Yang harus Dibenahi Jika Pemerintah Ubah Pandemi jadi Endemi Vaksinasi COVID-19. (Foto: Sekretariat Presiden))

MerahPutih.com - Indonesia disebut tengah bersiap menuju fase endemi COVID-19. Persentase rata-rata yang mencapai 90 persen pada kesembuhan masyarakat yang terjerat Omicron menjadi pertimbangan pemerintah menurunkan dari pandemi menjadi endemi.

Anggota Komisi IX DPR RI Sukamto, menyetujui dan mendukung keputusan Pemerintah Indonesia untuk mengubah status pandemi menjadi endemi.

Baca Juga:

Jelang Ramadan dan Peralihan ke Endemi, Kapolri Ingin Pastikan Percepatan Vaksinasi

"Sekarang ini tidak semua daerah (tingkat kesembuhan) kayak gitu. Ada daerah yang (PPKM) level 2, level 3, ada level 4. Sehingga, kalau ini semua menjadi (PPKM) level 4, kan nanti kasihan juga masyarakatnya. Kita mencoba hidup berdampingan dengan COVID-19,” ungkap Sukamto kepada wartawan yang dikutip di Jakarta, Minggu (13/3).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu setuju dengan program pemerintah jika ingin menetapkan status pandemi ini menjadi endemi. Sebab, rata-rata kasus Omicron yang terjadi belakangan ini, lebih jinak daripada COVID-19 sebelumnya, yakni varian Delta.

Ia memaparkan, salah satu syarat yang mesti diperbaiki adalah peningkatan kualitas rumah sakit penunjang seperti pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di level daerah.

Sukamto masih menemukan antrean pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas selama berjam-jam, namun hanya mendapatkan pelayanan yang tidak seberapa.

"Banyak (masukan) yang masuk ke saya, antre di puskesmas 2-3 jam, akhirnya diberikan obat 10 butir dan obat batuk kecil, itu nilainya hanya berapa ribu? Inilah yang harus lebih ditingkatkan, supaya puskesmas ini tetap mengcover dengan adanya endemi,” jelasnya.

Ia meminta pemerintah untuk meningkatkan peran puskesmas menjadi seperti rumah sakit kecil yang tersebar di sekitar masyarakat. Sehingga pemerintah perlu memberi banyak subsidi.

Vaksinasi COVID-19. (Foto:Antara)
Vaksinasi COVID-19. (Foto:Antara)

Selain itu, dirinya akan mengusulkan kepada Kemenkes untuk menindak tegas pihak rumah sakit yang tidak mau bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

"Sehingga masyarakat tidak terbebani dengan tingginya biaya pengobatan," katanya.

Menurut Sukamto, apabila banyak rumah sakit tidak mau bekerjasama dengan BPJS, hal tersebut dapat memicu jumlah kemiskinan yang semakin melebar.

"Jangan sampai, istilahnya, orang yang mau masuk BPJS terbatas hanya dengan rumah sakit negara, akhirnya banyak orang yang masuk rumah sakit swasta dan bayar sendiri (dengan biaya yang) cukup besar," tegas legisltor daerah pemilihan (dapil) DI Yogyakarta. (Knu)

Baca Juga:

Kapolri Sebut Pemerintah Akan Gelar Evaluasi Persiapan Pandemi Jadi Endemi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PDIP Sebut Proyek Pembangunan Rusun Anies Jauh dari Ideal
Indonesia
PDIP Sebut Proyek Pembangunan Rusun Anies Jauh dari Ideal

Capaian pembangunan rumah susun (rusun) kepemimpinan Gubernur DKI Anies Baswedan diprediksi masih jauh dari target.

 KPK Duga Sekda Kota Bekasi Kecipratan Uang dari Tersangka Rahmat Effendi
Indonesia
KPK Duga Sekda Kota Bekasi Kecipratan Uang dari Tersangka Rahmat Effendi

Dugaan terungkap saat Sekda Kota Bekasi, Reny Hendrawati diperiksa tim penyidik KPK sebagai saksi

Capaian Vaksinasi COVID-19 di DKI Tembus 19 Juta Orang
Indonesia
Capaian Vaksinasi COVID-19 di DKI Tembus 19 Juta Orang

Total, 19.694.736 orang yang sudah menerima vaksin lengkap.

Indonesia Dorong Kebijakan Bersama Keluar Dari Krisis Pandemi COVID-19
Indonesia
Indonesia Dorong Kebijakan Bersama Keluar Dari Krisis Pandemi COVID-19

xit strategy akan dibahas pada pertemuan Presidensi G20 Indonesia yang berfokus pada tiga bidang kesehatan, transformasi digital dan transisi energi.

Mustasyar PBNU Kiai Dimyati Rois Meninggal Dunia
Indonesia
Mustasyar PBNU Kiai Dimyati Rois Meninggal Dunia

Almarhum rencananya akan dimakamkan di kompleks Pondok Pesantren Al-Fadlu 2 di Srogo, Kabupaten Kendal.

Revitalisasi Monas tak Berkaitan dengan Ajang Formula E
Indonesia
Revitalisasi Monas tak Berkaitan dengan Ajang Formula E

Kegiatan revitalisasi Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, yang masih berjalan tidak ada kaitannya dengan ajang Formula E, meskipun sudah digembar-gemborkan sebelumnya.

Joman Kritik Mendag Lutfi, Sebut Bisa Jatuhkan Jokowi
Indonesia
Joman Kritik Mendag Lutfi, Sebut Bisa Jatuhkan Jokowi

"Mendag Lutfi sangat berpeluang tinggi menjatuhkan Jokowi. Karena, berkaitan persoalan kerakyatan," ucap Noel ketika dikonfirmasi awak media, pada Sabtu (5/3).

Fenomena Jokowi Effect Seperti 10 Tahun Lalu Masih Ada
Indonesia
Fenomena Jokowi Effect Seperti 10 Tahun Lalu Masih Ada

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai masih mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pusaran politik di Indonesia.

2 Tahun Terakhir Ikut Virtual, SBY Kembali tak Hadiri Pidato Kenegaraan Jokowi
Indonesia
2 Tahun Terakhir Ikut Virtual, SBY Kembali tak Hadiri Pidato Kenegaraan Jokowi

Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali tidak hadir dalam pidato kenegaraan Presiden Jokowi tahun 2022.

Siaga Banjir di Jabodetabek
Indonesia
Siaga Banjir di Jabodetabek

Mengingat wilayah Kabupaten Bogor sudah mengalami banjir, maka wilayah lain seperti Jakarta khususnya di sepanjang DAS Ciliwung dan wilayah Banten, khususnya Lebak dan Tangerang diminta untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan dapat melakukan upaya mitigasi dari potensi banjir.