkait penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja karena penolakan yang dilakukan berbagai kalangan murni lahir dari keresahan masyarakat.

Dia memandang bahwa elemen masyarakat telah melakukan kajian sebelum melakukan aksi untuk menyampaikan aspirasinya.

Baca Juga

DPR Desak Polisi Bebaskan Sejumlah Aktivis yang Ditangkap saat Kericuhan Demo UU Ciptaker

"Ketika kita mendengar aspirasi mereka tentang uang pesangon yang berkurang, hak cuti yang semakin lemah, UMR yang semakin kecil, dan aspirasi lainnya maka dapat dipastikan bahwa mereka telah melakukan kajian sebelumnya," pungkasnya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA] Orang Tua Meninggal Akibat Corona, 5 Bocah Ini Tunggu Diadopsi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Orang Tua Meninggal Akibat Corona, 5 Bocah Ini Tunggu Diadopsi

Berita itu pun melampirkan foto yang memperlihatkan lima anak berjajar dengan menggantungkan masker di leher mereka

PPKM Diperpanjang, Wagub DKI Beberkan Dampaknya bagi Penanganan COVID-19 Jabodetabek
Indonesia
PPKM Diperpanjang, Wagub DKI Beberkan Dampaknya bagi Penanganan COVID-19 Jabodetabek

Keputusan memperpanjang pemberlakuan pembatasan sosial kegiatan masyarakat (PPKM) dinilai memperkuat sinergi penanganan COVID-19 di daerah.

Mensos Jadi Tersangka Korupsi Bansos, KAMI: Revolusi Mental Gagal
Indonesia
Mensos Jadi Tersangka Korupsi Bansos, KAMI: Revolusi Mental Gagal

Penangkapan Mensos Juliari Batubara sebagai tersangka pelaku tindak pidana korupsi oleh KPK dinilai menimbulkan keprihatinan mendalam.

Pemerintah Mulai Transfer Rp1,8 Juta Pada 2,4 Juta Tenaga Pendidik
Indonesia
Pemerintah Mulai Transfer Rp1,8 Juta Pada 2,4 Juta Tenaga Pendidik

Penerima dapat mengakses info.gtk.kemendikbud.go.id atau pddikti.kemendikbud.go.id untuk mencari informasi mengenai status pencairan.

Demi Akses Internet Cepat, Siswa di Sidoarjo Belajar di Warkop
Indonesia
Demi Akses Internet Cepat, Siswa di Sidoarjo Belajar di Warkop

"Selain itu, kita juga bisa belajar sambil nikmati minuman dingin di sini. Apalagi kalau wifi an di sini juga gratis tanpa biaya tambahan lagi," ucap Ardian

Panglima TNI Peringatkan Prajurit Netral dan tak Main Mata saat Pilkada Serentak
Indonesia
Panglima TNI Peringatkan Prajurit Netral dan tak Main Mata saat Pilkada Serentak

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memastikan jajarannya netral dalam Pilkada Serentak 2020.

Megawati Senang Pernyataannya 'Milenial Jangan Dimanja' Jadi Pro Kontra
Indonesia
Megawati Senang Pernyataannya 'Milenial Jangan Dimanja' Jadi Pro Kontra

Menurut Megawati, banyak kalangan milenial yang sukses karena berprofesi sebagai pengusaha

Amnesty International Indonesia Nilai UU Cipta Kerja Tidak Progresif
Indonesia
Amnesty International Indonesia Nilai UU Cipta Kerja Tidak Progresif

"UU Cipta Kerja ini sangat tidak progresif dan melanggar prinsip non-retrogresi yang basicly ini dalam konteks pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya," kata Ary

Kasus Corona Tembus 1 Juta, Ketua DPD Minta Pemda Sanksi Tegas Pelanggar Prokes
Indonesia
Kasus Corona Tembus 1 Juta, Ketua DPD Minta Pemda Sanksi Tegas Pelanggar Prokes

Langkah pemerintah yang menerapkan PPKM untuk menekan penyebaran COVID-19 dinilai kurang efektif tanpa saksi tegas.

Ditangkap Gagara Narkoba Bersama 11 Anak Buah, Kapolsek Astanaanyar Dicopot
Indonesia
Ditangkap Gagara Narkoba Bersama 11 Anak Buah, Kapolsek Astanaanyar Dicopot

Selain Kapolsek yang dimutasi, Polda Jawa Barat mengamankan 11 polisi yang jadi anak buah Kapolsek.