Syarief Hasan: Tuduhan SBY dan Demokrat Dalangi Demo UU Ciptaker adalah Fitnah Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan (MP/Ponco)

MerahPutih.com - Politikus Partai Demokrat, Syarief Hasan, dengan tegas membantah tuduhan partainya mendalangi aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) beberapa hari lalu.

"Demonstrasi yang dilakukan mahasiswa, buruh, dan elemen lainnya merupakan demonstrasi yang murni, independen, dan tidak terikat dengan politik praktis," ujarnya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (15/10)

Wakil Ketua MPR RI ini mengatakan Partai Demokrat mendukung segala bentuk implementasi kehidupan berdemokrasi, tidak anarkis di Indonesia. Menurut dia, demonstrasi adalah bagian dari penyampaian pendapat dan implementasi demokrasi, tidak anarkis yang dijamin dalam UUD 1945.

Baca Juga

Tito Dukung Sosialisasi UU Ciptaker Secara Transparan Agar Ada Amunisi Bersikap

"Kami Partai Demokrat menegaskan tidak pernah mendalangi demonstrasi yang terjadi di lapangan," tegas Syarief dilansir Antara

Syarief Hasan menilai bahwa pihak-pihak tertentu yang menuduh Partai Demokrat sangat tidak bertanggung jawab karena penolakan partainya terhadap Omnibus Law Cipta Kerja di DPR RI murni berasal dari kajian internal.

Menurut dia, Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak pernah berfikir untuk mendalangi demonstrasi yang dilakukan masyarakat karena partainya sangat menghargai konstitusi dan demokrasi.

"Tuduhan tersebut adalah tuduhan tidak berdasar, fitnah dan tidak bertanggungjawab," jelasnya

Menurut Syarief, tidak hanya buruh, mahasiswa, dan organisasi keagamaan yang menolak RUU Ciptaker akan tetapi Guru Besar dari berbagai kampus juga menyatakan sikap penolakannya.

Dia menegaskan Partai Demokrat tidak mungkin mendalangi penolakan tersebut karena Guru Besar adalah strata tertinggi kampus yang objektif dan ilmiah dalam memandang suatu isu.

Dia mengingatkan Pemerintah agar mempertimbangkan masukan masyarakat terkait penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja karena penolakan yang dilakukan berbagai kalangan murni lahir dari keresahan masyarakat.

Dia memandang bahwa elemen masyarakat telah melakukan kajian sebelum melakukan aksi untuk menyampaikan aspirasinya.

Baca Juga

DPR Desak Polisi Bebaskan Sejumlah Aktivis yang Ditangkap saat Kericuhan Demo UU Ciptaker

"Ketika kita mendengar aspirasi mereka tentang uang pesangon yang berkurang, hak cuti yang semakin lemah, UMR yang semakin kecil, dan aspirasi lainnya maka dapat dipastikan bahwa mereka telah melakukan kajian sebelumnya," pungkasnya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Begini Pendapatan Negara di Agustus 2020
Indonesia
Begini Pendapatan Negara di Agustus 2020

Pertumbuhan minus pada penerimaan pajak terjadi karena seluruh realisasi pada komponennya mengalami kontraksi

[HOAKS atau FAKTA]: Kim Jong Un Hukum Koruptor dengan Dimasukkan ke Kandang Buaya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kim Jong Un Hukum Koruptor dengan Dimasukkan ke Kandang Buaya

Pada September 2019, klaim ini sudah pernah dibuatkan artikel periksa fakta di turnbackhoax.id pada artikel berjudul “[SALAH] Narasi “Presiden Korea Utara menghukum pejabatnya yang korupsi”

Demokrat Tetap Minta ‘MoU’ Ruang Guru dan Pemerintah Dibuka ke Publik
Indonesia
Demokrat Tetap Minta ‘MoU’ Ruang Guru dan Pemerintah Dibuka ke Publik

Penunjukan Ruangguru sebagai aplikator dalam program Kartu Prakerja pemerintah telah sesuai dengan aturan yang berlaku

Gedung Habis Terbakar Pengaruhi Kerja Kejaksaan Agung?
Indonesia
Gedung Habis Terbakar Pengaruhi Kerja Kejaksaan Agung?

Burhanuddin memastikan kepindahan kantor kerjanya ke gedung Badan Diklat Ragunan tak akan memengaruhi kinerja Kejaksaan Agung.

PSBB DKI Diperpanjang, MRT Jakarta Tutup 7 Stasiun
Indonesia
PSBB DKI Diperpanjang, MRT Jakarta Tutup 7 Stasiun

MRT hanya akan berhenti di Stasiun Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Blok M, Dukuh Atas dan Bundaran HI

Virus Corona Ancam Jurnalis, Perusahaan Media Wajib Patuhi Protokol Kesehatan WHO
Indonesia
Virus Corona Ancam Jurnalis, Perusahaan Media Wajib Patuhi Protokol Kesehatan WHO

Reno menilai, jurnalis disarankan tidak memaksakan diri untuk bekerja, jika dirasa ada gejala demam, sesak nafas, pusing, flu, atau batuk.

Lompat dari Lantai 13 RSUI Depok, Pasien COVID-19 Tewas
Indonesia
Lompat dari Lantai 13 RSUI Depok, Pasien COVID-19 Tewas

Humas RSUI Kinanti membenarkan kasus tersebut

Besok Hari Terakhir Dispensasi Perpanjangan SIM
Indonesia
Besok Hari Terakhir Dispensasi Perpanjangan SIM

Sebelumnya, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memberikan masa dispensasi perpanjangan SIM sejak bulan Juni hingga bulan Agustus 2020.

Penjelasan Polisi Terkait Kondisi Kesehatan Rizieq Shihab
Indonesia
Penjelasan Polisi Terkait Kondisi Kesehatan Rizieq Shihab

Tim dokter pun telah melakukan pemeriksaan kesehatan hari ini kepada Habib Rizieq. Yusri menyebut, pihaknya sudah menawarkan fasilitas tabung oksigen dari Dokkes Polda Metro, tetapi Rizieq Shihab menolak

Tak Setuju PSBL, DPRD Minta Anies Sulap Toa Banjir Sosialisasikan New Normal
Indonesia
Tak Setuju PSBL, DPRD Minta Anies Sulap Toa Banjir Sosialisasikan New Normal

Inti dari penanggulangan penularan corona ialah masyarakat harus menjalankan protokol kesehatan