Syarat Naik KA Jarak Jauh dan Lokal Saat Masa Perpanjangan PPKM Level 4 Petugas memeriksa dokumen yang dibawa penumpang kereta api. Foto: PT KAI

MerahPutih.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) masih menerapkan persyaratan perjalanan menggunakan Kereta Api secara ketat dengan adanya perpanjangan PPKM Level 4 di berbagai wilayah oleh pemerintah hingga 16 Agustus 2021.

Aturan menggunakan KA terbaru mengacu pada Surat Edaran Satgas COVID-19 nomor 17 tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi COVID-19. Aturan ini berlaku mulai Jumat (13/8).

Baca Juga

Aturan Baru Naik Kereta Api, Wajib Sudah Divaksin dan Bebas COVID-19

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan pelanggan yang tidak memenuhi persyaratan, maka tidak diperkenankan untuk melakukan perjalanan dan tiket akan dikembalikan 100 persen. Pada periode 3-9 Agustus, terdapat 2.201 pelanggan yang ditolak berangkat karena tidak sesuai persyaratan.

KAI mencatat jumlah pelanggan KA Jarak Jauh dan Lokal pada periode 3-9 Agustus sebanyak 124.353 pelanggan, dengan rata-rata pelanggan harian sebanyak 17.765 pelanggan.

Adapun jika dibandingkan dengan rata-rata pelanggan harian KA Jarak Jauh dan Lokal di bulan Juni 2021 yang sebanyak 86.514 pelanggan, pelanggan KA Jarak Jauh dan Lokal pada 3-9 Agustus turun hingga 79,4 persen.

Joni menegaskan, KAI secara konsisten menerapkan disiplin protokol kesehatan yang ketat sejak berada di stasiun maupun selama dalam perjalanan kereta api. “Kami selalu mendukung penuh seluruh kebijakan pemerintah pada masa pandemi untuk menekan penyebaran COVID-19 melalui moda transportasi kereta api,” pungkasnya.

Syarat perjalanan menggunakan KA Jarak Jauh:

1. Menunjukkan kartu vaksin minimal vaksinasi COVID-19 dosis pertama. Bagi pelanggan dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan tidak dapat menerima vaksin, wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19.

2. Menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR maksimal 2x24 jam atau Rapid Test Antigen maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan.

3. Pelanggan usia di bawah 12 tahun untuk sementara waktu tidak diperkenankan melakukan perjalanan.

Kereta Api. Foto: PT KAI

Syarat perjalanan menggunakan KA Lokal:

1. Hanya berlaku bagi pekerja di Sektor Esensial dan Sektor Kritikal yang dibuktikan dengan STRP atau Surat Keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat atau Surat Tugas dari pimpinan perusahaan

2. Pelanggan tidak diwajibkan untuk menunjukkan kartu vaksin dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau Rapid Test Antigen. Namun akan dilakukan pemeriksaan Rapid Test Antigen secara acak kepada para pelanggan di stasiun

Untuk memberikan kemudahan pelanggan dan mendukung program pemerintah dalam membentuk herd immunity, KAI menyediakan layanan vaksinasi gratis bagi pelanggan di 15 stasiun.

Stasiun yang melayani vaksinasi COVID-19 gratis adalah Stasiun Gambir, Pasar Senen, Bandung, Cirebon, Semarang Tawang, Purwokerto, Yogyakarta, Solo, Madiun, Surabaya Gubeng, Surabaya Pasar Turi, Malang, Jember, Medan, dan Padang.

Sebagai upaya bentuk penerapan protokol kesehatan salah satunya physical distancing, KAI hanya menjual tiket sebanyak 70 persen dari kapasitas maksimal tempat duduk untuk KA Jarak Jauh dan 50 persen untuk KA Lokal. Pelanggan juga tetap wajib mematuhi protokol kesehatan serta menerapkan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. (*)

Baca Juga

Stasiun Kereta Api di Bandara YIA Ditargetkan Beroperasi 17 Agustus

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Asrama Haji Donohudan Tampung 468 Pasien COVID-19 OTG Asal Kudus
Indonesia
Asrama Haji Donohudan Tampung 468 Pasien COVID-19 OTG Asal Kudus

Asrama Haji Donohudan di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah menampung sebanyak 658 pasien COVID-19 OTG.

Dinkes DKI Temukan 33 Kasus COVID-19 Varian Baru Masuk Jakarta
Indonesia
Dinkes DKI Temukan 33 Kasus COVID-19 Varian Baru Masuk Jakarta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menemukan sebanyak 33 kasus COVID-19 varian baru yang masuk ke ibu kota.

Penjelasan Polisi Terkait Kondisi Kesehatan Rizieq Shihab
Indonesia
Penjelasan Polisi Terkait Kondisi Kesehatan Rizieq Shihab

Tim dokter pun telah melakukan pemeriksaan kesehatan hari ini kepada Habib Rizieq. Yusri menyebut, pihaknya sudah menawarkan fasilitas tabung oksigen dari Dokkes Polda Metro, tetapi Rizieq Shihab menolak

KPK Persilakan Warga Gunakan Masjid di Atas Lahan Tersangka Nurdin Abdullah
Indonesia
KPK Persilakan Warga Gunakan Masjid di Atas Lahan Tersangka Nurdin Abdullah

Ali menyatakan, pihaknya mempersilakan warga setempat untuk tetap menggunakan masjid itu untuk keperluan ibadah.

Viral Perawat Diduga Suntikan Vaksin Kosong ke Warga Pluit, Ini Respons Polisi
Indonesia
Mulai Hari Ini, KA Lokal Walahar dan Jatiluhur Kembali Beroperasi
Indonesia
Mulai Hari Ini, KA Lokal Walahar dan Jatiluhur Kembali Beroperasi

Sedangkan untuk KA Lokal Jatiluhur relasi Stasiun Cikampek-Cikarang hanya melayani 1 perjalanan PP

Ribuan WNI di Luar Negeri Terinfeksi COVID-19
Indonesia
Ribuan WNI di Luar Negeri Terinfeksi COVID-19

Jumlah WNI yang positif COVID-19 baik di dalam maupun luar negeri terus bertambah.

Rapid Test Bekas Dipakai di Bandara Kualanamu, DPR Sebut Insiden Memalukan
Indonesia
Rapid Test Bekas Dipakai di Bandara Kualanamu, DPR Sebut Insiden Memalukan

Terbongkarnya kasus dugaan penggunaan alat rapid test bekas di konter uji antigen Bandara Kualanamu, Medan, Sumatera Utara dinilai memalukan industri farmasi di tanah air.

Polisi Alihkan Kendaraan Hendak Keluar Pintu Tol Semanggi
Indonesia
Polisi Alihkan Kendaraan Hendak Keluar Pintu Tol Semanggi

Kepolisian mengalihkan puluhan kendaraan pribadi yang hendak keluar melalui pintu tol Semanggi, Sabtu (3/7) siang.

Dua Strategi Anies Dibalik Unggahannya Membaca Buku How Democracies Die Versi Pengamat
Indonesia
Dua Strategi Anies Dibalik Unggahannya Membaca Buku How Democracies Die Versi Pengamat

Apabila dugaan itu benar, artinya Anies sedang memainkan drama politik