Syarat BPJS Kesehatan Saat Daftarkan Hak Atas Tanah dan Rumah Agar Kepersertaan Naik Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti (batik merah) menyerahkan penghargaan pada RS UNS, Sabtu (19/2). (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengumumkan kartu BPJS Kesehatan akan menjadi syarat permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun alias jual beli tanah. Kebijakan itu mulai berlaku pada 1 Maret mendatang.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyebut, kebijakan itu dilakukan untuk menggenjot jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan.

Baca Juga:

Kini, Pendaftaran Hak Atas Tanah dan Rumah Wajib Lampirkan Kepersertaan BPJS Kesehatan

"BPJS Kesehatan untuk syarat jual beli tanah itu berlaku nasional mulai 1 Maret mendatang," ujar Ghufron usai meninjau pelayanan kesehatan peserta Program JKN-KIS di sejumlah rumah sakit swasta di Solo, Sabtu (19/2).

Dikatakannya, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Nomor 40 tahun 2004 ini banyak orang belum tahu. Padahal, Kepesertaan BPJS itu gotong royong harus dilakukan.

"Langkah dari Kementerian ATR/BPN itu dilakukan berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 2022. Kita harus berikan dukungan," katanya.

Pengumuman BPJS Kesehatan.
Pengumuman BPJS Kesehatan.

Tak hanya Kementerian ATR/BPN, lanjut dia, kementerian dan lembaga lain pun didorong membuat terobosan untuk meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan. Ia pun berterima kasih kepada Bapak Presiden, karena ada Inpres Nomor 1 tahun 2022 bahwa ada sekitar 30 kementerian/lembaga sesuai tugas dan fungsinya mendorong mengoptimalkan JKN.

"Kami tidak ingin masyarakat terlambat mendaftar sehingga tidak bisa menerima manfaat ketika sakit," ucapnya.

Ia menyebut, dengan Inpres itu, dengan kerja sama kementerian lalu dioptimalkan sehingga seluruh orang di 2024 sudah jadi peserta BPJS, paling tidak minimum coverage akan tercapai. Data terbaru, saat ini ada 235 juta lebih peserta BPJS Kesehatan.

"Targetnya kami sebanyak 98 persen masyarakat Indonesia menjadi peserta BPJS Kesehatan pada 2024," katanya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: BPJS Kesehatan Berikan Dana Bantuan Rp 100 Juta

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pimpinan DPRD Minta Anies Segera Selesaikan Masalah Minyak Goreng
Indonesia
Pimpinan DPRD Minta Anies Segera Selesaikan Masalah Minyak Goreng

Permasalahan mahalnya harga minyak goreng belum juga dapat terselesaikan di Indonesia khususnya Jakarta.

Saldo Anggaran Lebih 2020 Capai Rp 388,1 triliun
Indonesia
Saldo Anggaran Lebih 2020 Capai Rp 388,1 triliun

Adapun realisasi pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran mencapai Rp 1.193,2 triliun, yang berarti 114,8 persen dari APBN 2020 sebesar Rp 1.039,2 triliun.

[HOAKS atau FAKTA]: Nonton Gratis Persib Bandung Vs Bali United di Stadion GBLA
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Nonton Gratis Persib Bandung Vs Bali United di Stadion GBLA

Beberapa waktu lalu sempat beredar sebuah informasi terkait diadakannya nonton gratis pertandingan sepak bola antara Persib Bandung dan Bali United.

BNPT Gandeng Eks Napiter untuk Tangkal Hoaks Terkait Vaksinasi
Indonesia
BNPT Gandeng Eks Napiter untuk Tangkal Hoaks Terkait Vaksinasi

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggandeng eks narapidana di Soloraya untuk menangkal hoaks terkait vaksinasi di kalangan masyarakat.

Irjen Ferdy Sambo Diduga Rekayasa Kasus Penembakan Brigadir J
Indonesia
Irjen Ferdy Sambo Diduga Rekayasa Kasus Penembakan Brigadir J

Irjen Ferdy Sambo diduga sudah merekayasa sedemikian rupa seolah-olah ada insiden tembak-menembak antar Brigadir J dengan Bharada E.

Dari Sex Toys sampai Bagian Senjata, Jadi Hasil Tegahan Bea Cukai Surakarta
Indonesia
Dari Sex Toys sampai Bagian Senjata, Jadi Hasil Tegahan Bea Cukai Surakarta

"Jangan sampai barang impor ilegal babas dijial belikan. Itu akan mengurangi pemasukan pajak bagi negara," kata Muhamad Purwantoro.

Seluruh Alumni Akpol Diminta Bikin Program Vaksinasi
Indonesia
Seluruh Alumni Akpol Diminta Bikin Program Vaksinasi

Kegiatan serbuan vaksinasi ini dilaksanakan dalam rangka Bakti 27 Tahun Pengabdian Alumni Akpol Angkatan 1994.

UU Cipta Kerja dan Jokowi Diklaim Manjakan UMKM
Indonesia
UU Cipta Kerja dan Jokowi Diklaim Manjakan UMKM

"Di Pemerintahan Presiden Jokowi ini begitu memanjakan UMKM, kami ingin UMKM siap maju," kata Teten.

Elektabilitas Menurun, PPP Perlu Kerja Keras di 2024
Indonesia
Elektabilitas Menurun, PPP Perlu Kerja Keras di 2024

"PPP relatif butuh perjuangan yang signifikan untuk kembali lolos pada Pemilu 2024," ujarnya.

Pemda DIY Akan Membuka Kembali Destinasi Wisata
Indonesia
Pemda DIY Akan Membuka Kembali Destinasi Wisata

Total pelaku wisata di DIY yang kami hitung sekitar 32.000